Headline

PDI Perjuangan Gemas Partai Pengusung Masih Tarik Ulur Soal Cawagub DKI Jakarta

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 11 Oktober 2018
PDI Perjuangan Gemas Partai Pengusung Masih Tarik Ulur Soal Cawagub DKI Jakarta

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Sudah lebih dari 40 hari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin Ibu Kota tanpa didampingi wakil gubernur. Hingga saat ini, proses pergantian wagub DKI Jakarta macet. Sebab partai pengusung yakni Partai Gerindra dan PKS bersitegang berebut jabatan itu.

Partai Gerindra dan PKS tak kunjung menemui kesepakatan. Padahal menurut pasal 176 ayat 4 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, pengisian kekosongan jabatan wakil gubernur, wakil bupati dan wakil wali kota dilakukan jika sisa jabatannya lebih dari 18 bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

Menanggapi kekosongan jabatan wagub DKI Jakarta dan kencangnya kabar yang menyebutkan posisi Wagub akan diisi setelah Pilpres 2019, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mendesak Gerindra dan PKS untuk segera menyerahkan nama kandidat calon Wagub DKI kepada Anies Baswedan.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (kedua dari kiri) saat halal bihalal Fraksi PDIP di Jakarta (MP/Asropih)

"Harapan kita dengan waktu sesingkat-singkatnya bisa dilakukan penjaringan dan penyaringan oleh partai pengusung dan disampaikan pada gubernur," kata Gembong di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (11/10).

Menurut Gembong, percepatan pengusulan nama kandidat Cawagub itu bertujuan agar Anies bisa bekerja secara maksimal karena ada pendamping.

Disamping itu juga, pria kelahiran Wonogiri itu berharap partai pengusung sesegera mungkin untuk mengusulkan nama Cawagub. Sebab jika kursi orang nomor dua terus kosong dapat menghambat pelayanan di Jakarta, karena tidak adanya pengawasan.

"Kan bisa segera membahas, sebab kalau terlalu lama ada kekosongan di masyarakat kan pelayanan bisa berkurang," jelasnya.

Menurut Gembong, bekerja menjadi pemimpin Jakarta hanya seorang diri amatlah berat. Apalagi penyerapan anggaran APBD 2018 sangat rendah. Dengan begitu, dibutuhkan pendamping Anies untuk mendorong percepatan penyerapan APBD 2018 ini.

"Sehingga kue pembangunan bisa dirasakan masyarakat Jakarta. Mereka sudah menunggu itu, sudah tinggal 2 bulan lagi tapi penyerapan kuta masih sangat-sangat minim. Ini lampu kuning bagi pak gubernur untuk mendorong dan melakukan komunikasi dengan partai pengusung untuk bisa segera menydorkan dua nama dan bisa diselesaikan," ungkapnya.(Asp)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Gubernur NTB Optimistis Proses Rekonsktruksi Pascagempa Berjalan Cepat dan Baik

#Partai Gerindra #Gembong Warsono #PDI Perjuangan #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Sorotan tajam tertuju pada kewajiban kepemilikan JakCard bagi pengunjung
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Olahraga
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Ketua DPRD DKI Jakarta menilai kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija merupakan langkah strategis untuk memperkuat peluang Macan Kemayoran meraih gelar juara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Indonesia
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Partai Gerindra memberikan peringatan keras bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran serupa di masa depan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Indonesia
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Partai Gerindra akan menggelar sidang terhadap anggota DPRD Jember, Ahmad Syahri Assidqi. Ia ketahuan main game sambil merokok saat rapat.
Soffi Amira - Jumat, 15 Mei 2026
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Survei yang berlangsung pada 13–22 April 2026 ini melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi melalui metode multi-stage random sampling
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Mei 2026
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Bagikan