Jubir Klaim Anies Pro Wong Cilik dan Tak Perlu Pakai Politik Identitas

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 13 September 2023
Jubir Klaim Anies Pro Wong Cilik dan Tak Perlu Pakai Politik Identitas

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Santer pemberitaan yang menuduh bakal calon presiden (capres) PDIP Ganjar Pranowo melakukan politik identitas usai muncul dalam video azan yang ditayangkan sejumlah TV.

Menjawab tuduhan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, tuduhan politik identitas yang ditujukan kepada Ganjar tersebut hanya diungkapkan oleh orang-orang yang tidak memiliki prestasi.

Juru Bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian menyatakan, sepakat dengan ucapan Hasto Kristiyanto yang menyatakan tuduhan penggunaan politik identitas hanya diungkapkan oleh orang yang tak memiliki prestasi.

Baca Juga:

Anies Tanggapi Bentrok di Pulau Rempang: Investasi Picu Derita, Perlu Dikoreksi

“Sepakat dengan Pak Hasto, biasanya kalau gak ada rekam jejak bela wong cilik, senangnya menggusur paksa, akan pakai politik identitas untuk menutup kekurangannya,” ujar Angga, di Jakarta, Rabu (13/9).

Angga menambahkan, selama memimpin Jakarta, Anies mengeluarkan kebijakan pro wong cilik dan menekankan pada keadilan sosial.

Bahkan, kata Angga, Anies tak perlu memakai politik identitas untuk mendapatkan suara atau dukungan publik.

“Alhamdulillah Anies Baswedan yang kebijakannya pro wong cilik dan keadilan sosial, tidak perlu pakai politik identitas untuk mendapatkan suara,” ujarnya.

Baca Juga:

Anies Beberkan Kelebihan Cak Imin di Hadapan Elite PKS

Angga menjelaskan, bila seseorang tak punya rekam jejak membela rakyat dan senang menggusur paksa, justru akan menggunakan politik identitas untuk menutupi kekurangannya.

”Biasanya kalau gak ada rekam jejak bela wong cilik, senangnya menggusur paksa, akan pakai politik identitas untuk menutup kekurangannya,” tandasnya. (Pon)

Baca Juga:

PKS Akui Hubungan dengan Anies dan Cak Imin Semakin Erat

#Anies Baswedan #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Bagikan