PDIP Diminta Fokus jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 24 April 2024
PDIP Diminta Fokus jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pengamat politik Jerry Massie (MP/Kanugraha)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDI-P) meneruskan gugatan pada KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Salah satunya mereka meminta menunda penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024 yang diagendakan pada Rabu (24/4) ini.

Pengamat politik Jerry Massie menilai gugatan itu akan sia-sia. Pasalnya, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak segala permohonan sengketa Pemilu 2024 adalah final. Apalagi, Prabowo-Gibran hari ini sudah ditetapkan menjadi Prasiden-Wapres terpilih.

Baca juga:

Gugatan Diterima PTUN, PDIP Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

“Gugatan ke PTUN apa kemenangan Prabowo dibatalkan itu hanya buang-buang waktu dan biaya saja,” kata Jerry kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/4).

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), ini menilai upaya PDIP itu terkesan tak nyambung. “Karena menang tak ada korelasinya antara Pilpres dan PTUN,” tambahnya.

Jerry menganggap, langkah PDIP ini seolah tak mau mengakui kekalahan dan terus mencari celah agar Capresnya, Ganjar Pranowo bisa menang di Pemilu 2024 yang disebut banyak pihak sudah usai.

“Gaya PDIP ini memang sudah kalah tapi terus menyalahkan,” ucal Jerry.

Baca juga:

PDIP Tidak Anggap Keluarga Jokowi Kader Lagi, Gibran: Dipecat Juga Ndak Papa

Menurut dia, PDIP seharusnya fokus berada pada barisan oposisi dari pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

Dia meminta agar PDIP mengakui kemenangan Prabowo-Gibran demi berjalannya proses demokrasi yang baik.

“Dalam sebuah perlombaan ada yang kalah ada yang menang. Mau sampai kemanapun tetap aja Ganjar Pranowo sudah kalah,” tegasnya.

Baca juga:

Pengamat Nilai PDIP dan Nadem Cocok Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Sekedar informasi, PDI Perjuangan (PDI-P) tetap meneruskan gugatan pada KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta Timur.

Tim Hukum PDIP meminta KPU RI menunda penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024 yang diagendakan pada Rabu (24/4) ini.

#PDIP #DPP PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Indonesia
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Kelompok yang dinilai perlu menjadi prioritas, lanjutnya, meliputi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami gangguan gizi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Bagikan