PBNU Kumpukan 60 Kiai di Jatim Bahas Persoalan PKB

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Agustus 2024
PBNU Kumpukan 60 Kiai di Jatim Bahas Persoalan PKB

ejumlah kiai sepuh di Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (12/8/2024). Para kiai rapat membahas masalah dengan PKB. ANTARA / Asmaul Chusna

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Masalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PBNU semakin meruncing dan menuai sorotan para kiai NU. Para para kiai sepuh diundang PBNU untuk pertemuan tertutup di Jawa Timur. Pertemuan ini menjelang Muktamar PKB di Bali.

Kiai yang diundang mereka di antaranya adalah Ketua PWNU Jatim terpilih yang juga pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, dan pengasuh Pondok Pesantren Al Amien Ngasinan, Kota Kediri K.H. Anwar Iskandar.

Selain itu, Pengasuh Pesantren Lirboyo, Kota Kediri yang juga Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur terpilih K.H. Anwar Manshur, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan K.H. Ahmad Fahrurrozi (Gus Fahrur) dan kiai sepuh lainnya.

Sedikitnya, 60 kiai sepuh dari berbagai daerah di Jawa Timur, berkumpul di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Baca juga:

Kritik PBNU, PKB: Ormas Intervensi Parpol Melawan Konstitusi

Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni mengemukakan, pertemuan ini digelar sebagai silaturahmi antara Rois Syuriah PWNU se-Indonesia guna menindaklanjuti penugasan yang diberikan oleh PBNU untuk mendalami terkait hubungan NU dan PKB.

"PBNU melalui tim panel yang dibentuk telah mengundang beberapa narasumber yang kami mohonkan informasi atau data pengalaman yang diberikan beliau dan proses pendalaman masih berlangsung," katanya saat di Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Senin (12/8).

Ia menambahkan, tim juga bersilaturahmi dengan pengurus Dewan Syuro PKB perwakilan sejumlah daerah misalnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan beberapa perwakilan lainnya untuk mendalami informasi.

Pertemuan dengan Syuriah PWNU se-Indonesia ini, diharapkan dari kiai tersebut bisa membangun komunikasi dengan pengurus syuro di wilayahnya masing-masing untuk menggali informasi dan mendalami serta mengonfirmasi temuan awal atau informasi awal yang dihimpun oleh tim panel.

Baca juga:

Effendy Choirie (Gus Choi) Datangi PBNU Terkait PKB

Ia menjelaskan dari laporan awal, terdapat perubahan prinsip di PKB. Jika dibandingkan saat pertama di PKB tahun 1998, dewan syuro saat itu pemegang supremasi kewenangan di struktur partai sebagaimana syuriah di NU yang mempunyai supremasi kewenangan di NU.

"Karena sejatinya PKB didirikan oleh PBNU dan tim yang dibentuk PBNU waktu itu dengan struktur mirip NU," kata dia.

Ia menambahkan, di NU ada syuriah di PKB ada dewan syuro. Di NU ada tanfidziyah dan di PKB ada dewan tanfidz. Dewan syuro di PKB, itu khas tidak bisa dibandingkan dengan partai lain.

"Dewan syuro tidak seperti penasihat di partai lain. Dewan syuro bukan seperti dewan pertimbangan di partai lain. Dewan Syuro PKB itu seperti satu dari dua kamar di PWNU. Perannya sangat sentral," katanya.

Ia menegaskan, mendapatkan informasi posisi kedudukan dan kewenangan dewan syuro tidak lagi seperti dulu.

"Makanya kami perlu pendalaman sesuai penugasan yang diberikan kepada kami," katanya. (*)

#PBNU #Muktamar NU #PKB
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PBNU Minta Jangan Hakimi Pesantren Akibat Ulah Bejat Segelintir Oknum Akibat Kasus Kekerasan Seksual
PBNU mendukung penuh langkah penegakan hukum sekaligus penguatan sistem perlindungan santri secara internal
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Mei 2026
PBNU Minta Jangan Hakimi Pesantren Akibat Ulah Bejat Segelintir Oknum Akibat Kasus Kekerasan Seksual
Indonesia
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, memberikan apresiasi atas kinerja penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Indonesia
Pesan Idul Adha Ketum PBNU: Spirit Kurban Berjuang Demi Masa Depan Peradaban
Idul Adha sendiri memiliki makna mendalam, memperingati ketaatan Nabi Ibrahim AS yang bersedia mengorbankan putranya, Nabi Ismail AS, sebelum Allah menggantinya dengan seekor domba.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
Pesan Idul Adha Ketum PBNU: Spirit Kurban Berjuang Demi Masa Depan Peradaban
Indonesia
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Pengasuh ponpes di Pati ditangkap. Anggota DPR RI dari fraksi PKB, Eva Monalisa, memberikan apresiasi atas langkah cepat kepolisian.
Soffi Amira - Jumat, 08 Mei 2026
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Indonesia
Muktamar ke-35 NU Digelar 1 - 5 Agustus 2026, Tempat Masih Belum Ditetapkan
Hingga saat ini, persiapan menuju Muktamar ke-35 NU masih terus dimatangkan. PBNU juga sedang memverifikasi daftar peserta yang memiliki hak suara.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 07 Mei 2026
Muktamar ke-35 NU Digelar 1 - 5 Agustus 2026, Tempat Masih Belum Ditetapkan
Indonesia
PBNU Mulai Verifikasi Administrasi Kepengurusan Jelang Muktamar, Diketuai Muhammad Nuh
Dalam menuju Muktamar NU, panitia kecil saat ini sudah dibentuk dan sedang merampungkan berbagai kebutuhan teknis penyelenggaraan kegiatan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 April 2026
PBNU Mulai Verifikasi Administrasi Kepengurusan Jelang Muktamar, Diketuai Muhammad Nuh
Indonesia
PKB Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas, Soroti Sistem dan Suara Rakyat
PKB mendorong pembahasan revisi UU Pemilu dimulai tahun ini. Hasanuddin Wahid menyoroti sistem pemilu dan pentingnya menjaga suara rakyat tidak hilang.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 April 2026
PKB Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas, Soroti Sistem dan Suara Rakyat
Indonesia
UU PPRT Disahkan setelah 22 Tahun, PKB Tegaskan Komitmen Perlindungan Pekerja Domestik
Pengesahan UU PPRT merupakan hasil kerja kolektif dan konsistensi berbagai elemen masyarakat yang terus memperjuangkan perlindungan bagi pekerja rumah tangga.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
UU PPRT Disahkan setelah 22 Tahun, PKB Tegaskan Komitmen Perlindungan Pekerja Domestik
Indonesia
Cak Imin Terima Delegasi MCA, PKB Dorong Kolaborasi Indonesia-Malaysia
Cak Imin menerima delegasi MCA di Jakarta. PKB mendorong kerja sama Indonesia-Malaysia di bidang politik, ekonomi, hingga pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 April 2026
Cak Imin Terima Delegasi MCA, PKB Dorong Kolaborasi Indonesia-Malaysia
Indonesia
UU PPRT Disahkan setelah 22 Tahun, PKB: jangan Jadi 'Macan Kertas'
UU PPRT harus menjadi instrumen hukum yang memberikan perlindungan maksimal bagi sekitar 4,2 juta pekerja rumah tangga di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
UU PPRT Disahkan setelah 22 Tahun, PKB: jangan Jadi 'Macan Kertas'
Bagikan