PDIP Bangun Posko Gotong Royong Pengawalan Pemilu Jurdil

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 20 November 2023
PDIP Bangun Posko Gotong Royong Pengawalan Pemilu Jurdil

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Struktur pemenangan baik secara personil maupun nonpersonil terus dilakukan Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Perjuangan di berbagai daerah.

Salah satunya, PDIP memulai rangkaian peresmian Posko Gotong Royong Pengawalan Pemilu Jujur Adil (Jurdil) Tahun 2024 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca Juga:

Video Viral ASN Boyolali Ngaku Diminta Dukung Ganjar Bikin PDIP Tidak Nyaman

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, meresmikan posko gotong royong tersebut di Desa Kabobona, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah yang digagas Wakil Bupati Sigi yang juga kader PDIP Samuel Yansen Pongi.

"Ini menunjukkan kuatnya partisipasi masyarakat, " kata Hasto di Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (19/11).

Ia mengatakan, posko digunakan untuk memantau seluruh tahapan pemilu agar berjalan dengan baik, jauh dari intimidasi, jauh dari penggunaan politik uang, termasuk dari atribut penggunaan kampanye yang dipasang dengan cara-cara yang sangat misterius.

Ketua DPD PDIP Sulteng Nurdin Muharram mengatakan, posko diinisiasi oleh seorang pemuda setempat bernama Ilham, yang bersama warga bekerja membangun posko.

"Ini posko pertama dan kami hanya memberi dukungan,” kata Nurdin.

Nurdin mengungkapkan, sudah ada pihak-pihak dari aparat tertentu yang datang dengan alasan berkoordinasi, baik secara tulus maupun berpura-pura.

"Sudah ada yang datang. Tapi saya memperkuat Bapak Ilham dan kawan-kawan disini, jangan takut diintimidasi dan tetap jalan. Kalau mau menjaga demokrasi, jangan takut terhadap intimidasi,” tegasnya.

Pendiri posko Ilham mengatakan, alasan pihaknya mendirikan posko itu agar Pemilu yang akan digelar pada 2024 mendatang berjalan adil.

"Posko pemilu ini gotong royong menampung aspirasi pemilihan yang ada di Sigi khususnya, dan di Sulteng umumnya, dan bisa kita kawal, dan menampung kejanggalan yang ada di tingkatan-tingkatan sampai masyarakat desa,” kata Ilham.

Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto mengatakan, ada tekanan demi tekanan yang dialami TPN dan para pendukung paslon nomor urut tiga.

Bahkan, Hasto mengungkapkan membangun komunikasi dengan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) karena merasakan hal yang sama agar demokrasi berada di koridornya.(Pon)

Baca Juga:

Masinton Sebut Presiden Joko Widodo Masih Kader PDIP

#Pemilu #Pemilu 2024 #Pilpres 2024 #PDIP
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Bagikan