Patrialis Akbar: Demi Allah, Saya Betul-Betul Dizalimi

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 27 Januari 2017
Patrialis Akbar: Demi Allah, Saya Betul-Betul Dizalimi

Patrialis Akbar keluar dari Gedung KPK (MP/Dery Ridwansah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Pasca menjalani pemeriksaan maraton sekitar 1x24, hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar keluar dari Gedung KPK, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Waktu hampir menunjukan pukul 02.00 dini hari Jumat (27/1).

Patrialis Akbar keluar mengenakan rompi orange dalam pengawalan ketat menuju mobil tahanan. Ketika diserbu awak media yang menungguinya sejak pagi hari, politisi PAN sempat memberikan keterangannya.

Pada kesempatan pertama berbicara kepada media setelah KPK melalui Basaria Panjaitan menyatakan statusnya jadi tersangka, Patrialis Akbar menegaskan bahwa dirinya dizalimi. Pasalnya, Patrialis Akbar mengaku tidak mengenal Basuki Hariman, tersangka lain yang terjaring bersamanya dalam operasi tangkap tangan(OTT) KPK. Oleh sebab itu, Patrialis Akbar berharap Mahkamah Konstitusi dan para hakimnya tak perlu merasa tercoreng dengan statusnya sebagai tersangka.

Patrialis Akbar dalam Mobil Tahanan KPK
Patrialis Akbar dalam Mobil Tahanan KPK (MP/Dery Ridwansah)


"Pertama, saya ingin menyampaikan kepada yang mulia‎ bapak ketua MK, bapak wakil ketua MK, dan para hakim MK yang sya muliakan serta kepada seluruh rakyat Indonesia, saya mengatakan, saya hari‎ ini dizalimi, karena saya tidak pernah menerima uang satu rupiah pun dari pak Basuki (Basuki Hariman,red)," kata Patrialis Akbar saat keluar dari Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (27/1) dini hari.

Patrialis Akbar bahkan berani bersumpah bahwa dirinya tidak menerima uang sepeser pun dari Basuki Hariman. Lebih lanjut, hakim Mahkamah Konstitusi yang pengangkatannya ditunjuk langsung SBY itu, mengaku dirinya sedang diuji.

"Demi Allah, saya betul-betul dizolimi‎, ya nanti kalian bisa tanya sama Basuki, bicara uang saja saya tidak pernah," papar Patrialis Akbar.

#Patrialis Akbar #Operasi Tangkap Tangan #Komisi Pemberantasan Korupsi #Kasus Suap #Mahkamah Konstitusi
Bagikan
Ditulis Oleh

Yohannes Abimanyu

Wonderful Indonesia, Pesona Indonesia dan pesona gw adalah satu

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Suap Proyek Bekasi, KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke Ono Surono
KPK menduga Ketua DPP PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menerima aliran uang suap proyek ijon di Bekasi. Ia telah diperiksa sebagai saksi kasus suap proyek Bekasi.
Soffi Amira - Kamis, 15 Januari 2026
Kasus Suap Proyek Bekasi, KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke Ono Surono
Indonesia
KPK Periksa Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono Terkait Suap Proyek Bekasi
KPK memeriksa Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono sebagai saksi kasus dugaan suap ijon proyek di Pemkab Bekasi. Tujuh pejabat teknis juga diperiksa.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
KPK Periksa Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono Terkait Suap Proyek Bekasi
Indonesia
Pasal Penghinaan Presiden Diuji di MK, Kritik Kepala Negara Dinilai Sebagai Hak Konstitusional
Selain masalah kebebasan berpendapat, para mahasiswa menyoroti adanya diskriminasi hukum
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
Pasal Penghinaan Presiden Diuji di MK, Kritik Kepala Negara Dinilai Sebagai Hak Konstitusional
Indonesia
Komisi XI DPR Soroti Dugaan Suap Pegawai DJP, Dorong Reformasi Menyeluruh
Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid menegaskan dugaan suap pegawai pajak merupakan abuse of power dan mendukung penegakan hukum serta reformasi DJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
Komisi XI DPR Soroti Dugaan Suap Pegawai DJP, Dorong Reformasi Menyeluruh
Indonesia
KPK Geledah Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu
Penggeledahan kantor DJP Kemenkeu dilakukan untuk mencari bukti tambahan dalam mengusut kasus dugaan suap penurunan nilai pajak PT Wanatiara Persada.
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
KPK Geledah Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu
Indonesia
Kasus Suap Pajak Terbongkar, KPK Tahan Kepala KPP dan Konsultan Pajak
KPK menetapkan lima tersangka dalam OTT suap pajak. Potensi penerimaan negara Rp 75 miliar diduga dipangkas lewat praktik korupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 11 Januari 2026
Kasus Suap Pajak Terbongkar, KPK Tahan Kepala KPP dan Konsultan Pajak
Indonesia
Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK 114/2025 tak Batasi Penugasan Polri Aktif
Perdebatan di ruang publik yang menyebut putusan MK tersebut melarang penugasan anggota Polri aktif tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK 114/2025 tak Batasi Penugasan Polri Aktif
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Gelar Raja Bolos MK Jatuh ke Anwar Usman, MKMK: Etika Itu Kesadaran Bukan Paksaan
Rasa bersalah atas pelanggaran etik idealnya dirasakan oleh individu yang bersangkutan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 07 Januari 2026
Gelar Raja Bolos MK Jatuh ke Anwar Usman, MKMK: Etika Itu Kesadaran Bukan Paksaan
Indonesia
MK Tegaskan Putusan Adalah Konstitusi, Pemerintah Klaim Selalu Patuh
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam mengawal setiap putusan MK
Angga Yudha Pratama - Rabu, 07 Januari 2026
MK Tegaskan Putusan Adalah Konstitusi, Pemerintah Klaim Selalu Patuh
Bagikan