Para Sekjen Partai Pengusung Prabowo-Sandi Geruduk Kantor KPU, Ada Apa?

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 25 April 2019
Para Sekjen Partai Pengusung Prabowo-Sandi Geruduk Kantor KPU, Ada Apa?

Para sekjen parpol pendukung Prabowo-Sandi di Kantor KPU (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Para Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Politik pengusung pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (25/4) siang.

Mereka yang mendatangi KPU ialah Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, Sekjen PAN Eddy Soeparno, dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani.

Tujuan mereka datang adalah untuk meminta kepada KPU menegakkan kejujuran dan keadilan dalam mengawal suara masyarakat dalam Pemilu 2019.

"Kami berharap KPU akan berlaku jujur berlaku, adil, transparan kepada setiap bentuk pilihan yang diberikan rakyat Indonesia," ujar Ahmad Muzani di gedung KPU, Kamis (25/4).

Poliyikus Partai Gerindra Ahmad Muzani
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (Foto: Twitter/Gerindra)

Muzani menegaskan, pihaknya tidak akan pernah meremehkan kinerja KPU, selama dapat menjadi penyelenggara pemilu yang adil dalam pesta demokrasi lima tahunan ini. "Kami pada hari ini ke hadapan KPU bisa memberikan penguatan kepada KPU yang sekarang telah menjadi penyelenggara. KPU yang kita harapkan pemilhan umum ini bisa berlangsung dengan baik," jelasnya.

Ia juga turut berduka atas meninggalkan ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia. Adapun laporan yang diterima oleh KPU RI sebanyak 144 orang meninggal dunia, dan ada 883 petugas KPPS yang mengalami sakit, dengan berbagai penyakit. Total keseluruhan sebesar 1027 orang yang tersebar di 33 Provinsi.

"Rasanya inilah pemilu yang menurut kami paling berat bebannya paling berat tanggung jawabnya sehingga harus memakan korban sangat banyak," pungkasnya. (Asp)

#Partai Gerindra #Komisi Pemilihan Umum #PAN #Partai Demokrat #Partai Berkarya #PKS #Prabowo-Sandiaga
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Tiga anggota DPRD Jatim resmi dipecat Partai Gerindra usai terciduk pesta narkoba di sebuah hotel di Surabaya. Cek kronologi dan fakta lengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 November 2026
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Usai Pindah Dari Golkar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPD Partai Demokrat
Munafri menggantikan Ni'matullah Erbe yang telah memimpin Partai Demokrat Sulawesi Selatan selama dua periode.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Usai Pindah Dari Golkar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPD Partai Demokrat
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Bagikan