Banggar DPR Sebut Butuh Anggaran Rp 302 Triliun Buat Pendidikan Gratis

MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri mempercepat penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri serta mematangkan rencana pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri (PTN). Secara keseluruhan, terdapat sekitar 164 ribu sekolah negeri pada jenjang tersebut di seluruh Indonesia.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan program pendidikan gratis untuk jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi ditargetkan terealisasi secara bertahap mulai 2028.

Saat ini, DPR RI bersama pemerintah masih memetakan kebutuhan anggaran program tersebut mengingat cakupannya yang cukup luas.

Baca juga:

Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027

”Yang pertama di Badan Anggaran untuk SD, SMP itu baru kami anggarkan Rp5 triliun. Tapi komitmen kami nanti baru di 2028. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden (mencakup) SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi,” ujar Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/9).

Menurut dia, berdasarkan penghitungan sementara, kebutuhan anggaran untuk pendidikan gratis dari jenjang SD, SMP, hingga SMA mencapai sekitar Rp 210 triliun. Sementara itu, kebutuhan untuk perguruan tinggi diperkirakan sekitar Rp 92 triliun. Dengan demikian, total kebutuhan anggaran untuk menjalankan program pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi diperkirakan mencapai sekitar Rp302 triliun.

Said mengatakan pemerintah berencana terlebih dulu menjalankan program percontohan (pilot project) dengan anggaran sekitar Rp 5 triliun. Berdasarkan rekomendasi Banggar, program tersebut akan diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Nantinya, pelaksanaan pendidikan gratis tidak akan dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan anggaran dan tata kelola.

Walaupun kita ingin sebenarnya sekolah gratis ini SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi itu bertahap yang paling ideal. Karena khawatir kalau tidak dipersiapkan secara matang nanti akan menimbulkan persoalan di tata kelola,

katanya.

Said memperkirakan pada 2028, cakupan program bisa dimulai sekitar 60-75 persen dulu sebelum diperluas hingga 100 persen pada tahun berikutnya.

Katakanlah di 2028, 60-75 persen dulu baru di tahun berikutnya, 2029 bisa 100 persen. Saya ingin mencoba realistis,

ujarnya.

Menurut Said, pemerintah masih perlu menghitung kebutuhan anggaran secara lebih komprehensif, termasuk kebutuhan biaya per siswa serta cakupan sekolah yang akan menerima program tersebut. (*)