PDIP Ingatkan Kembali Kebijakan Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 07 Juni 2023
PDIP Ingatkan Kembali Kebijakan Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif

Hasto Kristiyanto (tengah). (Foto: MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan kepemimpinan Indonesia di mata dunia internasional sangat kuat melalui politik luar negeri yang bebas aktif.

Indonesia diketahui pernah mewujudkannya lewat Konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasasila Bandung di tahun 1955. Dalam kondisi geopolitik saat ini, prinsip itu dinilai masih relevan.


Baca Juga:

PDIP Sarankan Formula E Tidak Dilanjutkan Tahun Depan Bila Merugi

“Ketika bapak presiden (Presiden Jokowi) bertemu dengan Kanselir Jerman ditegaskan juga spirit Dasasila Bandung itu relevan," kata Hasto dalam jumpa pers di sela-sela Rakernas III PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (7/6).

Dengan itu pula, kata Hasto, seharusnya tidak boleh ada kebijakan politik luar negeri dari pejabat pemerintahan yang tak sejalan dengan prinsip tersebut.

"Sehingga tidak boleh ada pemimpin di republik ini yang membuat kebijakan luar negeri dan pertahanan termasuk proposal perdamaian dengan melupakan hakikat politik luar negeri bebas aktif, kepemimpinan Indonesia di Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok," ujarnya.

Menurut dia, apa yang sudah dilakukan Presiden Jokowi melalui G-20, kemudian keketuaan di ASEAN, telah menujukkan kekuatan dan kepemimpinan Indonesia di masa depan pada dunia Internasional.

Karena itu, Hasto menegaskan, kebijakan luar negeri dan pertahanan ini akan menjadi visi misi calon presiden Ganjar Pranowo.

Dia pun mengingatkan indonesia harus bisa memainkan peran untuk mengatasi ketegangan di sekitar kawasan, terlebih masalah Laut Tiongkok Selatan agar tidak menjadi konflik terbuka.

“Justru disitulah peran Indonesia, sehingga Pak Ganjar ini betul-betul merupakan pemimpin yang dipersiapkan untuk melanjutkan kepemimpinan dari Pak Jokowi,” ungkap Hasto.

Baca Juga:

Jokowi Bicara Tantangan Global di Rakernas III PDIP

Saat awak media mencoba mengaitkan soal proposal perdamaian Ukraina-Rusia yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Hasto menyebut sebenarnya Indonesia sudah memiliki pemahaman akan geopolitik.

Karena itu, sambung dia, dari sejak awal PDIP sudah menanamkan geopolitik Bung Karno yang masih relevan untuk Indonesia sampai hari ini ke seluruh kader partai, termasuk Ganjar Pranowo.

“Dan kalau Pak Ganjar, kalau Pak Ganjar bersikap, tidak akan terjadi kekeliruan ada penolakan proposal itu tidak ada. Karena ini tradisi bangsa,” tutur Hasto.

Dia mencontohkan bagaimana Indonesia konsisten dari sejak 1955 menyuarakan kemerdekaan terhadap Palestina, yang juga disuarakan oleh Presiden Jokowi, dan diikuti Ganjar yang berani juga menyuarakan tanpa memikirkan efek elektoralnya.

“Pak Ganjar berani menyatakan sikapnya terhadap hubungan Palestina, itu karena sudah ditanda tangani oleh Bung Karno, Ali Sastroamidjojo pada Konferensi Asia Afrika di Bandung, spirit Dasa Sila Bandung yang menurut Kanselir Jerman relevan sampai sekarang,” jelas Hasto.

“Jadi Pak Ganjar justru akan memberikan roh di dalam politik luar negeri bebas aktif yang berakar dari sumbernya. Karena ada yang punya sumber-sumber lain,” sambungnya.

Dia pun menegaskan, proposal perdamaian itu jelas seperti yang disampaikan Presiden Jokowi bahwa itu bukan berasal darinya.

“Pak Jokowi menegaskan bahwa itu bukan dari presiden. Ini kan sudah sangat clear penjelasan dari bapak presiden. Dan semua harus satu nafas dengan kebijakan bapak presiden, tidak ada yang berbeda,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Momen Jokowi Gandeng Tangan Megawati saat Rakernas III PDIP

#Hasto Kristiyanto #PDIP #Politik Luar Negeri #Joko Widodo #Jokowi #Presiden Joko Widodo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Demokrasi menghadapi tantangan serius ketika kekuasaan politik dan ekonomi semakin terkonsentrasi, kepercayaan publik terhadap institusi melemah, ketimpangan membesar, serta populisme mendapatkan ruang untuk berkembang.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
ShowBiz
'Melankolia Radikal', Album Kedua Dongker dengan Artwork Agan Harahap
Artwork tersebut menampilkan potret seorang pemuda yang secara visual mengingatkan pada sosok Presiden Ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
'Melankolia Radikal', Album Kedua Dongker dengan Artwork Agan Harahap
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Berita Foto
Presiden ke-7 Joko Widodo dan Tokoh Nasional Hadiri Sidang Tahunan MPR 2026
Presiden Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Pesiden ke-7 RI Joko Widodo di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 14 Agustus 2026
Presiden ke-7 Joko Widodo dan Tokoh Nasional Hadiri Sidang Tahunan MPR 2026
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Indonesia
Survei Kepuasan Publik Prabowo-Gibran Anjlok 51,1 Persen, Jokowi Sarankan Fokus Bekerja
Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani mengatakan penurunan tersebut beriringan dengan memburuknya penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
Survei Kepuasan Publik Prabowo-Gibran Anjlok 51,1 Persen, Jokowi Sarankan Fokus Bekerja
Indonesia
Jokowi Pastikan Hadir di Sidang Tahunan MPR dan Upacara HUT RI, Baju Adat Disiapkan Iriana
Disinggung terkait baju adat apa yang digunakan pada upacara HUT ke-81 RI, Jokowi menegaskan yang menyiapkan Iriana.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
Jokowi Pastikan Hadir di Sidang Tahunan MPR dan Upacara HUT RI, Baju Adat Disiapkan Iriana
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Bagikan