Headline

Pelestarian Hutan di Kaltara Butuh Dukungan Dunia

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 15 November 2017
Pelestarian Hutan di Kaltara Butuh Dukungan Dunia

Ilustrasi kerusakan hutan (ANTARA FOTO/Akbar Tado)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kondisi hutan di Kalimantan Utara perlu penanganan serius. Demi melestarikan hutan, tidak saja dibebankan kepada pemerintah provinsi Kaltara. Upaya pelestarian hutan perlu dukungan dari negara-negara di dunia.

Dukungan itu disampaikan melalui Forum Konferensi Perubahan Iklim Sedunia di Bonn, Jerman. Gubernur Kaltara Irianto Lambrie yang menjadi salah satu pembicara pada forum itu, melalui pesan tertulisnya, Rabu (15/11) mengutarakan, peran dan fungsi kekayaan alam, lingkungan dan budaya lokal di daerahnya.

Keberadaan TNKM (Taman Nasional Kayan Mentarang) yang menjadi paru-paru dunia yang berada di Provinsi Kaltara perlu mendapatkan perhatian negara-negara di dunia karena masuk bagian "Heart of Borneo (HoB)".

"TNKM ini masuk kawasan konservasi warisan dunia," ujar Irianto Lambrie.

Gubernur Kaltara sebagaimana dilansir Antara menegaskan, TNKM yang memiliki kehidupan hewan dan tumbuhan yang tetap terjaga atas kontribusi masyarakat karena berkaitan dengan budaya lokal setempat.

"TNKM ini perlu mendapatkan perhatian dunia agar tetap dan terjaga kelestariannya karena beranekaragam flora dan fauna di dalamanya," kata Irianto Lambrie.

Kondisi hutan di wilayah Provinsi Kaltara yang masih terjaga keasliannya, sangat patut mendapatkan perhatian negara-negara di dunia melalui Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut dia, melalui Konferensi Perubahan Iklim Sedunia yang berlangsung 9-17 Nopember 2017 ini merupakan kesempatan besar untuk mengajak negara lain yang peduli untuk menjaga kelestarian hutan di Provinsi Kaltara.(*)

#Hutan #Pelestarian Lingkungan #Kaltara
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Satgas PKH Identifikasi 12 Korporasi Penyebab Banjir Sumatera, Sanksi Berat Menanti
Penetapan 12 korporasi ini berawal dari penyelidikan 31 perusahaan di tiga provinsi yang diduga melanggar ketentuan alih fungsi kawasan hutan di hulu sungai di Pulau Sumatera.
Wisnu Cipto - Kamis, 08 Januari 2026
Satgas PKH Identifikasi 12 Korporasi Penyebab Banjir Sumatera, Sanksi Berat Menanti
Indonesia
Prabowo Tegaskan Penertiban Kawasan Hutan: Kita Lawan Penyimpangan Puluhan Tahun!
Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan, Satgas PKH akan terus melawan penyimpangan yang berlangsung lama.
Soffi Amira - Rabu, 24 Desember 2025
Prabowo Tegaskan Penertiban Kawasan Hutan: Kita Lawan Penyimpangan Puluhan Tahun!
Indonesia
Satgas PKH Rebut 4 Juta Hektare Hutan, 20 Perusahaan Sawit dan 1 Tambang Ditagih Denda Rp 2,3 Triliun
Satgas PKH berhasil merebut kembali 4 juta hektare hutan ilegal. 20 perusahaan sawit dan satu tambang didenda Rp 2,34 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 24 Desember 2025
Satgas PKH Rebut 4 Juta Hektare Hutan, 20 Perusahaan Sawit dan 1 Tambang Ditagih Denda Rp 2,3 Triliun
Indonesia
Kemenhut Beri 'Lampu Hijau' Warga Aceh Hingga Sumbar Manfaatkan Kayu yang Hanyut Terbawa Banjir
Kebijakan ini diperkuat melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal PHL tertanggal 8 Desember 2025
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 Desember 2025
Kemenhut Beri 'Lampu Hijau' Warga Aceh Hingga Sumbar Manfaatkan Kayu yang Hanyut Terbawa Banjir
Indonesia
Pemerintah Matangkan Penetapan Hutan Adat demi Kesejahteraan Masyarakat Pedalaman
Pemerintah mematangkan target penetapan 1,4 juta hektare Hutan Adat sebagai aktor ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 Desember 2025
Pemerintah Matangkan Penetapan Hutan Adat demi Kesejahteraan Masyarakat Pedalaman
Indonesia
Hutan di Sumbar Kian Menyusut, DPR Desak Rehabilitasi Hutan Bukit Barisan
Hutan di Sumatera Barat kini kian menyusut. DPR pun mendesak adanya rehabilitasi Hutan Bukit Barisan.
Soffi Amira - Rabu, 17 Desember 2025
Hutan di Sumbar Kian Menyusut, DPR Desak Rehabilitasi Hutan Bukit Barisan
Indonesia
Prabowo Perintahkan Menhut Cabut Izin Perusahaan Perusak Hutan
Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, agar mencabut izin perusahaan perusak hutan.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Perintahkan Menhut Cabut Izin Perusahaan Perusak Hutan
Indonesia
Perusahaan Diduga Langgar Tata Kelola, DPR:Konsesi HTI Harus Dievaluasi Total
Pemberian konsesi HTI harus dievaluasi total. Kawasan yang masih bersengketa dengan masyarakat, baik tanah adat maupun tanah perorangan, harus diselesaikan agar tidak memicu konflik
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 Desember 2025
Perusahaan Diduga Langgar Tata Kelola, DPR:Konsesi HTI Harus Dievaluasi Total
Indonesia
Ramai Seruan ‘Beli Hutan’, DPR: Bentuk Keputusasaan Rakyat Atas Kerusakan Lingkungan
Netizen menyerukan aksi “beli hutan” usai banjir bandang di Aceh dan Sumatra. DPR menilai ini bentuk keputusasaan rakyat atas kerusakan lingkungan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Desember 2025
Ramai Seruan ‘Beli Hutan’, DPR: Bentuk Keputusasaan Rakyat Atas Kerusakan Lingkungan
Indonesia
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tolak Usul Patungan Beli Hutan Indonesia, Sebut Rimba bukan untuk Dijual
Apabila masyarakat ingin berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan, langkah yang benar yakni melalui penanaman kembali atau reboisasi.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tolak Usul Patungan Beli Hutan Indonesia, Sebut Rimba bukan untuk Dijual
Bagikan