Peletakan Batu Pertama Investasi Pembangunan Tahap Tujuh di IKN Rp 4 Triliun
                Presiden Joko Widodo meresmikan peletakan batu pertama kantor perbankan swasta, yakni Bank Central Asia di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara,. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peletakan batu pertama tanda dimulainya sejumlah pembangunan fisik baru di Kota Nusantara.
Investasi yang masuk pada peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan fisik baru tahap tujuh di Kota Nusantara, ibu kota baru Indonesia di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, mencapai lebih kurang Rp 4 triliun.
Peletakan batu pertama pembangunan fisik baru ini, untuk sektor investasi ada sejumlah infrastruktur pendukung di ibu kota baru Indonesia.
Peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan fisik baru pada tahap tujuh tersebut untuk sejumlah investor dari sektor perbankan dan badan usaha.
Baca juga:
55 Investor Sudah Masuk IKN, Jokowi Beberkan Bidang Usaha Mereka
Total nilai investasi pada peletakan batu pertama pembangunan fisik baru pada tahap tujuh, kata Agung Wicaksono, diperkirakan mencapai lebih kurang Rp 4 triliun.
"Cukup besar nilai investasi, nanti detailnya ada. Tapi totalnya mungkin Rp 4 triliun lebih untuk peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan fisik baru tahap tujuh," katanya.
 
Nilai investasi terhitung dari peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan fisik batu tahap satu sampai tahap enam di Kota Nusantara, ia menimpali lagi, mencapai lebih kurang Rp 51,3 triliun.
 
"Kalau dengan peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan fisik baru tahap tujuh, diperkirakan nilai investasi mendekati kisaran Rp60 triliun," ujarnya pula.
 
Baca juga:
Hingga Hari Ini, Investasi yang Masuk IKN Sudah Rp 56,6 Triliun
Peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan tahap tujuh ini, selain pembangunan istana wakil presiden dan Taman Kusuma Bangsa, juga PT Intiland Development Tbk, PT Royal Garden Eagle Group, PT Papua Hotel Internasional dan PT Bank Central Asia, demikian Agung Wicaksono.
Jokowi menegaskan, pemerintah tetap mendukung pembangunan proyek di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim).
"Diharapkan nanti swasta membangun, pemerintah juga akan memberikan dukungan kepada infrastruktur. Jadi, jangan ada yang meragukan lagi bahwa pemerintah tidak mendukung infrastruktur di luar kawasan inti," katanya.
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Percepat Pembangunan, 20 Ribu Pekerja Bakal Garap Proyek IKN Tahap 2
                      Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
                      4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
                      Hunian Pekerja IKN Kebakaran, Pembangunan tak Terganggu
                      Titik Api Awal Kebakaran Hunian Pekerja IKN di Salah Satu Kamar Lantai 3
                      Kebakaran Mes Pekerja IKN, DPR Dorong Audit Investigasi Keamanan Bangunan
                      Setelah IKN Hanya Jadi Ibu Kota Politik, Ini Yang Dilakukan Badan Otorita
                      Menuju Ibu Kota Politik 2028, Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif Dalam 28 Bulan
                      Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
                      DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum