PDIP Minta Kepolisian Belajar dari Kasus Ferdy Sambo

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 30 Desember 2022
PDIP Minta Kepolisian Belajar dari Kasus Ferdy Sambo

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) terus mendorong upaya dalam peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Termasuk, mendorong reformasi hukum secara menyeluruh, pencegahan korupsi dan peningkatan kinerja aparat hukum.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pembenahan instrumen hukum yang dilakukan oleh aparat bisa diambil dan dijadikan pembelajaran yakni dalam kasus Ferdy Sambo.

"Mendorong agar Kepolisian RI untuk melakukan pembenahan dan membangun kepercayaan serta budaya tertib hukum," kata Hasto saat konferensi pers "Refleksi Akhir Tahun 2022 dan Harapan Menuju Tahun 2023" secara virtual, Jumat (30/12).

Baca Juga:

PDIP akan Gelar HUT ke-50 di JiExpo Kemayoran

PDIP, lanjut Hasto, juga memberikan memberikan apresiasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus membangun budaya pencegahan korupsi. Termasuk, kerja sama KPK dengan partai politik.

"PDIP misalnya, telah dilakukan pembekalan terhadap 27,802 bakal calon anggota legislatif dengan pendidikan antikorupsi," terangnya.

Baca Juga:

PDIP Sebut Sistem Proporsional Terbuka Lahirkan Liberalisasi Politik

Tak hanya itu, Hasto menambahkan, PDIP juga memberikan apresiasi terhadap upaya Kejaksaan Agung yang menunjukkan prestasi yang
membanggakan di dalam pemberantasan korupsi di tanah air.

"Kita berharap dari lembaga peradilan yang merdeka dan independen, dari aparat penegak hukum kejaksaan, kepolisian, KPK dapat meningkatkan sinergitas dan memastikan budaya tertib hukum dan upaya penyalahgunaan kekuasaan yang itu diingatkan oleh Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," papar Hasto. (Pon)

Baca Juga:

Megawati akan Umumkan Capres PDIP di Tahun 2023

#Hasto Kristiyanto #PDIP #Polri
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
FX Hadi Rudyatmo Mundur Plt DPD PDIP Jateng, Ungkap Ada yang Menyebutnya Lulusan TK
Mantan Wali Kota Solo ini menjelaskan alasan pengunduran diri karena merasa tidak mampu dan memilih menjaga soliditas partai.
Dwi Astarini - Sabtu, 20 Desember 2025
FX Hadi Rudyatmo Mundur Plt DPD PDIP Jateng, Ungkap Ada yang Menyebutnya Lulusan TK
Indonesia
Pemerintah Sepakat Susun PP Pelaksanaan UU Kepolisian
Putusan MK hanya menguji sebagian penjelasan Pasal 28 UU Kepolisian, tanpa menyentuh ketentuan dalam UU ASN.
Dwi Astarini - Sabtu, 20 Desember 2025
Pemerintah Sepakat Susun PP Pelaksanaan UU Kepolisian
Indonesia
Megawati Tegaskan Pentingnya Pendataan Bencana: Jangan Setelah Bersih Lalu Lupa
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta pemerintah mendata secara rinci wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 Desember 2025
Megawati Tegaskan Pentingnya Pendataan Bencana: Jangan Setelah Bersih Lalu Lupa
Indonesia
FX Rudy Mundur Plt Ketua DPD PDIP Jateng, PDIP Solo Duga Ada Kaitannya dengan Konferda
Teguh menduga mundurnya Rudy tersebut terkait gagalnya menggelar Konferda PDIP Jateng.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Desember 2025
FX Rudy Mundur Plt Ketua DPD PDIP Jateng, PDIP Solo Duga Ada Kaitannya dengan Konferda
Indonesia
Megawati Perintahkan Donasi Rp 2 Miliar untuk Korban Bencana Sumatra, Pramono: Sami'na wa Atho'na
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan Gubernur DKI Pramono Anung menyumbang Rp 2 miliar bagi korban banjir dan longsor di Sumatera.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
Megawati Perintahkan Donasi Rp 2 Miliar untuk Korban Bencana Sumatra, Pramono: Sami'na wa Atho'na
Indonesia
Ganti Citra Pengamanan Nataru 2026, Polri Fokus Perkuat Branding Penjaga Kedamaian Spiritual Sosial
Pengamanan Natal dan Tahun Baru tahun ini dirancang sebagai bentuk pelayanan menyeluruh kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
Ganti Citra Pengamanan Nataru 2026, Polri Fokus Perkuat Branding Penjaga Kedamaian Spiritual Sosial
Indonesia
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Putusan MK No 114/2025 yang tiba-tiba menutup celah penugasan di luar struktur Polri menciptakan kekhawatiran bagi struktur SDM Polri yang ditugaskan di luar institusi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Indonesia
FX Rudy Temui Megawati Jelang Konferda PDIP, Pasrah Ditempatkan di Mana Saja
Mantan Wali Kota Solo ini mengaku mendapat arahan dan wejangan selama bertemu dengan Megawati di Jakarta.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
FX Rudy Temui Megawati Jelang Konferda PDIP, Pasrah Ditempatkan di Mana Saja
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Ketentuan mengenai pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Mahkamah Konstitusi justru menekankan pentingnya penataan dan pembatasan kewenangan agar praktik penugasan dilakukan jelas, terukur, dan tidak tumpang tindih.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Bagikan