PDIP Nilai Blok Mahakam Dikelola Pertamina Perkuat Posisi Strategis

Luhung SaptoLuhung Sapto - Rabu, 03 Januari 2018
PDIP Nilai Blok Mahakam Dikelola Pertamina Perkuat Posisi Strategis

Ilustrasi (Foto: Antara/Novi Abdi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengoperasian Blok Minyak Mahakam oleh Pertamina sejak 1 Januari 2018 memperkuat kemampuan nasional mengelola sektor hulu migas, juga menunjukkan kemajuan signifikan kedaulatan energi nasional.

"PDI Perjuangan mengucapkan selamat kepada Presiden Jokowi melalui seluruh jajaran kementrian ESDM, SKK Migas dan Pertamina atas langkah terobosan dan kerja keras tersebut," kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (2/1) seperti dikutip Antara.

Menurutnya, Pertamina dengan mengoperasionalkan Blok Mahakam berarti memerkuat posisi strategisnya di industri hulu migas. Dengan mengendalikan Blok minyak tersebut, selain aset Pertamina mengalami peningkatan sebesar Rp 122 triliun, "revenue" Pertamina dipastikan meningkat, demikian halnya profitabilitasnya.

Kenaikan aset dan keuntungan Pertamina ini menambah keunggulan BUMN plat merah tersebut di dalam menjalankan politik ekonomi negara. PDI Perjuangan berbangga bahwa kini Blok Mahakam telah dikelola oleh Putra Putri Bangsa.

PDI Perjuangan meyakini pemerintahan Jokowi tidak perlu mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM, seiring dengan pembenahan menyeluruh di sektor energi.

"Langkah efisiensi dan peningkatan daya saing di sektor energi, khususnya migas, telah menunjukkan proses yang menggembirakan. Guna menghindari tekanan politik yang tidak perlu, maka kenaikan BBM tidaklah diperlukan, terlebih dengan potensi keuntungan Pertamina yg semakin membesar," tuturnya.

Keyakinan PDI Perjuangan ini didasari oleh keberhasilan Pemerintahan Presiden Jokowi di dalam memperkuat kedaulatan energi nasional. Kebijakan energi nasional kini semakin mengedepankan kepentingan nasional, melalui perjanjian bisnis di sektor migas yang lebih berkeadilan.

Pada saat bersamaan berbagai revisi kebijakan yang dilakukan oleh Menteri ESDM, Ignatius Jonan semakin mendorong peningkatan daya tarik investasi di sektor yang sangat menentukan hajat hidup orang banyak tersebut.

Proses peresmian serah terima pengelolaan wilayah kerja (WK) Mahakam diawali dengan penyerahan kembali pengelolaan WK Mahakam dari TEPI & Inpex kepada Pemerintah yang dalam hal ini diwakili Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, untuk selanjutnya diserahkan kepada PT Pertamina (Persero) yang diwakili oleh Direktur Hulu Syamsu Alam.

WK Mahakam di Kalimantan Timur, telah dikelola TEPI & Inpex selama 50 tahun, dan setelah 1 Januari 2018 memasuki babak baru dikelola oleh Pertamina Hulu Mahakam yang merupakan "cucu" perusahaan Pertamina.

Pengelolaan WK Mahakam sebagai produsen gas bumi terbesar di Indonesia dan menyumbang sekitar 13 persen produksi gas nasional, tidak dapat dilepas dari usaha keras operator sebelumnya. (*)

#Blok Mahakam #Hasto Kristiyanto #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Bagikan