Pekik Takbir Menggema Saat Perwakilan FPI Minta Jokowi Mundur dan Cabut UU Ciptaker

Mobil komando Massa Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI (MP/Kanugraha)
Merahputih.com - Massa Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI yang terdiri dari Persaudaraan Alumni (PA) 212, FPI serta ormas lainnya menuntut dibatalkannya UU Cipta Kerja.
Perwakilan dari FPI DKI Jakarta, Salman Al Farisi mengatakan bahwa omnibus law akan menimbulkan ketidakadilan. Menurutnya, dengan disahkannya UU Cipta Kerja, maka ketidakadilan di Tanah Air semakin nyata.
"Hari ini kembali kita turun ke jalan, kita suarakan hak-hak kita. Kita melihat di tengah kita, di hadapan kita dipertontonkan sebuah ketidakadilan. Karena itu maka kita sebagai umat Islam, sebagai rakyat tidak akan membiarkan ketidakadilan ada di negeri kita," teriak Salman dari atas mobil komando FPI, di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (13/10).
Baca Juga
Antisipasi Tindakan Anarkistis, Belasan Ribu Personel TNI-Polri Jaga Demo PA 212 cs
Ia menyinggung beberapa aksi sebelumnya yang juga menolak omnibus law. Menurutnya, aktor di belakang pengesahan omnibus law bukan saja DPR, melainkan juga Presiden Joko Widodo.
"Beberapa waktu lalu, kawan kita dari buruh, dari mahasiswa, mereka menuntut membatalkan omnibus law digagalkan. Sebagian masih menyatakan bilang omnibus law itu kesalahan DPR. Bukan hanya itu kesalahan legislatif, tetapi biangnya eksekutif," katanya.
"Oleh karena itu tidak ada pilihan kecuali kita meminta untuk bapak Jokowi mundur. Betul?," sambungnya.
Tuntutan ANAK NKRI juga terpampang di mobil komando. Tuntutan mereka antara lain mendukung aksi rakyat tolak UU Cipta Kerja di Indonesia, segera membatalkan UU Cipta Kerja, menuntut Jokowi mundur, hingga menuntut partai pendukung UU Cipta Kerja untuk membubarkan diri.
Pantauan Merahputih.com, Massa berkumpul di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jalan Medan Merdeka Barat. Mereka mengelilingi mobil komando sambil mendengarkan orasi.
Massa pun terlihat tidak bisa mengarah ke Istana Merdeka karena terhalang oleh pembatas kawat berduri. Puluhan polisi juga terpantau berjaga mengamankan aksi demo di sekitar kawat berduri.
Di depan kawat berduri, laskar FPI berbaju putih tampak berbaris berjaga. Beberapa massa membawa atribut bendera Indonesia.

Terlihat massa tidak menjaga jarak satu dengan lainnya. Beberapa massa tidak mengenakan masker, beberapa lainnya memakai.
Selain itu, JPO yang berada di depan Gedung Sapta Pesona saat ini tidak bisa dilintasi. Tampak polisi menjaga JPO tersebut agar tidak dilintasi. Terdengar di atas mobil komando orator memompa semangat peserta demo. "Takbir!" teriak orator.
"Allahu Akbar!" jawab massa.
Hingga kini, situasi demonstrasi di lokasi aman dan kondusif. Demonstrasi juga masih berlanjut dengan diisi para orator dari massa PA 212 dan lainnya.
Sebelum unjuk rasa tolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, massa PA 212 dkk melaksanakan ibadah salat Zuhur berjemaah. Mereka salat Zuhur di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.
Pada pukul 12.11 WIB, tampak massa mulai melaksanakan salat Zuhur di depan Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka salat beralaskan tikar, kardus, hingga sajadah.
Baca Juga
350 Personel Satpol PP DKI Diterjunkan Amankan Aksi Demo UU Ciptaker
Musik yang semula disetel dari mobil komando dimatikan. Beberapa orang tampak mengantre salat. Sejumlah orang lainnya mengantre mengambil wudu. Panjang antrean sekitar 10 meter. Massa lainnya tampak menikmati santap siang masing-masing. Beberapa orang yang menjual minuman dingin serta camilan terlihat mondar-mandir
Polisi tetap siaga di belakang kawat berduri yang melintang di Jalan Medan Merdeka Barat arah Istana. Mobil taktis Barracuda juga bersiaga di sekitar lokasi unjuk rasa.
Diketahui, demonstrasi akan dilakukan oleh PA 212 dkk pukul 13.00 WIB. Mereka menuntut penolakan UU Cipta Kerja. Selain itu, ada beberapa poin yang akan disuarakan. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Prabowo Bubarkan Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja

21 Poin Penting Putusan MK soal Uji Materi UU Cipta Kerja

DPR Minta Pemerintah Tindak Lanjuti Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja

MK Kabulkan Sebagian Gugatan Partai Buruh Tentang Cipta Kerja.

Tito Tunjuk Wamen Bima Arya Jadi PIC Paket Omnibus Law Revisi UU Politik

Amini Usul DPR, Mendagri Kaji Paket Omnibus Law Revisi UU Politik Setelah Pilkada

Jokowi Pamerkan Capaian Bikin UU Cipta Kerja dan KUHP di 10 Tahun Pemerintahan

Pemprov DKI Tunggu Revisi UU Cipta Kerja Soal Tuntutan Kenaikan UMP

Kelompok Buruh Susun Strategi Respons Balik Putusan MK Soal UU Cipta Kerja

MK Putuskan Perppu Cipta Kerja Tak Langgar Aturan, Gugatan Buruh Ditolak
