Zulfikar Sy
Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menegaskan bahwa kebijakan putera daerah mendapat prioritas dalam penerimaan akademi kepolisian (akpol) hanya untuk di wilayah Papua.
"Karena (di Papua) relatif di beberapa daerah pegunungan tengah misalnya, pegunungan tengah bagian barat, itu pendidikan agak lambat dibanding daerah lain," ujar Tito di Mabes Polri, Senin (3/7).
Putra Papua ikut bersaing dengan para calon taruna dari pesisir dan pendatang, dapat dipastikan mereka akan kalah. Untuk itu, Kapolri memberikan prioritas.
Di Papua, sangatlah berbeda dengan daerah lain yang pendidikannya sama. Untuk itu, diberikan prioritas.
"Apalagi Jawa Barat yang bibit unggul tidak ada istilah putra daerah. Semua sama. Ranking menentukan," papar Tito.
Dalam kepolisian, terdapat istilah "local boy, local job" dalam penerimaan calon anggota kepolisian. Namun, istilah itu banyak berlaku pada penerimaan calon bintara bukan pada level akpol.
"Di daerah tertentu kan perlu polisi yang memahami karakteristik daerah itu, bintara waktu lama di sana. Kalau akpol ini mereka calon pimpinan nasional. Bisa bertugas di mana saja. Mereka siap," jelas Tito.
Sehingga, Mabes Polri sudah mengoreksi dan mengevaluasi kebijakan kontroversial Kapolda Jawa Barat Irjen (Pol) Anton Charliyan yang menerapkan kebijakan kuota khusus sebesar 51 persen kepada putra daerah untuk mendaftar taruna akpol.
"Itu sudah kita koreksi. Kita turunkan tim dari SDM dan propam," kata Tito. (Ayp)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: 14 Ditetapkan Tersangka Tewasnya Taruna Akpol
