Partai Koalisi Pemerintah Kritisi Manuver PAN

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Jumat, 14 Juli 2017
Partai Koalisi Pemerintah Kritisi Manuver PAN

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa menyampaikan orasi politiknya ketika rapat konsilidasi wilayah Indonesia Timur di Manado, Sulawesi Utara, Minggu (8/2). (ANTARA FOTO)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sikap politik Partai Amanat Nasional (PAN) yang kerap berseberangan dengan pemerintah menuai berbagai kritik dari partai koalisi pendukung pemerintah.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar Ace Hasan Syadzily, misalnya. Meski tidak secara tegas menyebut PAN, namun dirinya mengingatkan agar anggota koalisi berkomitmen mendukung kebijakan Istana.

"Partai Golkar berharap bahwa semua partai politik pendukung pemerintah memiliki platform yang sama," kata Ace saat dihubungi di Jakarta, Jumat (14/7).

Terlebih, menurut Ace, masuknya kader partai koalisi pada suatu kabinet, berdasarkan pendekatan politik.

"Oleh karena itu, memang fatsunnya setiap parpol yang mendukung dan menjadi bagian dari pemerintah itu, memiliki kesatuan langkah dan sikap dalam hal kebijakan-kebijakan politik itu tersebut," tandasnya.

Meski demikian, sambung Ace, Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi, apakah ingin mencopot kader partai koalisi yang berbeda haluan dari kabinet atau tidak.

"Apa pun yang diambil kebijakan oleh presiden terkait konfigurasi politik saat ini, kita serahkan kepada presiden sendiri. Golkar pasti akan mendukung," ucapnya.

Hal senada disampaikan, Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago. Meski enggan menyebut identitas partai koalisi 'pembangkang' secara vulgar.

"Partai koalisi yang tidak punya komitmen kebersamaan dan selalu mengambil jalan berbeda dengan kebijakan pemerintah, sebaiknya keluar saja dari kabinet," katanya.

"Tidak perlu menunggu reshuffle, mundur saja dengan gentle, agar tidak selalu ada dusta di antara kami," tandas Anggota Komisi IX DPR tersebut. (Pon)

Baca berita terkait isu reshuffle lainnya di: TB Hasanuddin: 'Reshuffle' Sekarang Atau Tidak Sama Sekali

#PAN #Presiden Jokowi #Partai Golkar #Partai Nasdem
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Golkar Usul Pilkada Dipilih DPRD, PKB: Ide Lama Cak Imin
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menanggapi usulan Partai Golkar soal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Golkar Usul Pilkada Dipilih DPRD, PKB: Ide Lama Cak Imin
Indonesia
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, terjaring OTT KPK pada Rabu (10/12). Golkar pun menghormati proses hukum yang berlaku.
Soffi Amira - Kamis, 11 Desember 2025
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Indonesia
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Partai Golkar sejak awal telah mengusulkan dan mendukung beliau beserta tokoh-tokoh lainnya untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Kemudian tahun ini baru terwujud.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 November 2025
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Indonesia
NasDem Setuju Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Surya Paloh Minta Rakyat Terima Konsekuensi Pro dan Kontra dengan Lapang Dada
Ia menanggapi polemik dengan menyerukan objektivitas, mengakui kontribusi pembangunan serta kekurangan era Orde Baru.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
NasDem Setuju Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Surya Paloh Minta Rakyat Terima Konsekuensi Pro dan Kontra dengan Lapang Dada
Indonesia
Bahlil Lahadalia Minta Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ungkit Peran Transmigrasi dalam 'Menjodohkan' Suku Jawa dan Papua
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional, menyoroti jasa program transmigrasi yang membentuk kebinekaan dan persatuan di Papua Selatan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Bahlil Lahadalia Minta Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ungkit Peran Transmigrasi dalam 'Menjodohkan' Suku Jawa dan Papua
Indonesia
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Diharapkan, Purbaya mampu memanfaatkan momentum dukungan publik untuk memperkuat kepercayaan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang konkret.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Indonesia
Legislator NasDem Rajiv Mangkir dari Panggilan KPK, Pemeriksaan Bakal Dijadwalkan Ulang
Anggota DPR RI dari fraksi NasDem, Rajiv, mangkir dari panggilan KPK terkait kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan OJK.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Legislator NasDem Rajiv Mangkir dari Panggilan KPK, Pemeriksaan Bakal Dijadwalkan Ulang
Indonesia
Politisi NasDem Dipanggil KPK Setelah Rekan Separtainya Jadi Tersangka Korupsi Rp 28 Miliar, Siapa Lagi yang Kecipratan Dana PSBI OJK?
Satori diduga menerima uang sebesar Rp12,52 miliar
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Oktober 2025
Politisi NasDem Dipanggil KPK Setelah Rekan Separtainya Jadi Tersangka Korupsi Rp 28 Miliar, Siapa Lagi yang Kecipratan Dana PSBI OJK?
Indonesia
Idrus Marham Yakin Bahlil Setia ke Prabowo Meski Dihujat di Media Sosial
Memperjuangkan keadilan harus dengan cara adil, memperjuangkan demokrasi harus dengan cara demokratis
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 25 Oktober 2025
Idrus Marham Yakin Bahlil Setia ke Prabowo Meski Dihujat di Media Sosial
Bagikan