PeduliLindungi Diganti Satu Sehat, Komisi IX Ingatkan Data Kerahasiaan Tetap Terjaga

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 01 Maret 2023
PeduliLindungi Diganti Satu Sehat, Komisi IX Ingatkan Data Kerahasiaan Tetap Terjaga

Ilustrasi - Pengunjung Solo Grand Mall memanfaatkan aplikasi PeduliLindungi. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mulai 1 Maret 2023, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi melakukan pergantian aplikasi PeduliLindungi menjadi Satu Sehat Mobile.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem Nurhadi mengapresiasi perubahan aplikasi ini. Namun, ia berharap dengan aplikasi yang baru tidak lagi membuat masyarakat menjadi susah dalam mengakses data kesehatannya.

Baca Juga

PeduliLindungi Ganti Nama Jadi Satu Sehat Mobile

"Saya mengharapkan pergantian yang dilakukan secara otomatis mulai 1 Maret 2023 ini berjalan lancar sehingga tidak merepotkan warga masyarakat seperti harus mendaftar ulang," kata Nurhadi kepada wartawan, Rabu (1/3).

Di sisi lain, Legislator Dapil Jatim VII ini juga berharap data vaksinasi dan bukti telah melakukan vaksinasi COVID-19 berupa sertifikat tetap tersimpan di aplikasi yang baru.

"Karena di aplikasi baru nanti tersimpan medical record pengguna, saya ingatkan agar kerahasiaan data tetap dijaga, jangan bocor atau disalahgunakan," ujar Nurhadi.

Baca Juga

Rawan Data Bocor, Pemerintah Diminta Perketat Keamanan Aplikasi PeduliLindungi

Diketahui, Kemenkes mengubah aplikasi PeduliLindungi menjadi Satu Sehat. Menkes Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menjelaskan maksud dari perubahan tersebut.

"Itu seluruh rumah sakit, laboratorium, apotek, klinik, dan puskesmas harus nyambung ke data kita, tapi kita nggak ubah aplikasinya," ujar Budi, Senin (28/2).

Budi mengatakan aplikasi Satu Sehat tidak hanya berisi data terkait COVID-19, tapi juga berisikan data kesehatan lainnya.

"Jadi apapun aplikasinya di rumah sakitnya bisa nyambung ke kita yang penting datanya standar dan sesuai," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Menkes Siapkan Aplikasi PeduliLindungi dalam 13 Bahasa

#Komisi IX DPR #PeduliLindungi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dorong Kepala BGN Nanik S. Deyang Benahi MBG, Soroti 3 Tantangan Utama
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, didorong segera membenahi program Makan Bergizi Gratis. DPR soroti transparansi anggaran hingga pengawasan keamanan pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
DPR Dorong Kepala BGN Nanik S. Deyang Benahi MBG, Soroti 3 Tantangan Utama
Indonesia
Anggaran MBG Dipangkas Rp 67 Triliun, DPR Minta Kualitas Makanan Tetap Terjaga
Komisi IX DPR RI meminta pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis 2026 tidak mengurangi kualitas nutrisi dan higienitas makanan bagi penerima.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Anggaran MBG Dipangkas Rp 67 Triliun, DPR Minta Kualitas Makanan Tetap Terjaga
Indonesia
Hantavirus Ancam Dunia, DPR Desak Pemerintah Siapkan Deteksi Dini
Kasus hantavirus kini sudah muncul di Indonesia. Komisi IX DPR pun meminta pemerintah untuk memperkuat deteksi dini.
Soffi Amira - Senin, 11 Mei 2026
Hantavirus Ancam Dunia, DPR Desak Pemerintah Siapkan Deteksi Dini
Indonesia
Sebut Kekerasan Seksual di Pati Tindakan Biadab, Wakil Ketua Komisi IX DPR Tekankan Perlindungan Korban
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI mengecam kasus dugaan kekerasan seksual di Pati dan meminta korban mendapat perlindungan serta pendampingan menyeluruh.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 08 Mei 2026
Sebut Kekerasan Seksual di Pati Tindakan Biadab, Wakil Ketua Komisi IX DPR Tekankan Perlindungan Korban
Indonesia
Kasus Kekerasan Seksual di Ponpes Pati, DPR Minta Negara Fokus Pulihkan Korban
Komisi IX DPR menyoroti kasus kekerasan seksual di Ponpes Pati. Para korban harus diberikan pendampingan psikologis.
Soffi Amira - Kamis, 07 Mei 2026
Kasus Kekerasan Seksual di Ponpes Pati, DPR Minta Negara Fokus Pulihkan Korban
Indonesia
Ada Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG, DPR Dukung Langkah Prabowo
Anggota DPR Irma Chaniago mendukung langkah Prabowo memerintahkan KSP mengawasi program MBG. Dugaan jual beli titik dapur MBG ikut disorot.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Ada Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG, DPR Dukung Langkah Prabowo
Indonesia
Komisi IX DPR Soroti BPJS Ketenagakerjaan Belum Jangkau Pekerja Informal
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh, dorong perluasan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal.
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
Komisi IX DPR Soroti BPJS Ketenagakerjaan Belum Jangkau Pekerja Informal
Indonesia
Perpres Ojol 8 Persen Disambut DPR, Pendapatan Driver Diprediksi Naik
Komisi IX DPR mengapresiasi Perpres ojol 8 persen. Pendapatan driver berpotensi naik menjadi 92 persen.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
Perpres Ojol 8 Persen Disambut DPR, Pendapatan Driver Diprediksi Naik
Indonesia
UU PPRT Disahkan, Komisi IX DPR Tekankan Pentingnya Implementasi di Lapangan
UU PPRT akhirnya disahkan DPR setelah 22 tahun. Komisi IX menekankan pentingnya implementasi agar perlindungan pekerja rumah tangga benar-benar terasa.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
UU PPRT Disahkan, Komisi IX DPR Tekankan Pentingnya Implementasi di Lapangan
Berita Foto
Raker Menkes dengan Komisi IX DPR Bahas Kuota Penerima Bantuan Iuran JKN
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) berjabat tangan dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (kiri) sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR
Didik Setiawan - Rabu, 15 April 2026
Raker Menkes dengan Komisi IX DPR Bahas Kuota Penerima Bantuan Iuran JKN
Bagikan