PDIP Nilai Blok Mahakam Dikelola Pertamina Perkuat Posisi Strategis

Luhung SaptoLuhung Sapto - Rabu, 03 Januari 2018
PDIP Nilai Blok Mahakam Dikelola Pertamina Perkuat Posisi Strategis

Ilustrasi (Foto: Antara/Novi Abdi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengoperasian Blok Minyak Mahakam oleh Pertamina sejak 1 Januari 2018 memperkuat kemampuan nasional mengelola sektor hulu migas, juga menunjukkan kemajuan signifikan kedaulatan energi nasional.

"PDI Perjuangan mengucapkan selamat kepada Presiden Jokowi melalui seluruh jajaran kementrian ESDM, SKK Migas dan Pertamina atas langkah terobosan dan kerja keras tersebut," kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (2/1) seperti dikutip Antara.

Menurutnya, Pertamina dengan mengoperasionalkan Blok Mahakam berarti memerkuat posisi strategisnya di industri hulu migas. Dengan mengendalikan Blok minyak tersebut, selain aset Pertamina mengalami peningkatan sebesar Rp 122 triliun, "revenue" Pertamina dipastikan meningkat, demikian halnya profitabilitasnya.

Kenaikan aset dan keuntungan Pertamina ini menambah keunggulan BUMN plat merah tersebut di dalam menjalankan politik ekonomi negara. PDI Perjuangan berbangga bahwa kini Blok Mahakam telah dikelola oleh Putra Putri Bangsa.

PDI Perjuangan meyakini pemerintahan Jokowi tidak perlu mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM, seiring dengan pembenahan menyeluruh di sektor energi.

"Langkah efisiensi dan peningkatan daya saing di sektor energi, khususnya migas, telah menunjukkan proses yang menggembirakan. Guna menghindari tekanan politik yang tidak perlu, maka kenaikan BBM tidaklah diperlukan, terlebih dengan potensi keuntungan Pertamina yg semakin membesar," tuturnya.

Keyakinan PDI Perjuangan ini didasari oleh keberhasilan Pemerintahan Presiden Jokowi di dalam memperkuat kedaulatan energi nasional. Kebijakan energi nasional kini semakin mengedepankan kepentingan nasional, melalui perjanjian bisnis di sektor migas yang lebih berkeadilan.

Pada saat bersamaan berbagai revisi kebijakan yang dilakukan oleh Menteri ESDM, Ignatius Jonan semakin mendorong peningkatan daya tarik investasi di sektor yang sangat menentukan hajat hidup orang banyak tersebut.

Proses peresmian serah terima pengelolaan wilayah kerja (WK) Mahakam diawali dengan penyerahan kembali pengelolaan WK Mahakam dari TEPI & Inpex kepada Pemerintah yang dalam hal ini diwakili Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, untuk selanjutnya diserahkan kepada PT Pertamina (Persero) yang diwakili oleh Direktur Hulu Syamsu Alam.

WK Mahakam di Kalimantan Timur, telah dikelola TEPI & Inpex selama 50 tahun, dan setelah 1 Januari 2018 memasuki babak baru dikelola oleh Pertamina Hulu Mahakam yang merupakan "cucu" perusahaan Pertamina.

Pengelolaan WK Mahakam sebagai produsen gas bumi terbesar di Indonesia dan menyumbang sekitar 13 persen produksi gas nasional, tidak dapat dilepas dari usaha keras operator sebelumnya. (*)

#Blok Mahakam #Hasto Kristiyanto #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Indonesia
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Hari Santri merupakan waktu yang tepat untuk menggali kembali gagasan-gagasan Islam Bung Karno yang berakar pada spiritualitas dan nasionalisme.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Bagikan