Andika Pratama
MerahPutih.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak setuju adanya dikotomi antara menteri dari kalangan profesional dan kalangan partai politik.
Menurut dia, partai juga terus menerapkan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, teknologi manajemen, dan langkah-langkah best practice dalam pengelolaan partai.
Baca Juga: Deretan Nama-Nama Kandidat 'Menteri Milenials' Jokowi
"Profesionalitas itu dimaknakan sebagai semua pemahaman terhadap keseluruhan disiplin ilmu pengetahuan teknologi dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan tugas-tugasnya," ungkap Hasto kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (17/8)
Ia menjelaskan, partai pun menerapkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, mulai teknologi, psikologi, sosiologi, politik, ekonomi, manajemen, hingga filsafat sebagai pokoknya, yakni filsafat Pancasila.
"Jadi, kami tidak menyetujui dikotomi parpol dan profesional karena partai juga mengembangkan kemampuan profesional," tegasnya.
Baca Juga: Desakan Parpol Koalisi soal Jatah Menteri buat Jokowi Tertekan
Hasto mengatakan partai politik menerapkan beragam ilmu, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, psikologi, hingga ekonomi dalam pengelolaan organisasi.
"Jadi kami nggak menyetujui adanya, di dalam kesepakatan para sekjen tadi malam antara dikotomi partai politik dan profesional karena partai juga kembangkan kemampuan profesional itu," imbuh Hasto.
"Tapi boleh dikatakan mana yang dari elemen parpol dan elemen nonparpol teknokrat, itu pun dari partai juga terus mengembangkan kemampuan teknokrasinya," sebut Hasto.
Baca Juga: Bamsoet Beberkan Ada Sejumlah Menteri Kabinet Jokowi-JK yang Dipertahankan
Hasto menyerahkan sepenuhnya perihal jatah menteri ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tugas PDIP, katanya, hanya menjalankan keputusan yang dikeluarkan nantinya.
"Itu semua kewenangan Pak Jokowi, hak prerogatif Pak Jokowi, dan bagi PDIP itu, Ibu Megawati Soekarnoputri, tugas kami menjalankan keputusan tersebut," sebutnya. (Knu)
