Partai Koalisi Pemerintah Kritisi Manuver PAN

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Jumat, 14 Juli 2017
Partai Koalisi Pemerintah Kritisi Manuver PAN

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa menyampaikan orasi politiknya ketika rapat konsilidasi wilayah Indonesia Timur di Manado, Sulawesi Utara, Minggu (8/2). (ANTARA FOTO)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sikap politik Partai Amanat Nasional (PAN) yang kerap berseberangan dengan pemerintah menuai berbagai kritik dari partai koalisi pendukung pemerintah.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar Ace Hasan Syadzily, misalnya. Meski tidak secara tegas menyebut PAN, namun dirinya mengingatkan agar anggota koalisi berkomitmen mendukung kebijakan Istana.

"Partai Golkar berharap bahwa semua partai politik pendukung pemerintah memiliki platform yang sama," kata Ace saat dihubungi di Jakarta, Jumat (14/7).

Terlebih, menurut Ace, masuknya kader partai koalisi pada suatu kabinet, berdasarkan pendekatan politik.

"Oleh karena itu, memang fatsunnya setiap parpol yang mendukung dan menjadi bagian dari pemerintah itu, memiliki kesatuan langkah dan sikap dalam hal kebijakan-kebijakan politik itu tersebut," tandasnya.

Meski demikian, sambung Ace, Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi, apakah ingin mencopot kader partai koalisi yang berbeda haluan dari kabinet atau tidak.

"Apa pun yang diambil kebijakan oleh presiden terkait konfigurasi politik saat ini, kita serahkan kepada presiden sendiri. Golkar pasti akan mendukung," ucapnya.

Hal senada disampaikan, Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago. Meski enggan menyebut identitas partai koalisi 'pembangkang' secara vulgar.

"Partai koalisi yang tidak punya komitmen kebersamaan dan selalu mengambil jalan berbeda dengan kebijakan pemerintah, sebaiknya keluar saja dari kabinet," katanya.

"Tidak perlu menunggu reshuffle, mundur saja dengan gentle, agar tidak selalu ada dusta di antara kami," tandas Anggota Komisi IX DPR tersebut. (Pon)

Baca berita terkait isu reshuffle lainnya di: TB Hasanuddin: 'Reshuffle' Sekarang Atau Tidak Sama Sekali

#PAN #Presiden Jokowi #Partai Golkar #Partai Nasdem
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo Peringatkan Menteri yang tak Sanggup Kerja untuk Mundur, PAN: itu Peringatan Serius
Seluruh kinerja menteri juga berada dalam pengawasan langsung Presiden Prabowo.
Dwi Astarini - Kamis, 27 Agustus 2026
Presiden Prabowo Peringatkan Menteri yang tak Sanggup Kerja untuk Mundur, PAN: itu Peringatan Serius
Indonesia
NasDem Usulkan Pemberian Insentif Bagi Ibu Rumah Tangga
Kebijakan tersebut perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat keluarga sebagai fondasi pembangunan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
NasDem Usulkan Pemberian Insentif Bagi Ibu Rumah Tangga
Indonesia
PAN Respons Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Saleh Daulay: Menarik tapi Perlu Dikaji Mendalam
Wakil Ketua Umum PAN Saleh Daulay merespons usulan pilkada tanpa wakil kepala daerah. Menurutnya gagasan tersebut memerlukan kajian mendalam sebelum diterapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 Agustus 2026
PAN Respons Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Saleh Daulay: Menarik tapi Perlu Dikaji Mendalam
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Status kasus pembunuhan Ketua DPD Golkar Maluku Utara, Nus Kei, naik ke penyidikan. Kedua pelaku terancam hukuman mati.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Indonesia
Partai Golkar Usul Parliamentary Threshold Naik Jadi 5 Persen, DPR Bahas Skema Baru
Partai Golkar mendorong ambang batas parlemen naik jadi 5 persen. Angka itu dinilai masih memberikan ruang kompetisi yang sehat bagi partai politik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Partai Golkar Usul Parliamentary Threshold Naik Jadi 5 Persen, DPR Bahas Skema Baru
Indonesia
Gerindra Bantah Isu Fusi dengan NasDem, Dasco: Tidak Pernah Dibahas
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membantah soal isu merger dengan NasDem. Ia menegaskan, tidak ada pembicaraan resmi.
Soffi Amira - Rabu, 22 April 2026
Gerindra Bantah Isu Fusi dengan NasDem, Dasco: Tidak Pernah Dibahas
Bagikan