Headline

PDI Perjuangan Gemas Partai Pengusung Masih Tarik Ulur Soal Cawagub DKI Jakarta

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 11 Oktober 2018
PDI Perjuangan Gemas Partai Pengusung Masih Tarik Ulur Soal Cawagub DKI Jakarta

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Sudah lebih dari 40 hari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin Ibu Kota tanpa didampingi wakil gubernur. Hingga saat ini, proses pergantian wagub DKI Jakarta macet. Sebab partai pengusung yakni Partai Gerindra dan PKS bersitegang berebut jabatan itu.

Partai Gerindra dan PKS tak kunjung menemui kesepakatan. Padahal menurut pasal 176 ayat 4 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, pengisian kekosongan jabatan wakil gubernur, wakil bupati dan wakil wali kota dilakukan jika sisa jabatannya lebih dari 18 bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

Menanggapi kekosongan jabatan wagub DKI Jakarta dan kencangnya kabar yang menyebutkan posisi Wagub akan diisi setelah Pilpres 2019, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mendesak Gerindra dan PKS untuk segera menyerahkan nama kandidat calon Wagub DKI kepada Anies Baswedan.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (kedua dari kiri) saat halal bihalal Fraksi PDIP di Jakarta (MP/Asropih)

"Harapan kita dengan waktu sesingkat-singkatnya bisa dilakukan penjaringan dan penyaringan oleh partai pengusung dan disampaikan pada gubernur," kata Gembong di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (11/10).

Menurut Gembong, percepatan pengusulan nama kandidat Cawagub itu bertujuan agar Anies bisa bekerja secara maksimal karena ada pendamping.

Disamping itu juga, pria kelahiran Wonogiri itu berharap partai pengusung sesegera mungkin untuk mengusulkan nama Cawagub. Sebab jika kursi orang nomor dua terus kosong dapat menghambat pelayanan di Jakarta, karena tidak adanya pengawasan.

"Kan bisa segera membahas, sebab kalau terlalu lama ada kekosongan di masyarakat kan pelayanan bisa berkurang," jelasnya.

Menurut Gembong, bekerja menjadi pemimpin Jakarta hanya seorang diri amatlah berat. Apalagi penyerapan anggaran APBD 2018 sangat rendah. Dengan begitu, dibutuhkan pendamping Anies untuk mendorong percepatan penyerapan APBD 2018 ini.

"Sehingga kue pembangunan bisa dirasakan masyarakat Jakarta. Mereka sudah menunggu itu, sudah tinggal 2 bulan lagi tapi penyerapan kuta masih sangat-sangat minim. Ini lampu kuning bagi pak gubernur untuk mendorong dan melakukan komunikasi dengan partai pengusung untuk bisa segera menydorkan dua nama dan bisa diselesaikan," ungkapnya.(Asp)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Gubernur NTB Optimistis Proses Rekonsktruksi Pascagempa Berjalan Cepat dan Baik

#Partai Gerindra #Gembong Warsono #PDI Perjuangan #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Bagikan