Korlantas Polri Tegaskan Larangan Parkir di Trotoar, Pelanggar Terancam Denda hingga Rp 250 Ribu

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 25 Juni 2026
Korlantas Polri Tegaskan Larangan Parkir di Trotoar, Pelanggar Terancam Denda hingga Rp 250 Ribu

Ilustrasi Motor yang Terpakir di Trotoar. (Foto: dok. media sosial)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengingatkan masyarakat untuk tidak memarkirkan kendaraan di atas trotoar karena fasilitas tersebut diperuntukkan khusus bagi pejalan kaki.

Korlantas Polri menyebut pelanggaran berupa parkir kendaraan di trotoar masih ditemukan di sejumlah wilayah. Praktik tersebut dinilai tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

“Ini berpotensi membahayakan keselamatan pejalan kaki karena memaksa mereka berjalan di badan jalan,” tulis Korlantas Polri dalam keterangannya dikutip Kamis (25/6).

Baca juga:

DPRD DKI Dorong Sanksi Tegas untuk Parkir Liar di Trotoar, Minta Denda Maksimal Diterapkan

Trotoar Merupakan Hak Pejalan Kaki

Korlantas Polri menegaskan bahwa trotoar merupakan fasilitas yang disediakan khusus untuk pejalan kaki dan penggunaannya harus sesuai dengan peruntukannya.

Ketentuan mengenai hak pejalan kaki telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Pada Pasal 131 ayat (1), disebutkan bahwa pejalan kaki berhak memperoleh fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lainnya.

Karena itu, penggunaan trotoar sebagai area parkir kendaraan dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang berlaku.

Petugas dapat melakukan penindakan terhadap pengendara yang terbukti memanfaatkan fasilitas pejalan kaki untuk memarkir kendaraan,

Korlantas Polri.

Pelanggar Terancam Denda hingga Rp 250 Ribu

Sanksi terhadap pelanggaran parkir di trotoar mengacu pada Pasal 275 ayat (1) UU LLAJ.

Dalam aturan tersebut, setiap orang yang mengganggu fungsi fasilitas pejalan kaki dapat dikenai pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.

Selain itu, Pasal 287 ayat (3) UU LLAJ juga mengatur sanksi bagi pengemudi yang melanggar tata cara berhenti dan parkir.

Pelanggar dapat dikenai pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal Rp 250.000.

Baca juga:

Trotoar Rasuna Said Jadi Sarang Ojol, Pramono Anung Naik Pitam Panggil Aplikator Ojek Online

Korlantas Polri menjelaskan bahwa penindakan terhadap kendaraan yang parkir di atas trotoar tidak hanya berupa tilang.

Dalam kondisi tertentu, kendaraan yang melanggar juga dapat dikenakan tindakan lain sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk penderekan oleh instansi terkait.

“Salah satunya adalah penderekan oleh instansi terkait sebagai bagian dari upaya penertiban,” jelas Korlantas Polri.

Pengendara Diminta Gunakan Area Parkir Resmi

Korlantas Polri mengimbau seluruh pengguna jalan untuk menghormati hak pejalan kaki dengan menjaga fungsi trotoar sebagaimana mestinya.

Masyarakat juga diminta memanfaatkan area parkir resmi yang telah tersedia di berbagai fasilitas umum maupun pusat kegiatan.

Selain itu, pengguna kendaraan diharapkan membangun budaya tertib berlalu lintas dengan tidak menjadikan alasan apa pun untuk memarkirkan kendaraan di trotoar.

“Kesadaran tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan ruang jalan yang aman dan nyaman bagi seluruh pengguna,” tutup Korlantas Polri.

#Korlantas Polri #Parkir #Larangan Parkir Liar
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Update Demo Hari Ini: Daftar Jalan yang Ditutup dan Lokasi Kantong Parkir
Cari info demo Jakarta hari ini 10 November 2026 di Gedung DPR/MPR RI? Cek titik jalan rawan macet, pengalihan rekayasa lalu lintas, dan rute alternatif di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Update Demo Hari Ini: Daftar Jalan yang Ditutup dan Lokasi Kantong Parkir
Indonesia
Korlantas Polri Jelaskan Alasan Pengemudi Harus Perpanjang SIM Setiap 5 Tahun
Mengapa SIM harus diperpanjang setiap lima tahun? Korlantas Polri menjelaskan alasan evaluasi kompetensi dan kesehatan pengemudi.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Korlantas Polri Jelaskan Alasan Pengemudi Harus Perpanjang SIM Setiap 5 Tahun
Indonesia
Korlantas Polri Bantah Isu SIM Seumur Hidup, Masa Berlaku Tetap 5 Tahun
Korlantas Polri membantah kabar SIM seumur hidup. Masa berlaku SIM di Indonesia tetap lima tahun dan wajib diperpanjang.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Korlantas Polri Bantah Isu SIM Seumur Hidup, Masa Berlaku Tetap 5 Tahun
Indonesia
Potensi Kebocoran Parkir di Jakarta Capai Rp 1,4 Triliun Per Tahun
Seluruh transaksi parkir on-street wajib menggunakan kanal pembayaran resmi yang terintegrasi dan terverifikasi, bukan rekening pribadi juru parkir.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Potensi Kebocoran Parkir di Jakarta Capai Rp 1,4 Triliun Per Tahun
Indonesia
Bayar Tilang Kini Bisa dari HP, Polri Luncurkan Layanan Baru di Digital Korlantas
Polri meluncurkan pembayaran denda tilang melalui Digital Korlantas serta STNK Digital. Simak mekanisme pembayaran tilang dan fitur STNK Digital.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 25 September 2026
Bayar Tilang Kini Bisa dari HP, Polri Luncurkan Layanan Baru di Digital Korlantas
Indonesia
Umar Kei Buka Suara soal Utang Parkir ke Pasar Jaya, Siapkan Rp 2 Miliar
Perwakilan PT MKK, Umar Kei, mengklarifikasi soal utang parkir ke Pasar Jaya. Pihaknya telah menyiapkan Rp 2 miliar.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
Umar Kei Buka Suara soal Utang Parkir ke Pasar Jaya, Siapkan Rp 2 Miliar
Indonesia
Pansus Perparkiran DPRD Jakarta Tolak Kenaikan Tarif Pakir Mencekik Warga
Pemerintah Provinsi DKI harus mulai membangun sistem perpajakan dan perparkiran yang digital, terintegrasi, transparan, dan dapat diawasi secara real time.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 Agustus 2026
 Pansus Perparkiran DPRD Jakarta Tolak Kenaikan Tarif Pakir Mencekik Warga
Indonesia
Korlantas Optimalkan Face Recognition pada ETLE, Pelanggar Pakai Pelat Nomor Palsu Kini Lebih Mudah Teridentifikasi
Teknologi face recognition mulai dioptimalkan pada sistem ETLE untuk mengidentifikasi pelanggar lalu lintas, termasuk pengendara yang menggunakan pelat nomor palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Agustus 2026
Korlantas Optimalkan Face Recognition pada ETLE, Pelanggar Pakai Pelat Nomor Palsu Kini Lebih Mudah Teridentifikasi
Indonesia
Korlantas Polri Ingatkan Pelat Nomor Kendaraan Tak Boleh Ditutup atau Dimodifikasi
Korlantas Polri mengingatkan masyarakat untuk tidak menutup atau memodifikasi pelat nomor kendaraan. Pelanggar dapat dikenai sanksi kurungan dua bulan atau denda Rp 500.000.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Korlantas Polri Ingatkan Pelat Nomor Kendaraan Tak Boleh Ditutup atau Dimodifikasi
Indonesia
Dishub DKI Tertibkan Kendaraan Parkir Sembarang di Kawasan Cawang, 4 Mobil Diderek
Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan agar aman, tertib, dan nyaman bagi pengguna jalan.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 Juni 2026
Dishub DKI Tertibkan Kendaraan Parkir Sembarang di Kawasan Cawang, 4 Mobil Diderek
Bagikan