Anggaran Pembangunan IKN Mencapai 23,6 Triliun di 2023


Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Rancangan APBN 2023 telah disampaikan pada Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2022 - 2023, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (16/8).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 menyebutkan alokasi anggaran pembangunan ibu kota negara (IKN) mencapai Rp 23,6 triliun di tahun 2023.
Baca Juga:
Masa Depan Jakarta Pasca Perpindahan IKN Perlu Diperjuangkan
"Pada tahun 2023, alokasi anggaran IKN dimasukkan pagunya ke dalam kementerian/lembaga, antara lain Kementerian Perencanaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Polri, dan Kementerian Investasi," kata Suharso, dikutip dari Antara, Selasa (16/8).
Ia menjelaskan alokasi anggaran IKN terbesar berada dalam pagu anggaran Kementerian PUPR, yakni sebesar Rp 20,8 triliun untuk sarana dan prasarana dasar seperti istana dan kompleks perkantoran.
Adapun alokasi anggaran IKN sesuai dengan proyeksi yang telah disusun dimana sebanyak 20 persen pembangunan IKN akan diatasi pembiayaannya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara sisanya diharapkan partisipasi dari swasta baik dalam negeri maupun luar negeri.
"Ke depan kami harap ada sektor swasta yang berpartisipasi dalam pendanaan IKN," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menambahkan, pembangunan IKN pada tahun 2023 berfokus untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang akan dilakukan dengan anggaran Rp20,8 triliun dari APBN, termasuk untuk air baku, air minum, sanitasi, serta drainase.
Baca Juga:
Partai NasDem Tanggapi Keberlanjutan Pembangunan IKN dalam Pidato Jokowi
"Mudah-mudahan di tahun 2024 KIPP tahap pertama ini bisa selesai," ujar Basuki.
Pada tahun ini, ia mengatakan pembangunan IKN juga masih fokus di KIPP, baik dari pembangunan perkantoran presiden, wakil presiden, jalan nasional, hingga jalan tol dari Balikpapan ke IKN.
Saat ini, seluruh pembangunan tersebut sudah masuk masa sanggah dalam tender yang diharapkan pada akhir bulan ini sudah bisa ditandatangani kontraknya dan segera dilaksanakan.
Jalan tol ke IKN akan dibangun melalui pemotongan tol Balikpapan-Samarinda di kilometer 11, agar nantinya perjalanan dari Balikpapan ke IKN hanya memakan waktu 30-40 menit.
"Untuk jalan tol ini sudah ditenderkan dengan total anggaran tahun ini sebesar Rp5,4 triliun," jelasnya. (*)
Baca Juga:
Jokowi Sebut IKN Nusantara Bukan Hanya untuk ASN tapi Juga Inovator-Wirausahawan
Bagikan
Mula Akmal
Berita Terkait
Pemindahan ASN ke IKN Terus Berlanjut, Tahapan Persiapan Pembangunan Tahap Ke-2 Telah Rampung

Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN

IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang

Buntut Beras Oplosan, Pemerintah Hilangkan HET Beras Premium dan Medium

Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak

Ketemu Pimpinan DPR, Kepala OIKN Minta Status Bandara Diubah

TNI AL Bangun 5 Batalyon Infantri Anyar Termasuk di IKN

Puan Beberkan Dua Poin Penting Hasil Rapat Pimpinan DPR dengan Kepala OIKN

Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN

Komisi II DPR Bakal Kaji Moratorium Pembangunan Ibu Kota, Termasuk Minta Wapres Berkantor di IKN
