PDIP Sebut Kebijakan Gage tak Efektif Kurangi Aktivitas Pekerja ke Kantor

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 04 Agustus 2020
PDIP Sebut Kebijakan Gage tak Efektif Kurangi Aktivitas Pekerja ke Kantor

Petugas Kepolisian menilang mobil berplat nomor genap yang memasuki Jalan Salemba Raya, di Matraman, Jakarta. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak mengkritik langkah Pemprov yang kembali memutuskan aturan ganjil genap (Genap) di 25 ruas protokol ibu kota.

Menurut Gilbert, aturan Gage itu justru mempersulit masyarakat terutama dalam memperbaiki ekonomi. Kebijakan itu terasa tidak bijaksana lantaran membatasi pergerakan warga yang memiliki kendaraan mobil.

Baca Juga

Selama Gedung Ditutup, Anggota DPRD DKI Libur

"Kebijakan gage di tengah ekonomi yang merosot sangat tidak tepat. Saat rakyat berusaha untuk mencari nafkah atau menjaga keberlangsungan usaha," kata Gilbert saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (4/8).

Di tengah banyak aktivitas yang ditutup seperti sekolah, tempat hiburan malam dan tempat-tempat lainnya, kondisi ibu kota tidak mendesak untuk diberlakukannya skema Gage.

Polantas memantau kendaraan saat hari pertama pemberlakuan kembali kebijakan ganjil-genap kendaraan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (3/8/2020). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj
Polantas memantau kendaraan saat hari pertama pemberlakuan kembali kebijakan ganjil-genap kendaraan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (3/8/2020). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj

Untuk melakukan pencegahan COVID-19, ucap Gilbert, bukan dengan membatasi pergerakan warga, tapi dengan memperketat penerapan protokol kesehatan.

Gilbert menyebut bahwa Gage justru tak efektif mengurangi jumlah karyawan di kantor. Terlebih dengan semakin banyak karyawan yang beralih kerja menggunakan angkutan umum justru banyak menambah resiko penularan di perkantoran.

"Yang mendesak untuk mengatasi kenaikan penderita saat ini adalah mengawasi di lapangan, dengan menurunkan ASN. Kebijakan ini terasa sangat tepat, tetapi menjadi sulit dilaksanakan oleh ASN DKI karena Gubernur sendiri tidak memberi contoh turun mengawasi ke lapangan," papar dia.

Baca Juga

Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Tak Boleh Asal-asalan

Gilbert menilai, bahwa dengan diterapkannya gage, justru akan membuat warga beralih menggunakan kendaraan umum yang jauh lebih berbahaya terdampak COVID-19.

"Maka sebaiknya ditinjau ulang. Peraturan ganjil genap di tengah pandemi COVID-19 yang semakin parah belakangan ini di Jakarta, terasa sangat tidak tepat," tutupnya (Asp)

#Ganjil Genap #Sistem Ganjil-Genap #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pramono Belum Berani Hapus Ganjil-Genap DKI, Tunggu MRT Kota Tua Selesai
Gubernur DKI Pramono Anung tunda keputusan ganjil-genap hingga proyek MRT Kota Tua tuntas. Simak kajian Pemprov DKI terkait aturan lalu lintas Jakarta!
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Oktober 2026
Pramono Belum Berani Hapus Ganjil-Genap DKI, Tunggu MRT Kota Tua Selesai
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Bagikan