PDIP Ingatkan Kembali Kebijakan Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan kepemimpinan Indonesia di mata dunia internasional sangat kuat melalui politik luar negeri yang bebas aktif.

Indonesia diketahui pernah mewujudkannya lewat Konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasasila Bandung di tahun 1955. Dalam kondisi geopolitik saat ini, prinsip itu dinilai masih relevan.

Baca Juga:

PDIP Sarankan Formula E Tidak Dilanjutkan Tahun Depan Bila Merugi

“Ketika bapak presiden (Presiden Jokowi) bertemu dengan Kanselir Jerman ditegaskan juga spirit Dasasila Bandung itu relevan," kata Hasto dalam jumpa pers di sela-sela Rakernas III PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (7/6).

Dengan itu pula, kata Hasto, seharusnya tidak boleh ada kebijakan politik luar negeri dari pejabat pemerintahan yang tak sejalan dengan prinsip tersebut.

"Sehingga tidak boleh ada pemimpin di republik ini yang membuat kebijakan luar negeri dan pertahanan termasuk proposal perdamaian dengan melupakan hakikat politik luar negeri bebas aktif, kepemimpinan Indonesia di Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok," ujarnya.

Menurut dia, apa yang sudah dilakukan Presiden Jokowi melalui G-20, kemudian keketuaan di ASEAN, telah menujukkan kekuatan dan kepemimpinan Indonesia di masa depan pada dunia Internasional.

Karena itu, Hasto menegaskan, kebijakan luar negeri dan pertahanan ini akan menjadi visi misi calon presiden Ganjar Pranowo.

Dia pun mengingatkan indonesia harus bisa memainkan peran untuk mengatasi ketegangan di sekitar kawasan, terlebih masalah Laut Tiongkok Selatan agar tidak menjadi konflik terbuka.

“Justru disitulah peran Indonesia, sehingga Pak Ganjar ini betul-betul merupakan pemimpin yang dipersiapkan untuk melanjutkan kepemimpinan dari Pak Jokowi,” ungkap Hasto.

Baca Juga:

Jokowi Bicara Tantangan Global di Rakernas III PDIP

Saat awak media mencoba mengaitkan soal proposal perdamaian Ukraina-Rusia yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Hasto menyebut sebenarnya Indonesia sudah memiliki pemahaman akan geopolitik.

Karena itu, sambung dia, dari sejak awal PDIP sudah menanamkan geopolitik Bung Karno yang masih relevan untuk Indonesia sampai hari ini ke seluruh kader partai, termasuk Ganjar Pranowo.

“Dan kalau Pak Ganjar, kalau Pak Ganjar bersikap, tidak akan terjadi kekeliruan ada penolakan proposal itu tidak ada. Karena ini tradisi bangsa,” tutur Hasto.

Dia mencontohkan bagaimana Indonesia konsisten dari sejak 1955 menyuarakan kemerdekaan terhadap Palestina, yang juga disuarakan oleh Presiden Jokowi, dan diikuti Ganjar yang berani juga menyuarakan tanpa memikirkan efek elektoralnya.

“Pak Ganjar berani menyatakan sikapnya terhadap hubungan Palestina, itu karena sudah ditanda tangani oleh Bung Karno, Ali Sastroamidjojo pada Konferensi Asia Afrika di Bandung, spirit Dasa Sila Bandung yang menurut Kanselir Jerman relevan sampai sekarang,” jelas Hasto.

“Jadi Pak Ganjar justru akan memberikan roh di dalam politik luar negeri bebas aktif yang berakar dari sumbernya. Karena ada yang punya sumber-sumber lain,” sambungnya.

Dia pun menegaskan, proposal perdamaian itu jelas seperti yang disampaikan Presiden Jokowi bahwa itu bukan berasal darinya.

“Pak Jokowi menegaskan bahwa itu bukan dari presiden. Ini kan sudah sangat clear penjelasan dari bapak presiden. Dan semua harus satu nafas dengan kebijakan bapak presiden, tidak ada yang berbeda,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Momen Jokowi Gandeng Tangan Megawati saat Rakernas III PDIP