PDIP Sarankan Formula E Tidak Dilanjutkan Tahun Depan Bila Merugi
Sejumlah pembalap melaju dalam sesi latihan bebas kedua balapan Formula E 2023 Jakarta di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Jakarta, Sabtu (3/6). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
MerahPutih.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Gembong Warsono menyarankan agar gelaran Formula E tahun 2024 tak dilaksanakan kembali bila gelaran Jakarta E-Prix tahun ini merugi.
Era Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah menekan kontrak dengan Formula E Operation (FEO) event Jakarta E-Prix dilakukan selama 3 tahun, yakni dari 2022 sampai 2024.
Baca Juga:
Guenther Raih Gelar Juara Pertama di Formula E Jakarta
"Ketika gelaran itu merugikan perusahaan kan idealnya tidak usah dilanjutkan. Kan gitu lho idealnya," kata Gembong saat dikonfirmasi, Selasa (6/6).
Kendati demikian, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini pun akan menunggu hasil evaluasi atau audit keuangan ajang Formula E 2023 yang digelar 3 dan 4 Juni, apakah untung ataupun sebaliknya.
"Tetapi sekali lagi kita tunggu evaluasi nya kayak apa nanti," tuturnya.
Namun, menurut Gembong, bila ajang Formula E tahun 2023 ini menguntungkan bagi PT Jakarta Propertindo (JakPro) tak masalah untuk dilanjutkan. Sebab gelaran Jakarta E-Prix tidak menggunakan dana APBD DKI, namun dengan skema business to business.
Baca Juga:
"Sepanjang itu menguntungkan saya kira ya harus dilanjutkan. Ketika merugikan, merugikan kas perusahaan ya ngapain musti dilanjutkan," urainya.
Gembong menilai, tugas PT JakPro cukup berat dalam melaksanakan event warisan Anies. Lantaran JakPro harus mencari pihak ketiga atau sponsor untuk danai Formula E.
"Dia kan BUMD, business to busines, ketika bisnis Jakpro kan diberikan mandat oleh rakyat untuk mengelola perusahaan daerah, tapi cara pengelolaan kan tidak boleh serampangan. Kan gitu," paparnya. (Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Kurangi Polusi Mikroplastik, Pemprov DKI Bangun RDF Plant dan PSEL
Pramono Siap Sediakan Lahan Sekolah Rakyat di Jakarta
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Pemprov DKI Beri Surat Teguran Pedagang yang Jual Beras di Atas HET, Pelanggaran Berulang Berujung Izin Usaha Dicabut
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI Klaim Jakarta telah Punya 75 Sekolah Lansia
Jakarta Running Festival Digelar 25-26 Oktober, Transjakarta Lakukan Penyesuaian Layanan
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet