PDIP: Tuduhan Kivlan Zen Soal "Kader PKI" Bentuk Kampanye Hitam

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 07 Maret 2018
PDIP: Tuduhan Kivlan Zen Soal

Politisi PDIP Eva Kusuma Sundari. (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari menyebut pernyataan Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen yang menuding ada sejumlah kader PDIP jadi bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai bentuk kampanye hitam.

"Dia itu (Kivlan) posisinya di partai apa dan sebagai apa ya? Kayaknya sudah nyuri start kampanye gelap deh," kata Eva kepada MerahPutih.com, Rabu (7/3).

Ketimbang melakukan kampanye hitam, Eva menyarankan Kivlan melapor ke pihak kepolisian jika memang memiliki bukti sejumlah kader PDIP masih menjadi bagian dari PKI.

"Kenapa dia tidak lapor saja ke polisi daripada black campaign gitu?," ucap anggota Komisi XI DPR ini.

Eva lantas menjelaskan, bahwa kedua orangtuanya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) sejak era Orde Lama hingga Orde Baru.

"Bahkan ibu saya sekretaris Fraksi Golkar Kabupaten Nganjuk 1992 hingga 1997 dengan Ketua Partai Golkar adalah TNI AD lho," jelas dia.

Selain itu, kata Eva, dia juga pernah berstatus PNS dan menjadi dosen selama 11 tahun di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya sampai tahun 2002.

"Udah kenyang litsus," imbuhnya.

Bahkan, Eva merupakan lulusan terbaik program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) berdurasi 125 jam yang diketuai oleh Rambe Kamaruzaman pada tahun 1998.

"Plus, hajjah 2013 dan sejak 2012 setiap tahun umroh, kurang bukti apa kalau saya ini Pancasilais militan?," tegas Eva.

Karena itu, menurut Eva, tudingan Kivlan tidak logis. Dia menilai, pernyataan eks Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) itu sebagai bagian dari kampanye hitam untuk PDIP.

Sebelumnya, Kivlan mengatakan PDIP banyak menampung pihak-pihak yang berafiliasi dengan PKI. Bahkan Kivlan menuding ada sejumlah kader PDIP yang diduga masih menjadi bagian dari PKI. (Pon)

#Eva Kusuma Sundari #PDIP #Partai Komunis Indonesia (PKI)
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Bagikan