Partai Pengusung Anies Tetap Gunakan Nama Koalisi Perubahan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 14 September 2023
Partai Pengusung Anies Tetap Gunakan Nama Koalisi Perubahan

PKB dan NasDem bertemu di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023) malam. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai NasDem sepakat membentuk Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN) pada Rabu malam.

"Alhamdulillah kami sudah membuat, memutuskan, menetapkan, Timnas Pemenangan AMIN. Jadi namanya Timnas Pemenangan AMIN (Koalisi Perubahan)," ujar Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid.

Baca Juga:

2 Alasan Partai Buruh Tidak akan Dukung Anies di Pilpres 2024

Timnas Pemenangan AMIN dibentuk setelah kedua partai tersebut melakukan rapat konsolidasi yang dilakukan di markas PKB tersebut.

Hasanuddin mengatakan, Timnas Pemenangan AMIN yang akan menjadi tulang punggung untuk kerja-kerja meraih dan mengetuk dukungan rakyat Indonesia agar sukarela memenangkan pasangan Anies-Muhaimin.

Saat ditanya siapa yang akan memimpin Timnas Pemenangan AMIN, Hasanuddin mengatakan bahwa "Kapten Timnas" tidak akan berasal dari PKB dan Partai NasDem.

"Yang pasti bukan dari PKB atau NasDem, Insya Allah kaptennya dari luar dua partai ini. Pasti ada tokoh yang akan membuat teman-teman media senang dan betul bahwa seperti pak Surya Paloh bilang, selamat datang politik kebinekaan. Maka kapten itu yang bisa mencerminkan kebinekaan itu dan kedua bisa memastikan pasangan ini menang," ujarnya.

Hasanuddin mengatakan, PKB dan Partai NasDem sepakat tetap menggunakan nama koalisi pasangan AMIN adalah Koalisi Perubahan.

"Nama koalisi dari pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin ini adalah Koalisi Perubahan," ucap Hasanuddin.

Anies Baswedan dan Cak Imin telah dideklarasikan PKB dan NasDem. Saat ini, PKS yang menjadi pendukung Koalisi Perubahan dan Persatuan masih menunggu hasil rapat dewan syuro partai. (Knu)

Baca Juga:

Jubir Klaim Anies Pro Wong Cilik dan Tak Perlu Pakai Politik Identitas

#Pemilu #Pilpres #PKB #Pemilu 2024 #NasDem
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, memberikan apresiasi atas kinerja penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Pengasuh ponpes di Pati ditangkap. Anggota DPR RI dari fraksi PKB, Eva Monalisa, memberikan apresiasi atas langkah cepat kepolisian.
Soffi Amira - Jumat, 08 Mei 2026
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
PKB Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas, Soroti Sistem dan Suara Rakyat
PKB mendorong pembahasan revisi UU Pemilu dimulai tahun ini. Hasanuddin Wahid menyoroti sistem pemilu dan pentingnya menjaga suara rakyat tidak hilang.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 April 2026
PKB Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas, Soroti Sistem dan Suara Rakyat
Bagikan