Headline

Bamsoet Beberkan Ada Sejumlah Menteri Kabinet Jokowi-JK yang Dipertahankan

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 16 Agustus 2019
 Bamsoet Beberkan Ada Sejumlah Menteri Kabinet Jokowi-JK yang Dipertahankan

Ketua DPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet (ANTARA/ Sella Panduarsa Gareta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Beberapa menteri yang saat ini menjadi anggota Kabinet Kerja Jokowi-JK diprediksi akan tetap dipertahankan Presiden Jokowi dalam periode kedua pemerintahannya.

Menurut Ketua DPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet, sejumlah menteri dengan kinerja yang bagus akan tetap dipakai dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Apalagi menurut Bamsoet, rencana Presiden Jokowi mengumumkan nama-nama menteri sebelum pelantikan presiden dan wapres terpilih menunjukkan cara baru dalam penyusunan Kabinet Kerja Jilid II.

Baca Juga: ICW Wanti-Wanti Jokowi Waspadai Calon Menteri yang Cacat Integritas dan Loyalitas

"Karena beliau adalah inkumben meneruskan periodenya. Maka diumumkan sebelum atau pada saat periode baru itu tidak masalah,” ujar Bamsoet kepada wartawan di Jakarta (15/8).

Ketua DPR yang juga politisi Golkar Bamsoet
Ketua DPR yang juga politisi Golkar Bambang Soesatyo (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Lebih lanjut, politsi Golkar ini mengungkapkan ada beberapa nama menteri yang kembali terpilih untuk periode kedua namun, Bamsoet enggan membocorkan nama-nama menteri tersebut.

"Saya juga dengar ada menteri-menteri baru yang akan diumumkan lebih awal dan ada menteri lainnya diumumkan nanti pada saat pelantikan kabinet,” jelas dia.

Ia mengapresiasi komposisi kabinet Presiden Joko Widodo akan mengambil 55% dari kalangan profesional dan 45% dari partai politik.

Baca Juga: Fadli Zon Sarankan Jokowi Tidak Terbebani Kader Partai Politik Saat Pilih Menteri

Menurutnya, Jokowi ebagai pemimpin negara lebih mengetahui kebutuhan dari pemerintahannya lima tahun ke repan. Sehingga, tidak ada yang perlu dijadikan masalah dari keputusan Presiden tersebut.

"Presiden sudah tahu kebutuhan pemerintahannya lima tahun ke depan, maka ia memberikan komposisi pemerintahannya lebih banyak profesionalnya. Menurut saya itu pilihan tepat," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah mengatakan sebanyak 55 persen menteri yang akan mengisi kabinet 2019-2024 berasal dari kalangan profesional. Saat ini, susunan menteri untuk periode keduanya juga telah rampung dan diperkirakan 55 dari profesional, sementara 45 dari partai politik.(Knu)

Baca Juga: Nasdem ke Parpol Non Koalisi: Jangan Harap Dapat Jatah Jabatan Menteri

#Bambang Soesatyo #Ketua DPR RI #Kabinet Kerja #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Puan Maharani menyebut maraknya anak terpapar judi online sebagai alarm darurat nasional dan ancaman serius bagi masa depan generasi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Indonesia
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Ketua DPR RI menegaskan APBN 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Indonesia
Erick Thohir hingga Bamsoet Puji Sosok Jerry Hermawan Lo yang Peduli Sesama di Peluncuran Buku “The Art of Simple Leadership”
Founder JHL Group Jerry Hermawan Lo itu bukan lahir dari kemewahan ataupun jalan pintas menuju puncak bisnis
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Mei 2026
Erick Thohir hingga Bamsoet Puji Sosok Jerry Hermawan Lo yang Peduli Sesama di Peluncuran Buku “The Art of Simple Leadership”
Indonesia
Kasus FH UI Jadi Sorotan Publik, Puan: Kekerasan Seksual Harus Ditindak Tegas
Puan Maharani menegaskan tak boleh ada kekerasan seksual di kampus. Ia soroti kasus dugaan pelecehan di FH UI dan minta penanganan adil serta transparan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 April 2026
Kasus FH UI Jadi Sorotan Publik, Puan: Kekerasan Seksual Harus Ditindak Tegas
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Puan Maharani Desak PBB Ambil Sikap atas Konflik AS-Israel dan Iran di Timur Tengah
Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PBB segera mengambil sikap terkait eskalasi konflik AS-Israel melawan Iran di Timur Tengah.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 Maret 2026
Puan Maharani Desak PBB Ambil Sikap atas Konflik AS-Israel dan Iran di Timur Tengah
Indonesia
Fenomena 'No Viral No Justice, saat Keadilan Baru Muncul setelah Viral, Hukum Bekerja hanya demi Popularitas
Fenomena no viral no justice menjadi tanda adanya persoalan mendasar dalam sistem penegakan hukum nasional.
Dwi Astarini - Senin, 09 Maret 2026
Fenomena 'No Viral No Justice, saat Keadilan Baru Muncul setelah Viral, Hukum Bekerja hanya demi Popularitas
Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Indonesia
Wamenkeu Jadi Deputi Gubernur BI, Presiden Belum Berencana Reshuffle Kabinet
Menurut Prasetyo, Presiden akan terlebih dahulu melakukan kajian dan meminta masukan dari Menteri Keuangan sebelum mengambil keputusan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Januari 2026
Wamenkeu Jadi Deputi Gubernur BI, Presiden Belum Berencana Reshuffle Kabinet
Indonesia
Bamsoet Nilai Pilkada lewat DPRD Berpotensi Kurangi Biaya dan Politik Uang
Bamsoet mengatakan sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD bukan hal baru dalam praktik demokrasi.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Desember 2025
Bamsoet Nilai Pilkada lewat DPRD Berpotensi Kurangi Biaya dan Politik Uang
Bagikan