Papua Dapat Keistimewaan Soal Penerimaan Taruna Akpol

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 03 Juli 2017
Papua Dapat Keistimewaan Soal Penerimaan Taruna Akpol

Pejabat baru Gubernur Akpol Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel (kanan) bersama mantan pejabat Gubernur Akpol Irjen Pol Anas Yusuf (kiri).(ANTARA FOTO/R. Rekotomo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menegaskan bahwa kebijakan putera daerah mendapat prioritas dalam penerimaan akademi kepolisian (akpol) hanya untuk di wilayah Papua.

"Karena (di Papua) relatif di beberapa daerah pegunungan tengah misalnya, pegunungan tengah bagian barat, itu pendidikan agak lambat dibanding daerah lain," ujar Tito di Mabes Polri, Senin (3/7).

Putra Papua ikut bersaing dengan para calon taruna dari pesisir dan pendatang, dapat dipastikan mereka akan kalah. Untuk itu, Kapolri memberikan prioritas.

Di Papua, sangatlah berbeda dengan daerah lain yang pendidikannya sama. Untuk itu, diberikan prioritas.

"Apalagi Jawa Barat yang bibit unggul tidak ada istilah putra daerah. Semua sama. Ranking menentukan," papar Tito.

Dalam kepolisian, terdapat istilah "local boy, local job" dalam penerimaan calon anggota kepolisian. Namun, istilah itu banyak berlaku pada penerimaan calon bintara bukan pada level akpol.

"Di daerah tertentu kan perlu polisi yang memahami karakteristik daerah itu, bintara waktu lama di sana. Kalau akpol ini mereka calon pimpinan nasional. Bisa bertugas di mana saja. Mereka siap," jelas Tito.

Sehingga, Mabes Polri sudah mengoreksi dan mengevaluasi kebijakan kontroversial Kapolda Jawa Barat Irjen (Pol) Anton Charliyan yang menerapkan kebijakan kuota khusus sebesar 51 persen kepada putra daerah untuk mendaftar taruna akpol.

"Itu sudah kita koreksi. Kita turunkan tim dari SDM dan propam," kata Tito. (Ayp)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: 14 Ditetapkan Tersangka Tewasnya Taruna Akpol

#Polri #Irjen Tito Karnavian
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Polri Kini Sudah Punya 672 SPPG, Paling Banyak Ada di Jawa Tengah
Polri kini sudah memiliki 672 SPPG. Namun, SPPG Polri yang paling banyak berada di Jawa Tengah.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
Polri Kini Sudah Punya 672 SPPG, Paling Banyak Ada di Jawa Tengah
Indonesia
Ahli Gizi Sebut SPPG Polri Bisa Jadi Role Model Program MBG, Dinilai Bersih dan Higienis
Ahli Gizi mengatakan, bahwa SPPG Polri bisa menjadi role model dalam program MBG.
Soffi Amira - Kamis, 16 Oktober 2025
Ahli Gizi Sebut SPPG Polri Bisa Jadi Role Model Program MBG, Dinilai Bersih dan Higienis
Indonesia
Mabes Polri Sebut Oknum Polisi Rusak Citra Anggota Lain, Turunkan Tingkat Kepercayaan Rakyat
Masalah-masalah etik masih terjadi di tubuh Polri
Dwi Astarini - Kamis, 16 Oktober 2025
Mabes Polri Sebut Oknum Polisi Rusak Citra Anggota Lain, Turunkan Tingkat Kepercayaan Rakyat
Indonesia
Peneror Bom Sekolah Internasional NJIS Kelapa Gading Minta Tebusan Bitcoin US$ 30 Ribu
Pelaku meminta tebusan 30.000 dolar Amerika Serikat yang dibayarkan ke alamat bitcoin
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Oktober 2025
Peneror Bom Sekolah Internasional NJIS Kelapa Gading Minta Tebusan Bitcoin US$ 30 Ribu
Indonesia
DPR Minta Polri Tunjukkan Kinerja Transparan, Serta Dorong Model Pemberantasan Tambang Ilegal
Publikasi yang masif bukan hanya membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPR Minta Polri Tunjukkan Kinerja Transparan, Serta Dorong Model Pemberantasan Tambang Ilegal
Indonesia
DPR Desak Perlindungan Hukum dan Jaminan Kesejahteraan yang Mendesak Bagi Anggota Polri dalam Pembahasan RUU KUHAP
Menurutnya, aparat kepolisian justru menjadi pihak yang paling rentan bersinggungan langsung dengan kejahatan dan ancaman fisik di lapangan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 08 Oktober 2025
DPR Desak Perlindungan Hukum dan Jaminan Kesejahteraan yang Mendesak Bagi Anggota Polri dalam Pembahasan RUU KUHAP
Indonesia
Komite Reformasi Polri Diharap Fokus pada HAM dan Akuntabilitas, Bukan Retorika Politik Semata
Andreas menegaskan bahwa profesionalisme Polri
Angga Yudha Pratama - Selasa, 07 Oktober 2025
Komite Reformasi Polri Diharap Fokus pada HAM dan Akuntabilitas, Bukan Retorika Politik Semata
Indonesia
DPR Ungkap Polri Telah Miliki Lebih daripada 600 SPPG, Siap Sukseskan MBG
Keberhasilan SPPG mencerminkan komitmen Polri mendukung program pemerintah.
Dwi Astarini - Senin, 06 Oktober 2025
DPR Ungkap Polri Telah Miliki Lebih daripada 600 SPPG, Siap Sukseskan MBG
Indonesia
Akpol Resmi Luncurkan Siniar, Jadi Media Edukasi dan Keterbukaan
Jadi terobosan komunikasi publik yang dirancang untuk membangun ruang dialog terbuka.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Akpol Resmi Luncurkan Siniar, Jadi Media Edukasi dan Keterbukaan
Indonesia
Ini nih, Poin Reformasi Kepolisian, Ada Kebebasan Berekspresi, Penyalahgunaan Wewenang, hingga HAM
Menekankan tiga isu strategis yang menjadi prioritas reformasi Korps Bhayangkara.
Dwi Astarini - Rabu, 01 Oktober 2025
Ini nih, Poin Reformasi Kepolisian, Ada Kebebasan Berekspresi, Penyalahgunaan Wewenang, hingga HAM
Bagikan