Pelantikan 21 Kepala Daerah di Jateng Dilarang Undang Tamu

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Februari 2021
Pelantikan 21 Kepala Daerah di Jateng Dilarang Undang Tamu

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah memperkirakan pelantikan kepala daerah bupati dan wali kota di 21 daerah di Jawa Tengah hasil pilkada serentak 9 Desember, dilaksanakan pada antara tanggal 25 atau 26 Februari 2021.

Pelantikan kepala daerah bupati dan wali kota tersebut, bakal diadakan secara virtual mengingat kondisi pandemi di Jawa Tengah belum mereda.

"Sudah mulai ada titik terang terkait pelantikan bupati dan wali kota hasil Pilkada serentak 2020. Perkiraan pelantikannya akhir Februari ini," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Rabu (17/2).

Baca Juga:

170 Kepala Daerah Terpilih Bakal Dilantik 26 Februari

Ganjar tidak menyarankan pelantikan dilakukan secara terbuka dengan mengundang banyak tamu. Hal itu dapat berpotensi menimbulkan kerumunan sehingga untuk pelantikan dilakukan secara virtual.

"Pelantikan dilakukan secara virtual saja supaya tidak menimbulkan kerumunan," ujar Gajar.

Ganjar mengatakan, sebelum dilakukan pelantikan, dari Pemprov Jateng telah menunjuk 17 Sekretaris Daerah (Sekda) untuk menjadi pelaksana harian (Plh). Penunjukan Plh bupati dan wali kota tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0002748 Tahun 2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Harian Bupati dan Wali Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Ilustrasi Pilkada. (Foto: Antara)
Ilustrasi Pilkada. (Foto: Antara)

"Kami menunjuk Plh Bupati dan Wali Kota yang masa jabatannya telah berakhir. Supaya pemerintahan tidak sampai terjadi kekosongan pimpinan," ucap.

Ganjar menyebut, ada beberapa daerah yang tidak perlu ditunjuk Plh. Sebab, masa jabatan bupati/wali kota di daerah itu masih belum berakhir, diantaranya seperti Bupati Sragen masih sampai bulan Mei berakhirnya.

"Kalau belum selesai, ya kita tunggu sampai selesai. Plh yang sudah kami tunjuk sekarang sudah bekerja di daerahnya masing-masing," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Wali Kota Depok Terpilih Dilantik Akhir Februari

#PemiluKada #UU Pilkada #Pilkada Serentak #Pilkada 2020
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Pilkada Cuma Pilih Kepala Daerah, Komisi II Usul Wakil Bisa 2-3 Orang Ditunjuk Pemenang
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengusulkan pilkada hanya memilih kepala daerah. Wakil kepala daerah ditunjuk oleh pemenang, bisa 2–3 orang sesuai kebutuhan daerah.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Pilkada Cuma Pilih Kepala Daerah, Komisi II Usul Wakil Bisa 2-3 Orang Ditunjuk Pemenang
Indonesia
PAN Akomodir Pilkada Tanpa Wakil, Kesan Sekarang Sering Berkonflik Dengan Kepala Daerah
"Selama ini memang terasa ada yang kurang dalam sistem pilkada. Sudah tepat dievaluasi. Bahkan kalau dinilai tidak baik, bisa diganti kapan saja," kata Saleh
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Agustus 2026
PAN Akomodir Pilkada Tanpa Wakil, Kesan Sekarang Sering Berkonflik Dengan Kepala Daerah
Indonesia
MK Putuskan Pilkada Langsung Dipilih Rakyat, PPP: Jalani Saja
Putusan MK tersebut tidak ada yang berubah dari semula bahwa pelaksanaan pilkada di Indonesia tetap dipilih oleh rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
MK Putuskan Pilkada Langsung Dipilih Rakyat, PPP: Jalani Saja
Indonesia
MK Putuskan Pilkada Dipilih Rakyat, DPR Belum Akan Bahas Aturan Baru
Komisi II DPR berkomitmen agar amendemen yang dihasilkan dapat memperbaiki kualitas demokrasi ke depan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
MK Putuskan Pilkada Dipilih Rakyat, DPR Belum Akan Bahas Aturan Baru
Indonesia
Komisi II DPR Hormati Putusan MK soal Pilkada Langsung
Perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah sudah semestinya diakhiri.
Dwi Astarini - Rabu, 01 Juli 2026
Komisi II DPR Hormati Putusan MK soal Pilkada Langsung
Indonesia
MK Tegaskan Pilkada Tetap Dipilih Langsung Oleh Rakyat, Tidak Ada Tafsiran Lain
Pemohon mengungkapkan permintaan tersebut dilatarbelakangi muncul kembali wacana mengenai kemungkinan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari sistem pemilihan langsung oleh rakyat menjadi mekanisme pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Juni 2026
MK Tegaskan Pilkada Tetap Dipilih Langsung Oleh Rakyat, Tidak Ada Tafsiran Lain
Indonesia
Pilkada Diusulkan Sesuai Karakter Daerah, Bisa Dipilih DPRD atau Ditetapkan
Kompetisi antarkader di internal partai politik harus berjalan secara sehat dan tidak menghalalkan segala cara dan transaksional
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Juni 2026
Pilkada Diusulkan Sesuai Karakter Daerah, Bisa Dipilih DPRD atau Ditetapkan
Indonesia
Biaya Pilkada Langsung Bikin Kantong Bolong, Pengamat Sarankan Balik ke DPRD
Dedi menekankan bahwa anggota DPRD merupakan representasi sah yang dipilih langsung oleh rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 18 Februari 2026
Biaya Pilkada Langsung Bikin Kantong Bolong, Pengamat Sarankan Balik ke DPRD
Indonesia
Pengamat Ungkap Kebobrokan Pilkada Langsung, Singgung Perbaikan Sistem Pemilu
Ongkos yang besar sejak tahap pencalonan membuat banyak kandidat sudah mengeluarkan uang banyak, tetapi belum tentu bisa maju dalam kontestasi.
Dwi Astarini - Jumat, 13 Februari 2026
Pengamat Ungkap Kebobrokan Pilkada Langsung, Singgung Perbaikan Sistem Pemilu
Indonesia
Kemiskinan Jadi Biang Kerok Politik Uang yang Hambat Demokrasi di Pilkada
Kalau kita ingin melaksanakan demokrasi ini, rakyatnya harus dicerdaskan
Dwi Astarini - Jumat, 13 Februari 2026
Kemiskinan Jadi Biang Kerok Politik Uang yang Hambat Demokrasi di Pilkada
Bagikan