Deklarasi kampanye damai Pilkada Jakarta 2024 dihadiri tiga calon gubernur dan wakil gubernur.

Pasangan cagub-cawagub Pilkada DKI Jakarta no urut 1 Ridwan Kamil-Suswono no urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana dan no urut Pramono Anung-Rano Karno menunjukkan no urut saat rapat pleno pengundian dan penetapan nomor urut cagub-cawagub Pilkada DKI Jakarta di Kantor KPUD Provinsi DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Setelah pengundian nomor urut, pada 25 September hingga 23 November 2024, para paslon sudah diperbolehkan melakukan kampanye.

Suasana kemacetan jalan Salemba Raya depan Kantor KPUD Provinsi DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Suasana apel pengamanan rapat pleno pengundian dan penetapan nomor urut cagub-cawagub Pilkada DKI Jakarta di Kantor KPUD Provinsi DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Ketiga paslon dapat memberikan revisi atas kekurangan dan kesalahan syarat administrasi masing-masing sesuai tenggat waktunya

Rekayasa lalu lintas disiapkan di sekitar gedung KPU DKI Jakarta

Pantarlih tersebut tersebar di 14.775 tempat pemungutan suara (TPS) se-DKI Jakarta

"Untuk surat suara ini masuk dalam logistik tahap 2 yang rencananya akan diproduksi di Desember nanti," Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU DKI Jakarta, Nelvia Gustina saat dikonfirmasi, Kamis (2/11). 

Lanjut Nelvia, logistik yang sudah diproduksi saat ini baru bilik suara, kotak suara, dan tinta, tidak dengan surat suara.

"Iya benar yang bersangkutan (Cinta Mega) mendaftar di calon anggota dprd dari partai PAN," kata Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya

"Sementara terdapat 1.757 pemilih yang pindah keluar dari DKI Jakarta ke wilayah lain," kata Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Wahyu Dinata di Jakarta, Kamis (21/9).

"Jadi, di PBB sebagai bakal calon DPRD DKI Jakarta statusnya menjadi tidak memenuhi syarat. Nah, apakah nanti diajukan calon pengganti oleh PBB, itu kita serahkan kepada partai yang bersangkutan," kata Dody di Jakarta, Senin (7/8).

"Partai Politik diberi kesempatan untuk mengganti atau melengkapi dokumen persyaratan administrasi bakal calon yang sekiranya dokumen tersebut berpotensi tidak memenuhi syarat," kata Dody.