Pansus Ungkap Ada Pihak yang Tak Ingin Dugaan Korupsi Haji Dilimpahkan ke APH
Rapat pansus haji DPR digelar secara tertutup. Foto: Dok/DPR
MerahPutih.com - Anggota Panitia Khsusus (Pansus) Angket Haji, Marwan Jafar mengungkapkan ada pihak yang ingin dan tak ingin melimpahkan kasus dugaan korupsi dalam perhelatan haji 2024.
Hal itu disampaikan Marwan saat ditanya apakah kasus dugaan korupsi haji itu bakal dilimpahkan ke aparat penegak hukum (APH). Menurutnya, hal itu masih diperdebatkan.
"Masih menjadi debatable. Banyak pihak yang menghendaki ini harus direkomendasikan kepada APH untuk menyelidiki lebih jauh terhadap temuan-temuan yang ada," ujar Marwan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9).
Baca juga:
Dicari-Cari Pansus Haji DPR, Menteri Agama Malah Mejeng Bersama Presiden Prancis
Akan tetapi, dirinya juga mengatakan ada pihak yang tak ingin hal tersebut dilimpahkan. Ia menyebut pihak-pihak tersebut sebagai orang yang 'masuk angin'
"Tetapi juga ada pihak yang tidak mau, Nah ini yang masuk angin tidak mau pasti, Nah yang tidak masuk angin ya pasti itu akan diterus dilanjutkan dalam penyelidikan kepada aparat penegak hukum," tuturnya.
Baca juga:
Keterbatasan Waktu, Pansus Haji Tidak Bisa Panggil Paksa Menteri Agama
Padahal, kata dia, temuan itu sangat jelas terbukti dan terang-benderang melanggar undang-undang, kepres haji, dan diduga ada unsur gratifikasi.
"Itu kan masuk dalam kategori undang-undang tipikor dan seterusnya, Itu sudah berkali-kali saya omongkan itu sudah sangat terang-benderang sebetulnya itu," kata dia.
"Tinggal bagaimana Pansus ini mengemas dalam sebuah kalimat, dalam sebuah rekomendasi akan diteruskan kepada aparat penegak hukum," pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Penyelenggaran Haji dan Umrah Bakal Diurus Kementerian, Nomenklatur BP Haji Diubah
DPR Desak Revisi UU Haji Rampung Cepat, Nasib Calon Jemaah di Ujung Tanduk
Skandal Haji 2025 Terbongkar! DPR RI Blak-blakan Ungkap 7 Masalah Utama Pelayanan Jemaah
Bikin Iri Negara Lain! Mega Proyek 'Indonesia Village' Cuma Berjarak 400 Meter dari Ka'bah
Alihkan Pelaksanaan Haji ke BP Haji, Pemerintah dan DPR Segera Kebut Pembahasan RUU Haji
RUU Haji Dikebut, DPR Targetkan Bulan Ini Selesai dan Dibawa ke Paripurna
DPR Soroti Habis-habisan Masalah Klasik Haji 2025 yang Bikin Jemaah Sengsara
Bus Sekolah Angkut Jemaah Haji, DPR RI Sesalkan Kualitas Transportasi Puncak Ibadah