Headline

PDI Perjuangan Gemas Partai Pengusung Masih Tarik Ulur Soal Cawagub DKI Jakarta

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 11 Oktober 2018
PDI Perjuangan Gemas Partai Pengusung Masih Tarik Ulur Soal Cawagub DKI Jakarta

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Sudah lebih dari 40 hari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin Ibu Kota tanpa didampingi wakil gubernur. Hingga saat ini, proses pergantian wagub DKI Jakarta macet. Sebab partai pengusung yakni Partai Gerindra dan PKS bersitegang berebut jabatan itu.

Partai Gerindra dan PKS tak kunjung menemui kesepakatan. Padahal menurut pasal 176 ayat 4 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, pengisian kekosongan jabatan wakil gubernur, wakil bupati dan wakil wali kota dilakukan jika sisa jabatannya lebih dari 18 bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

Menanggapi kekosongan jabatan wagub DKI Jakarta dan kencangnya kabar yang menyebutkan posisi Wagub akan diisi setelah Pilpres 2019, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mendesak Gerindra dan PKS untuk segera menyerahkan nama kandidat calon Wagub DKI kepada Anies Baswedan.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (kedua dari kiri) saat halal bihalal Fraksi PDIP di Jakarta (MP/Asropih)

"Harapan kita dengan waktu sesingkat-singkatnya bisa dilakukan penjaringan dan penyaringan oleh partai pengusung dan disampaikan pada gubernur," kata Gembong di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (11/10).

Menurut Gembong, percepatan pengusulan nama kandidat Cawagub itu bertujuan agar Anies bisa bekerja secara maksimal karena ada pendamping.

Disamping itu juga, pria kelahiran Wonogiri itu berharap partai pengusung sesegera mungkin untuk mengusulkan nama Cawagub. Sebab jika kursi orang nomor dua terus kosong dapat menghambat pelayanan di Jakarta, karena tidak adanya pengawasan.

"Kan bisa segera membahas, sebab kalau terlalu lama ada kekosongan di masyarakat kan pelayanan bisa berkurang," jelasnya.

Menurut Gembong, bekerja menjadi pemimpin Jakarta hanya seorang diri amatlah berat. Apalagi penyerapan anggaran APBD 2018 sangat rendah. Dengan begitu, dibutuhkan pendamping Anies untuk mendorong percepatan penyerapan APBD 2018 ini.

"Sehingga kue pembangunan bisa dirasakan masyarakat Jakarta. Mereka sudah menunggu itu, sudah tinggal 2 bulan lagi tapi penyerapan kuta masih sangat-sangat minim. Ini lampu kuning bagi pak gubernur untuk mendorong dan melakukan komunikasi dengan partai pengusung untuk bisa segera menydorkan dua nama dan bisa diselesaikan," ungkapnya.(Asp)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Gubernur NTB Optimistis Proses Rekonsktruksi Pascagempa Berjalan Cepat dan Baik

#Partai Gerindra #Gembong Warsono #PDI Perjuangan #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Nasibnya di Ujung Tanduk, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Terancam Dipecat Gerindra
Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, terancam dipecat Gerindra. Hal itu setelah ia memutuskan berangkat umrah saat wilayahnya dilanda bencana.
Soffi Amira - Selasa, 09 Desember 2025
Nasibnya di Ujung Tanduk, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Terancam Dipecat Gerindra
Indonesia
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Didepak Gerindra Buntut Umrah Viral di Tengah Bencana
Sugiono menjelaskan bahwa pemberhentian Mirwan dari struktur partai dilakukan setelah DPP Gerindra menerima laporan terperinci
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Didepak Gerindra Buntut Umrah Viral di Tengah Bencana
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Bagikan