Desain Gedung MPR Diklaim Cerminkan Filosofi Keindonesiaan Kokoh dan Utuh

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Desain Gedung MPR Diklaim Cerminkan Filosofi Keindonesiaan Kokoh dan Utuh

Ketua MPR RI Ahmad Muzani melakukan kunjungan kerja bersama jajaran pimpinan MPR ke lokasi pembangunan kawasan MPR RI di IKN, Kalimantan Timur. ANTARA/HO-MPR RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Desain gedung MPR telah disetujui Presiden dan diajukan oleh Otorita IKN. Gedung bagi para politikus ini diklam merupakan representasi arsitektur ketatanegaraan Indonesia yang megah dan berkarakter.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan desain Gedung MPR di Ibu Kota Nusantara (IKN) mencerminkan filosofi keindonesiaan yang kokoh dan utuh.

Muzani menilai kondisi geografis dan kontur kawasan yang berbukit memberikan nilai tambah bagi kemegahan bangunan MPR ke depan.

“Geografis dan kontur lokasinya sangat bagus, diselingi bukit-bukit yang indah, sehingga nantinya gedung MPR terlihat megah dan menggambarkan keindonesiaan yang kokoh dan utuh,” kata Muzani dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (21/4).

Baca juga:

Judika Kembali dengan “Sakit Tak Bertepi” yang Penuh Perasaan, Berikut Liriknya

Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Muzani saat melakukan kunjungan kerja bersama jajaran pimpinan MPR ke lokasi pembangunan kawasan MPR RI di IKN, Kalimantan Timur.

Di lokasi pembangunan, rombongan pimpinan MPR mendapatkan penjelasan rinci mengenai desain gedung dari pihak Otorita IKN.

Keberadaan gedung tersebut diharapkan dapat memberikan kenyamanan sekaligus semangat baru bagi anggota DPR RI dan DPD RI yang juga merupakan anggota MPR RI dalam menjalankan tugas kenegaraan.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan desain gedung MPR memiliki filosofi yang kuat sebagaimana arahan Presiden, yakni mencerminkan ketegasan, kelurusan, dan kewibawaan dalam mengelola negara.

“Filosofi desain bangunan MPR adalah bahwa dalam mengurus negara harus tegas, lurus, dan berwibawa. Dari gedung inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara,” kata Basuki.

Menanggapi hal tersebut, Muzani menilai filosofi tersebut sejalan dengan nilai-nilai keindonesiaan.

“Saya kira itu menggambarkan tentang Indonesia,” ujarnya.

Ketua MPR juga mengapresiasi percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan IKN. Ia mengaku terkesan dengan perkembangan signifikan yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

“Kami melihat percepatan pembangunan yang luar biasa. Dulu masih banyak yang direncanakan, sekarang sudah berdiri, seperti bandara, Istana Wakil Presiden, hingga masjid yang sudah bisa dinikmati masyarakat,” tuturnya.

Ia pun optimistis pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif dapat rampung dalam beberapa tahun ke depan.

“Mungkin pada 2028 kita akan menyaksikan gedung legislatif dan yudikatif dengan kemegahan yang sama. Kita tunggu dua tahun ke depan,” kata Muzani.

Di sesi akhir kegiatan, Ketua MPR Ahmad Muzani berkesempatan menorehkan testimoni di selembar spanduk tentang proses pembangunan bangunan gedung dan kawasan lembaga MPR.

Hadir mendampingi Ketua MPR, para Wakil Ketua MPR RI, yakni Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Hidayat Nur Wahid dan Eddy Soeparno. (*)

#UU IKN #Ibu Kota Nusantara #Otorita Ibu Kota Nusantara
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Otorita Ingin Perluas Pembanguan IKN ke 9 Wilayah Kalimantan Timur
Pembangunan IKN terus berjalan melalui tiga skema pendanaan yakni anggaran pendapatan belanja negara (APBN), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Otorita Ingin Perluas Pembanguan IKN ke 9 Wilayah Kalimantan Timur
Indonesia
MK Putuskan Ibu Kota Negara Masih di Jakarta, Politikus PDIP Ingatkan Potensi IKN Jadi Beban
Putusan MK, harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi tahapan pemindahan ibu kota.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 17 Mei 2026
MK Putuskan Ibu Kota Negara Masih di Jakarta, Politikus PDIP Ingatkan Potensi IKN Jadi Beban
Indonesia
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
MK menolak uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan menegaskan status Jakarta sebagai ibu kota
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 16 Mei 2026
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
Indonesia
MK Putuskan Jakarta Masih Ibu Kota, DPR Minta Pemerintah Pegang Kepastian Hukum
Komisi II DPR menyebutkan, bahwa keputusan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN harus sesuai keputusan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Jumat, 15 Mei 2026
MK Putuskan Jakarta Masih Ibu Kota, DPR Minta Pemerintah Pegang Kepastian Hukum
Indonesia
MK Tolak Gugatan UU IKN, Jakarta masih Ibu Kota
Status Jakarta sebagai ibu kota negara dinyatakan masih berlaku hingga pemerintah secara resmi menerbitkan keputusan presiden mengenai perpindahan ibu kota ke Nusantara.
Dwi Astarini - Rabu, 13 Mei 2026
MK Tolak Gugatan UU IKN, Jakarta masih Ibu Kota
Indonesia
Desain Gedung MPR Diklaim Cerminkan Filosofi Keindonesiaan Kokoh dan Utuh
“Mungkin pada 2028 kita akan menyaksikan gedung legislatif dan yudikatif dengan kemegahan yang sama. Kita tunggu dua tahun ke depan,” kata Muzani.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Desain Gedung MPR Diklaim Cerminkan Filosofi Keindonesiaan Kokoh dan Utuh
Indonesia
Pembangunan di IKN Tidak Kena Program Efisiensi Anggaran
pembangunan kedua kawasan tersebut tetap menjadi prioritas meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini tengah berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 April 2026
Pembangunan di IKN Tidak Kena Program Efisiensi Anggaran
Indonesia
AS Berikan Hibah USD 2,49 Juta Buat IKN
Tujuan mendorong pembangunan ekonomi di negara berkembang sekaligus memperkuat kemitraan perdagangan dan investasi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 26 Februari 2026
AS Berikan Hibah USD 2,49 Juta Buat IKN
Indonesia
Kemenag Kirim Permohonan ke Paus di Vatikan, Minta Izin Penggunaan Nama ‘Basilika’ untuk Gereja Katolik IKN
"Status tersebut merupakan gelar kehormatan dalam Gereja Katolik yang hanya dapat diberikan oleh Paus (Leo XIV) melalui Takhta Suci Vatikan melalui proses kanonik yang ketat."
Frengky Aruan - Senin, 23 Februari 2026
Kemenag Kirim Permohonan ke Paus di Vatikan, Minta Izin Penggunaan Nama ‘Basilika’ untuk Gereja Katolik IKN
Indonesia
16 Kementerian Bakal Aktif di IKN, OIKN Percepat Pembangunan Kantor dan Rusun ASN
Pada 2026 OIKN fokus mempersiapkan penyelesaian penegakan fisik perkantoran dan hunian ASN.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
16 Kementerian Bakal Aktif di IKN, OIKN Percepat Pembangunan Kantor dan Rusun ASN
Bagikan