Pasien Miskin Kesulitan Biaya Pengobatan di RS Harapan Kita

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 12 Oktober 2017
Pasien Miskin Kesulitan Biaya Pengobatan di RS Harapan Kita

Pasien atas nama Selfince Boboy, istri dari Dominggus Lima yang pekerjaan sehari-hari adalah seorang sopir truk di Kupang, sudah 5 hari ini berada di rumah sakit Jantung Harapan Kita Jakarta. Foto: MP

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Satu lagi pasien miskin asal Kupang, Nusa Tenggara Timur, harus mengalami nasib kurang beruntung saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta.

Pasien atas nama Selfince Boboy, istri dari Dominggus Lima yang pekerjaan sehari-hari adalah seorang sopir truk di Kupang, sudah 5 hari ini berada di rumah sakit Jantung Harapan Kita Jakarta. Suami selfince kesulitan mencari bantuan untuk biaya pengobatan istri yang terkena serangan jantung.

"Istri saya datang ke sini untuk kunjung anak di Tangerang. Tiba-tiba ada kejadian begini, kami bawa ke rumah sakit dan dirujuk ke sini (RS Harapan Kita ). Kami tidak persiapan apa-apa, sehingga di sini disuruh bayar pribadi, " ujar Dominggus kepada wartawan, Kamis (12/10).

Selvince yang terkena serangan jantung, masuk melalui ICU RS Harapan Kita. Karena kesulitan biaya, pihak rumah sakit memberi kesempatan 3 hari kepada keluarga untuk mengurus BPJS di Kupang agar bisa ditanggung BPJS. Namun setelah mendapatkan nomor kartu BPJS yang dilengkapi surat keterangan miskin dari Dinas Sosial Kota Kupang, pihak BPJS tetap tidak bisa menanggung biaya rumah sakit.

"Kami disuruh urus BPJS. Sekarang sudah ada nomor kartu, tapi katanya tidak aktif. Pihak BPJS Kupang minta kami urus surat keterangan miskin. Sudah urus tapi tetap tidak bisa, " ungkapnya.

Karena kesulitan biaya, Dominggus meminta dokter untuk tidak melakukan tindakan besar yang makin menyulitkan.

"Dokternya sangat baik, merawat istri saya dengan baik. Saya minta supaya jangan dulu pemasangan cincin. Dokternya mau membantu," tambah Dominggus.

Direktur Utama BPJS Fahmi Idris yang dihubungi pada Rabu kemarin, mengaku akan meminta kepala cabang BPJS Kupang untuk membantu keluarga Selfince. Namun hingga Kamis (12/10) pagi, pihak BPJS belum juga menghubungi kelurga untuk memberi solusi.

"Saya minta kepala cabang menghubungi pak, akan kita optimal sesuai ketentuan, "ujar Fahmi Idris yang mengirim pesan melalui WhatsApp.

Sebelum ke Jakarta, Dominggus bersama istrinya sebetulnya sudah mengurus kartu BPJS. Namun uang yang dititipkan melalui seorang perawat di Kupang, kesulitan melakukan pembyararan.

"Kami sudah kasih uang untuk bayar BPJS dari 2 bulan lalu. Tapi ibu perawat yang bantu bayar itu katanya sistem online selalu error. Mau bagimana lagi, " ujar Dominggus.

Hingga Rabu kemarin, pihak rumah sakit menyampaikan kepada keluarga, biaya yang harus dibayar sudah mencapai Rp 19 juta lebih. Biaya tersebut akan terus bertambah seiring masih dirawatnya Selfince Boboy. Keluarga berharap pemerintah memberi solusi atas kesulitan biaya yang sedang dihadapi Selfince.

"Pak Jokowi, tolong bantu kami pak. Kartu Sehat dari Bapak Jokowi harusnya bisa kami pake pak," pungkas Dominggus. (Pon)

#BPJS #Pasien Miskin #RS Harapan Kita
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
BPJS Ketenagakerjaan akan bergerak aktif menghubungi perusahaan untuk memastikan hak pekerja dapat segera diproses apabila PHK terjadi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Pangkas Gaji DPR untuk Dialihkan ke Program BPJS dan Sekolah Gratis
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dikabarkan akan memangkas anggaran gaji anggota DPR untuk dialihkan ke program sekolah gratis dan BPJS.
Frengky Aruan - Jumat, 24 April 2026
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Pangkas Gaji DPR untuk Dialihkan ke Program BPJS dan Sekolah Gratis
Indonesia
Menkes Budi Gunadi Jamin Pasien PBI BPJS Kesehatan Tetap Dilayani, Jangan Takut Ditolak Rumah Sakit
Sesuai hasil rapat konsultasi, negara wajib membayarkan iuran bagi 11 juta warga tersebut untuk semua jenis layanan kesehatan, termasuk penyakit kronis
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 April 2026
Menkes Budi Gunadi Jamin Pasien PBI BPJS Kesehatan Tetap Dilayani, Jangan Takut Ditolak Rumah Sakit
Indonesia
Menkes Ungkap 10 Persen Orang Kaya Terima PBI BPJS, Pemerintah Siap Coret
Menkes Budi Gunadi Sadikin ungkap temuan orang kaya terima BPJS gratis. Pemerintah akan alihkan bantuan ke masyarakat yang lebih membutuhkan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 April 2026
Menkes Ungkap 10 Persen Orang Kaya Terima PBI BPJS, Pemerintah Siap Coret
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Guru ASN Harus Bayar Iuran BPJS 26 Kali Dalam Setahun
Guru ASN membayar iuran BPJS Kesehatan sebanyak 12 kali dalam setahun, dengan besaran 1 persen dari total pendapatan bersih.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 06 Maret 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Guru ASN Harus Bayar Iuran BPJS 26  Kali Dalam Setahun
Indonesia
Pemerintah Mau Naikkan Iuran JKN, DPR Tagih Janji Hapus Tunggakan
Kondisi fiskal BPJS Kesehatan memang menunjukkan tren yang mengkhawatirkan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 27 Februari 2026
Pemerintah Mau Naikkan Iuran JKN, DPR Tagih Janji Hapus Tunggakan
Indonesia
DPR RI Tetapkan Masa Jeda 3 Bulan JKN PBI, Rumah Sakit yang Tolak Pasien Siap-Siap Berhadapan dengan Kemenkes
Guna menghindari carut-marut data di masa depan, DPR RI mengusulkan proses verifikasi dilakukan secara partisipatif dari tingkat akar rumput
Angga Yudha Pratama - Kamis, 19 Februari 2026
DPR RI Tetapkan Masa Jeda 3 Bulan JKN PBI, Rumah Sakit yang Tolak Pasien Siap-Siap Berhadapan dengan Kemenkes
Indonesia
Warga Mampu Makan Jatah Orang Miskin, DPR RI Bongkar Skandal Data PBI JKN yang Ngaco
Sebaliknya, masyarakat di Desil 6 hingga Desil 10, termasuk kategori non-desil yang tergolong mampu, malah tercatat sebagai penerima manfaat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 19 Februari 2026
Warga Mampu Makan Jatah Orang Miskin, DPR RI Bongkar Skandal Data PBI JKN yang Ngaco
Indonesia
DPR RI Desak Tim Khusus BPJS PBI di RS Atasi Masalah Data Nonaktif
Sebagai langkah konkret dalam masa transisi tiga bulan ke depan, Zainul mengusulkan pembentukan tim ad hoc yang bersiaga di rumah sakit pemerintah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 19 Februari 2026
DPR RI Desak Tim Khusus BPJS PBI di RS Atasi Masalah Data Nonaktif
Bagikan