Pantau Kantor Pajak Solo, Jokowi Senang WP Lapor SPT Naik Jadi 6,6 Juta
Zulfikar Sy - Kamis, 09 Maret 2023
Presiden Jokowi meninjau pelaporan SPT secara offline di kantor KPP Pratama, Solo, Jawa Tengah, Kamis (9/3). (MP/Ismail)
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pelaporan surat pemberitahuan (SPT) secara offline di kantor KPP Pratama Solo, Jawa Tengah, Kamis (9/3).
Pantauan Merahputih.com, Presiden Jokowi tiba di kantor KPP Pratama Solo sekitar pukul 15.35 WIB didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Peninjauan berlangsung selama 30 menit.
Presiden Jokowi usai sidak di kantor pajak mengaku hanya mengecek secara langsung penyampaian SPT tahun 2023. Dia juga mengapresiasi pembayaran pajak dari masyarakat.
Baca Juga:
"Saya kaget antre masih banyak, padahal kita kan bisa online dari rumah, ternyata memang wajib pajak ingin memastikan bahwa telah membayar pajak," kata Jokowi
Mantan Wali Kota Solo ini juga mengaku senang wajib pajak yang melapor SPT tahun ini telah mencapai 6,6 juta atau mengalami kenaikan.
"Alhamdulillah kalau dibandingkan tahun yang lalu pada tanggal yang sama dulu 5,4 juta yang menyampaikan SPT," ujar dia.
Baca Juga:
Jokowi Resmikan Tambak Udang Terbesar di Indonesia Senilai Rp 175 Miliar
Artinya melihat data ini, kata Jokowi, ada kenaikan masyarakat yang menyampaikan SPT lebih awal tahun. Dia juga melihat masyarakat semangat lapor SPT dan bayar pajak.
"Saya juga sudah lapor SPT pada Senin kemarin. Seluruh wajib pajak segera menyampaikan SPT-nya paling lambat tanggal 31 Maret 2023," ucap dia.
Jokowi mengatakan, penerimaan negara dari pajak dipakai untuk subsidi BBM, subsidi listrik, pupuk, untuk dana desa, bantuan sosial. Kemudian untuk membangun jalan untuk membangun pelabuhan untuk memperbaiki jalan.
"Itu semuanya dari penerimaan pajak yang kita bayarkan ke negara kembali masyarakat untuk pajak dipakai subsidi BBM, subsidi listrik, pupuk, untuk dana desa, bantuan sosial," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)
Baca Juga:
Menpora Zainudin Amali Kirimkan Surat Pengunduran Diri ke Jokowi
Bagikan
Berita Terkait
DPR RI Khawatir Fatwa MUI Tentang Pajak Daerah Akan Membuat Fiskal Daerah Indonesia Runtuh
MUI Keluarkan Fatwa Soal Pajak, Dirjen Segera Tabayyun Biar Tidak Terjadi Polemik
Gerak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Bikin Penerimaan Pajak Tambah Rp 1,75 Triliun
Penerimaan Pajak Melambat, Ini Alasan Kemenkeu
Proses Pengesahan STNK Tahunan Tidak Perlu BPKB, Ini Syarat dan Mekanisme Lengkapnya
Pendapatan Daerah Hilang Besar, Pemprov DKI Dorong Evaluasi Insentif Kendaraan Listrik
Bekas Dirjen Jadi Tersangka di Jaksa Agung, Menkeu: Bantah Lagi Bersih-Bersih Ditjen Pajak
Kejagung Geledah Sejumlah Tempat Terkait dengan Dugaan Korupsi, DJP Hormati Proses Penegakan Hukum
Pajak UMKM 0,5 Persen Bakal Jadi Permanen, Purbaya Kasih Syarat Ini
Kemenkeu Kejar Pengemplang Pajak Nakal, Targetkan Kantongi Rp 20 Triliun
