PDIP: Tuduhan Kivlan Zen Soal "Kader PKI" Bentuk Kampanye Hitam

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 07 Maret 2018
PDIP: Tuduhan Kivlan Zen Soal

Politisi PDIP Eva Kusuma Sundari. (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari menyebut pernyataan Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen yang menuding ada sejumlah kader PDIP jadi bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai bentuk kampanye hitam.

"Dia itu (Kivlan) posisinya di partai apa dan sebagai apa ya? Kayaknya sudah nyuri start kampanye gelap deh," kata Eva kepada MerahPutih.com, Rabu (7/3).

Ketimbang melakukan kampanye hitam, Eva menyarankan Kivlan melapor ke pihak kepolisian jika memang memiliki bukti sejumlah kader PDIP masih menjadi bagian dari PKI.

"Kenapa dia tidak lapor saja ke polisi daripada black campaign gitu?," ucap anggota Komisi XI DPR ini.

Eva lantas menjelaskan, bahwa kedua orangtuanya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) sejak era Orde Lama hingga Orde Baru.

"Bahkan ibu saya sekretaris Fraksi Golkar Kabupaten Nganjuk 1992 hingga 1997 dengan Ketua Partai Golkar adalah TNI AD lho," jelas dia.

Selain itu, kata Eva, dia juga pernah berstatus PNS dan menjadi dosen selama 11 tahun di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya sampai tahun 2002.

"Udah kenyang litsus," imbuhnya.

Bahkan, Eva merupakan lulusan terbaik program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) berdurasi 125 jam yang diketuai oleh Rambe Kamaruzaman pada tahun 1998.

"Plus, hajjah 2013 dan sejak 2012 setiap tahun umroh, kurang bukti apa kalau saya ini Pancasilais militan?," tegas Eva.

Karena itu, menurut Eva, tudingan Kivlan tidak logis. Dia menilai, pernyataan eks Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) itu sebagai bagian dari kampanye hitam untuk PDIP.

Sebelumnya, Kivlan mengatakan PDIP banyak menampung pihak-pihak yang berafiliasi dengan PKI. Bahkan Kivlan menuding ada sejumlah kader PDIP yang diduga masih menjadi bagian dari PKI. (Pon)

#Eva Kusuma Sundari #PDIP #Partai Komunis Indonesia (PKI)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Bagikan