Paslon Pilgub DKI 2017 Saling Melaporkan, Ini Kata Perludem

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyatakan masing-masing paslon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta yang saling melaporkan karena adanya pelanggaran bisa berdampak positif.

Titi mengatakan, hal tersebut berarti mereka saling mengawasi jalannya demokrasi agar bejalan dengan fair.

"Jadi menurut saya ini menjadi hal yang positif mereka saling mengawasi agar Pilkada lebih (berjalan) langsung umun bebas rahasia (luber), jurdil, demokratis. Itu berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan main," ujar Titi saat ditemui pada diskusi "Polemik Kawal Pilkada DKI" di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/3).

Titi menjelaskan, sebaiknya hasil laporan dari para masing-masing paslon ditindaklanjuti. Pasalnya, memang terjad kekosongan hukum pasca masa tenang sampai dengan tahapan putaran kedua diumumkan.

"Kita mengimbau paslon menjaga etika dalam pilkada. Jika memang ketentuan tidak membolehkan ada kampanye, jangan lagi melakukan akal-akalan," jelasnya.

Menurut Titi, masing-masing paslon berdalih yang dilakukan adalah sosialisasi, bukan kampanye. Namun, meskipun itu adalah sosialisasi, ada biaya yang dikeluarkan dan dana yang dianggarkan. Hal itu tidak bisa ditagih karena tidak ada akuntabilitasnya.

"Jadi mereka menggunakan dana untuk sosialisasi, tapi sosialisasi itu sendiri tidak bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Padahal di dalam berpilkada, setiap dana yang dikeluarkan untuk kepentingan pemenangan pilkada kan harusnya bisa dimintai pertanggungjawabannya," terangnya.

Sebaiknya, paslon dan tim pendukungnya untuk dapat menahan diri agar tidak bermain di area abu-abu.

"Jadi kepada para pasangan calon dan tim pendukung untuk menjaga serta menahan diri agar tidak bermain di area abu-abu," pungkasnya. (Abi)

Baca berita juga terkait Pilgub DKI 2017 di: Timses Pasangan Ahok-Djarot Apresiasi Kinerja KPUD Jakarta