Pejabat Diingatkan Etika Berbahasa dan Gunakan Diksi yang Tepat Penting untuk Menjaga Persatuan Bangsa

Merahputih.com - Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Hafidz Muksin, menekankan pentingnya etika berbahasa bagi para pejabat publik.

Ia menyatakan bahwa kemampuan berkomunikasi yang baik dan beradab sangatlah krusial untuk menjaga persatuan bangsa.

Hafidz menegaskan bahwa bahasa mencerminkan identitas suatu bangsa. Oleh karena itu, pejabat publik harus piawai dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan sopan.

"Bahasa menunjukkan bangsa. Pejabat publik harus dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, sopan, santun, dan juga beradab," tegas Hafidz dikutip Antara, Senin (1/9),

Baca juga:

Lirik Lagu Bahasa Batak 'Bekatak Kurak Kariak' yang Terkenal di Bengkulu Selatan

Ia juga menggarisbawahi bahwa pemilihan kata yang tidak cermat bisa menimbulkan kesalahpahaman dan memicu kemarahan publik. Oleh karena itu, sebelum berbicara, pejabat publik harus benar-benar menelaah pesannya agar tidak disalahartikan.

Selain itu, Hafidz mengingatkan kembali peran historis bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu yang sudah diikrarkan sejak Sumpah Pemuda. Para pendiri bangsa menyadari bahwa bahasa Indonesia adalah jembatan komunikasi yang dapat menyatukan berbagai suku dan budaya di Indonesia.

"Apa yang akan diucapkan tolong harus betul-betul sudah mencerminkan, sudah ditelaah dengan baik agar tidak menjadi nilai-nilai yang mungkin salah dipahami oleh publik,"

Di sisi lain, Hafidz menyoroti masalah yang dihadapi bahasa daerah. Ia menyebutkan banyak penutur, terutama anak muda, yang mulai meninggalkan bahasa daerahnya sendiri. Menurutnya, hal ini adalah sebuah realitas yang mengancam kekayaan budaya bangsa.

Padahal, bahasa daerah mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang membentuk karakter santun bangsa. Sebagai contoh, Hafidz menyebutkan konsep krama inggil dalam bahasa Jawa yang mengajarkan etika berbahasa kepada orang yang lebih tua.

Baca juga:

Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR

Untuk mengatasi permasalahan ini, Badan Bahasa secara aktif melakukan pembinaan dan penyuluhan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, Badan Bahasa juga merevitalisasi 120 bahasa daerah sebagai upaya menjaga warisan budaya.

"Banyak anak yang tidak dapat lagi menggunakan bahasa daerahnya dengan lancar, bahkan ada sebagian yang malu. Ini adalah sebuah realita dan tantangan saat ini," jelas dia.

Baca juga:

Banggar DPR Pastikan Uya Kuya Dkk Tetap Terima Gaji & Tunjangan Meski Dinonaktikan Partai