Parpol Pendukung Tak Pernah Bicara Opsi Duet Ganjar-Anies

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 23 Agustus 2023
Parpol Pendukung Tak Pernah Bicara Opsi Duet Ganjar-Anies

Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono membuka Mukerwil PPP di salah satu hotel, Papua, Jumat (28-10-2022). ANTARA/HO-Humas PPP

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di Pilpres 2024 menguat. Pihak koalisi pendukung Ganjar sampai angkat suara.

Koalisi pendukung Ganjar di antaranya PDIP, Perindo, Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan PSI.

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengaku, belum ada pembicaraan di internal koalisi mengenai hal tersebut.

Baca Juga:

Tanggapi Duet Ganjar-Anies, Demokrat: Koalisi Perubahan Punya Jalan Sendiri

"Sampai sekarang belum ada pembicaraan (wacana duet Ganjar-Anies)," kata Mardiono di Jakarta Pusat, Rabu (23/8).

Mardiono mengatakan, wacana-wacana itu muncul dari pikiran para tokoh.

Dia pun menganggap, pemikiran itu merupakan hal yang sah dan wajar.

"Ya di dalam tahun politik itu memang sebaiknya, di dalam negara demokrasi, setiap anak bangsa, andil untuk memberikan pemikiran-pemikiran politik. Tentu ini ada salurannya, pemikiran politik itu harus disampaikan melalui saluran-saluran yang konstitusional," sambungnya.

Baca Juga:

Wacana Ganjar-Anies, PDIP Sebut Kewenangan Megawati

Ia menilai, usulan wacana itu merupakan hal yang sah terjadi dalam tahun politik. Bahkan, kata dia, PPP justru mendorong pikiran-pikiran seperti itu lahir dari elemen bangsa.

"Jadi sah-sah saja, bahkan PPP mendorong agar pikiran-pikiran seperti itu lahir dari semua elemen bangsa, karena bangsa ini akan menghadapi tantangan yang besar," jelasnya.

Mardiono mengatakan, sampai saat ini, PPP masih tetap konsisten dengan koalisi yang dibangun dengan PDI Perjuangan.

Dia pun menuturkan terkait cawapres, PPP hanya dalam kapasitas menawarkan bukan memutuskan.

"Yang kami tawarkan itu juga atas kriteria-kriteria bukan karena namanya atau bukan karena personality-nya," imbuh dia. (Knu)

Baca Juga:

PDIP Sebut Peluang Duet Ganjar-Anies Masih Terbuka

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Partai Politik #Ganjar Pranowo
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Bagikan