Pembangunan KIPP Tahap I di IKN Ditargetkan Selesai pada 2024
Mula Akmal - Selasa, 16 Agustus 2022
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Pemerintah menargetkan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tahap I di Ibu Kota Negara (IKN) selesai tahun 2024.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam konferensi pers yang dipantau secara virtual di Jakarta, Selasa (16/8).
Baca Juga:
KIPP yang dimaksud mencakup antara lain pembangunan perkantoran Presiden dan Wakil Presiden, penyediaan air minum, sanitasi, drainase, jalan nasional, dan jalan tol dari Balikpapan di Kalimantan Timur ke IKN.
“Jalan tol ke IKN akan melalui pemotongan tol Balikpapan-Samarinda di kilometer 11. Kita targetkan dari Balikpapan ke IKN nanti bisa sekitar 30-40 menit dengan jalan tol itu,” ujar Basuki, dikutip dari Antara.
Saat ini, seluruh pembangunan tersebut sudah masuk masa sanggah dalam tender yang diharapkan pada akhir bulan Agustus 2022 bisa ditandatangani kontraknya dan segera dilaksanakan.
Ia menyampaikan bahwa Kementerian PUPR memperoleh pagu tahun anggaran 2023 untuk IKN sebesar Rp20,8 triliun, melonjak dari tahun 2022 yang sebesar Rp5,4 triliun. Dana tersebut ditujukan untuk pembangunan KIPP sebagai bagian dari prasarana dasar perkotaan.
“Total anggaran IKN untuk prasarana dasar di KIPP itu sebesar Rp43 triliun dari tahun 2022-2024. Tahun 2022 dibutuhkan sekitar Rp5,4 triliun karena jaraknya cuma lima bulan, tahun 2023 sebesar Rp20,8 triliun, dan sisanya di tahun 2024,” ungkapnya.
Baca Juga:
Masa Depan Jakarta Pasca Perpindahan IKN Perlu Diperjuangkan
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebutkan alokasi anggaran pembangunan IKN mencapai Rp23,6 triliun di tahun 2023.
"Pada tahun 2023, alokasi anggaran IKN dimasukkan pagunya ke dalam kementerian/lembaga, antara lain Kementerian Perencanaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Polri, dan Kementerian Investasi," kata dia.
Alokasi anggaran IKN terbesar berada dalam pagu anggaran Kementerian PUPR, yakni sebesar Rp20,8 triliun untuk sarana dan prasarana dasar seperti istana dan kompleks perkantoran.
Lebih lanjut, alokasi anggaran IKN sesuai dengan proyeksi yang telah disusun, yaitu sebanyak 20 persen pembangunan IKN akan diatasi pembiayaannya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara sisanya diharapkan partisipasi dari swasta dalam negeri maupun luar negeri.
"Ke depan, kami harap ada sektor swasta yang berpartisipasi dalam pendanaan IKN," ucap Suharso. (*)
Baca Juga:
Partai NasDem Tanggapi Keberlanjutan Pembangunan IKN dalam Pidato Jokowi
Bagikan
Mula Akmal
Berita Terkait
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
Puluhan Pesepeda Usia 60 Tahun ke Atas Ikut Gowes dari Jakarta ke IKN
Otorita IKN Gencar Bikin Workshop Cegah HIV/AIDS, Ternyata Ini Tujuannya
Menteri PU Klaim Investasi Tol Masih Sangat Menarik, 2 Dari 4 Rencana Proyek Tol Rampung Due Diligence
