Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

PDIP Kritik Anggaran Pendidikan Dipakai MBG, Sebut Masih Banyak Sekolah tak Layak

Soffi AmiraSoffi Amira - Kamis, 26 Februari 2026
PDIP Kritik Anggaran Pendidikan Dipakai MBG, Sebut Masih Banyak Sekolah tak Layak

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), MY Esti Wijayati, soroti anggaran pendidikan dipakai MBG. Foto: MerahPutih/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), MY Esti Wijayati, menyoroti kebijakan pemerintah yang menggunakan anggaran pendidikan untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP itu menilai, penggunaan dana tersebut menjadi ironi di tengah masih banyaknya sekolah yang kondisinya sangat tidak layak di berbagai pelosok Tanah Air.

Esti mengungkapkan, partainya merasa perlu meluruskan narasi simpang siur yang seolah menutupi fakta bahwa dana MBG diambil dari alokasi anggaran pendidikan.

Terlebih, ia kerap mendapat banyak pertanyaan langsung dari masyarakat terkait asal-usul dana program tersebut.

"Di WA (WhatsApp) saya pun sangat banyak yang menanyakan untuk memperjelas. Ada yang panggil Mbak, Bu, atau Bunda. 'Bunda, ini beritanya katanya MBG itu tidak mengambil anggaran pendidikan, yang benar yang mana toh Bun?' sambil menyertakan berita-berita dari medsos," ungkap Esti dalam jumpa pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (25/2).

Baca juga:

PDIP Bongkar Sumber Dana MBG, Dipastikan Berasal dari Anggaran Pendidikan

Menjawab kebingungan warga tersebut, Esti dengan tegas membenarkan bahwa program MBG memang memotong porsi anggaran pendidikan.

Jadi, Fraksi PDIP merasa wajib membeberkan kebenaran sesuai dengan data-data resmi yang ada.

Lebih lanjut, Esti menyayangkan tersedotnya dana triliunan rupiah dari pos pendidikan. Menurutnya, alokasi tersebut seharusnya bisa difokuskan untuk menuntaskan masalah infrastruktur dan sarana prasarana sekolah yang masih jauh dari kata layak.

Ia mencontohkan potret buram pendidikan yang kerap viral di media sosial, salah satunya di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca juga:

MBG Bakal Serap 1,5 Juta Tenaga Kerja, Kepala Daerah Melaporkan Penurunan Pengangguran

"Kita bisa melihat banyak tempat di berbagai wilayah, sekolah-sekolah masih kita lihat sangat tidak layak, apalagi bicara soal sarana prasarananya. Kawan-kawan bisa melihat bagaimana (berita) yang muncul di Nusa Tenggara Timur yang jauh di sana, dan beberapa wilayah lainnya," papar Esti.

Lalu, ia membayangkan jika anggaran pendidikan tersebut tidak dipecah untuk program lain, pemerintah bisa berfokus pada pemerataan fasilitas dan revitalisasi bangunan fisik sekolah.

"Maka kita berpikiran, alangkah indahnya jika anggaran pendidikan ini bisa kita optimalkan dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi minimnya fasilitas pendidikan kita di berbagai wilayah," tambahnya.

Selain masalah infrastruktur, catatan penting lainnya yang disuarakan Esti adalah soal kesejahteraan tenaga pendidik. Pasalnya, anggaran pendidikan yang besar seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan nasib para guru.

Baca juga:

Dana Pendidikan Rp 223 T Dialihkan ke MBG, PDIP Soroti Keadilan bagi Guru

"Kita juga perlu mendengarkan begitu banyak keluhan yang masuk terkait dengan kepantasan, bagaimana penghormatan kita terhadap guru-guru yang ada," tegas legislator asal Yogyakarta tersebut.

Esti pun menegaskan, bahwa partainya tidak akan diam ketika narasi di publik mulai melenceng dari data dan fakta yang ada di lapangan.

"Pertanyaan itu sangat banyak muncul, dan tentu saja kita perlu menjawab dan menjelaskan apa adanya sesuai data. Memang itu kebenaran yang harus kita berikan," tandasnya. (Pon)

#Makan Bergizi Gratis #Anggaran Pendidikan #PDIP #Efisiensi Anggaran
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Jangan Benturkan Anggaran Pendidikan dengan Program Makan Bergizi Gratis
Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati, pendidikan dan pemenuhan gizi anak merupakan dua kebijakan yang harus berjalan beriringan.
Frengky Aruan - Minggu, 02 Agustus 2026
DPR Minta Jangan Benturkan Anggaran Pendidikan dengan Program Makan Bergizi Gratis
Indonesia
DPR Nilai Putusan MK Jadi Momentum Benahi Tata Kelola Anggaran MBG
Pemerintah perlu segera menindaklanjuti Putusan MK yang mengamanatkan pendanaan MBG tidak diambil dari alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar 20 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 01 Agustus 2026
DPR Nilai Putusan MK Jadi Momentum Benahi Tata Kelola Anggaran MBG
Indonesia
Penggugat Nilai Putusan MK Pertegas Pemisahan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan
Menegaskan pembiayaan program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan.
Dwi Astarini - Sabtu, 01 Agustus 2026
Penggugat Nilai Putusan MK Pertegas Pemisahan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan
Indonesia
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif agar perubahan skema pendanaan tidak menghambat keberlangsungan program yang menyasar jutaan penerima manfaat.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Indonesia
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Kelompok yang dinilai perlu menjadi prioritas, lanjutnya, meliputi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami gangguan gizi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Indonesia
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Perpres tersebut perlu menempatkan Program MBG sebagai bagian dari kebijakan pemenuhan gizi nasional yang lebih komprehensif dengan pendekatan siklus kehidupan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Indonesia
Komisi X DPR Dukung Putusan MK: Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipakai untuk MBG
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian mendukung putusan MK yang menegaskan anggaran pendidikan diprioritaskan untuk kebutuhan inti pendidikan, tidak untuk MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Juli 2026
Komisi X DPR Dukung Putusan MK: Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipakai untuk MBG
Indonesia
Komisi X DPR Apresiasi Putusan MK, Anggaran Pendidikan tak Boleh Dipakai untuk MBG
Komisi X DPR mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi, mengenai pemisahan anggaran pendidikan dan MBG.
Soffi Amira - Jumat, 31 Juli 2026
Komisi X DPR Apresiasi Putusan MK, Anggaran Pendidikan tak Boleh Dipakai untuk MBG
Indonesia
MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028
Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan penting terkait pendanaan program Makan Bergizi Gratis. Mulai APBN 2028, anggaran MBG wajib dipisahkan dari anggaran pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Juli 2026
MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028
Indonesia
MK Kabulkan Gugatan, Anggaran Pendidikan tak Boleh Biayai MBG Mulai APBN 2028
Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran pendidikan dan MBG harus dipisahkan. Hal itu dimulai APBN 2028.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
MK Kabulkan Gugatan, Anggaran Pendidikan tak Boleh Biayai MBG Mulai APBN 2028
Bagikan