Pantau Kantor Pajak Solo, Jokowi Senang WP Lapor SPT Naik Jadi 6,6 Juta

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 09 Maret 2023
Pantau Kantor Pajak Solo, Jokowi Senang WP Lapor SPT Naik Jadi 6,6 Juta

Presiden Jokowi meninjau pelaporan SPT secara offline di kantor KPP Pratama, Solo, Jawa Tengah, Kamis (9/3). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pelaporan surat pemberitahuan (SPT) secara offline di kantor KPP Pratama Solo, Jawa Tengah, Kamis (9/3).

Pantauan Merahputih.com, Presiden Jokowi tiba di kantor KPP Pratama Solo sekitar pukul 15.35 WIB didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Peninjauan berlangsung selama 30 menit.

Presiden Jokowi usai sidak di kantor pajak mengaku hanya mengecek secara langsung penyampaian SPT tahun 2023. Dia juga mengapresiasi pembayaran pajak dari masyarakat.

Baca Juga:

Jokowi Bakal Impor Pupuk Atasi Kelangkaan

"Saya kaget antre masih banyak, padahal kita kan bisa online dari rumah, ternyata memang wajib pajak ingin memastikan bahwa telah membayar pajak," kata Jokowi

Mantan Wali Kota Solo ini juga mengaku senang wajib pajak yang melapor SPT tahun ini telah mencapai 6,6 juta atau mengalami kenaikan.

"Alhamdulillah kalau dibandingkan tahun yang lalu pada tanggal yang sama dulu 5,4 juta yang menyampaikan SPT," ujar dia.

Baca Juga:

Jokowi Resmikan Tambak Udang Terbesar di Indonesia Senilai Rp 175 Miliar

Artinya melihat data ini, kata Jokowi, ada kenaikan masyarakat yang menyampaikan SPT lebih awal tahun. Dia juga melihat masyarakat semangat lapor SPT dan bayar pajak.

"Saya juga sudah lapor SPT pada Senin kemarin. Seluruh wajib pajak segera menyampaikan SPT-nya paling lambat tanggal 31 Maret 2023," ucap dia.

Jokowi mengatakan, penerimaan negara dari pajak dipakai untuk subsidi BBM, subsidi listrik, pupuk, untuk dana desa, bantuan sosial. Kemudian untuk membangun jalan untuk membangun pelabuhan untuk memperbaiki jalan.

"Itu semuanya dari penerimaan pajak yang kita bayarkan ke negara kembali masyarakat untuk pajak dipakai subsidi BBM, subsidi listrik, pupuk, untuk dana desa, bantuan sosial," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Menpora Zainudin Amali Kirimkan Surat Pengunduran Diri ke Jokowi

#Pajak #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Aturan Pajak Kembali Berubah, UMKM dan Pekerjaan Bebas Tidak Lagi Dikenai PPh Final 0,5 Persen
Pekerjaan bebas yang dimaksud antara lain tenaga ahli; seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Juni 2026
Aturan Pajak Kembali Berubah, UMKM dan Pekerjaan Bebas Tidak Lagi Dikenai PPh Final 0,5 Persen
Indonesia
Aktivasi Akun Coretax DJP Capai 19.502.020, Hanya 13,59 Juta Lapor SPT
Setoran pajak yang berasal dari orang pribadi tercatat sebanyak 10.962.917 SPT orang pribadi karyawan dan 1.504.209 SPT orang pribadi nonkaryawan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 Juni 2026
Aktivasi Akun Coretax DJP Capai 19.502.020, Hanya 13,59 Juta Lapor SPT
Indonesia
Pemprov DKI Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Jakarta 2026 Tanpa Denda Mulai Juni
Pembebasan sanksi administratif ini diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang pada periode 1 Juni 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Mei 2026
Pemprov DKI Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Jakarta 2026 Tanpa Denda Mulai Juni
Indonesia
Purbaya Bantah Bakal Periksa Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty, Tegur Bea Cukai
Kebijakan tax amnesty dapat membuka ruang tekanan terhadap pegawai pajak, baik karena adanya potensi suap maupun karena harus menghadapi pemeriksaan berulang.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 11 Mei 2026
Purbaya Bantah Bakal Periksa Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty, Tegur Bea Cukai
Indonesia
Mobil dan Motor Listrik Dapat Insentif Pajak Baru Mulai Juni, Hybrid Tidak Masuk Skema
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan insentif pajak baru bagi kendaraan listrik (EV) akan mulai berlaku Juni 2026.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Mobil dan Motor Listrik Dapat Insentif Pajak Baru Mulai Juni, Hybrid Tidak Masuk Skema
Indonesia
Subsidi Bengkak, Pemerintah Bakal Tutup Lewat Pajak Keuntungan dan Bea Keluar Batubara dan Nikel
Selama ini komoditas batubara dan nikel belum dikenakan bea keluar sehingga kerap membuka celah praktik under-invoicing dan potensi penyelundupan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 04 Mei 2026
Subsidi Bengkak, Pemerintah Bakal Tutup Lewat Pajak Keuntungan dan Bea Keluar Batubara dan Nikel
Indonesia
Penerimaan Pajak Bakal Meleset Rp 484 Triliun, Aktivitas Ekonomi Riil Hanya Musiman
Pajak yang mencerminkan aktivitas ekonomi riil seperti Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan PPh Final masing-masing hanya tumbuh 5,4 persen dan 5,1 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 April 2026
Penerimaan Pajak Bakal Meleset Rp 484 Triliun, Aktivitas Ekonomi Riil Hanya Musiman
Indonesia
Purbaya Janji Tidak Ada Kenaikan Tarif Pajak Sebelum Daya Beli Masyarakat Membaik
Kinerja perekonomian nasional ditopang oleh konsumsi, investasi, dan perdagangan. Pemerintah berfokus menjaga sektor swasta agar terus bertumbuh.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 April 2026
Purbaya Janji Tidak Ada Kenaikan Tarif Pajak Sebelum Daya Beli Masyarakat Membaik
Indonesia
DPR Ingatkan Risiko Pajak Selat Malaka, Bisa Picu Konflik Internasional
TB Hasanuddin mengingatkan risiko wacana pajak di Selat Malaka yang berpotensi melanggar UNCLOS dan memicu konflik serta respons negatif internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 April 2026
DPR Ingatkan Risiko Pajak Selat Malaka, Bisa Picu Konflik Internasional
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menginstruksikan gubernur di seluruh daerah untuk membebaskan pajak kendaraan listrik.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Bagikan