Pansus Ingin Bekukan KPK, Rai Rangkuti: Sikap Presiden Diuji


Ray Rangkuti. (MP/Fadhli)
MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai rekomendasi Pansus Angket KPK yang ingin membekukan lembaga antirasuah itu merupakan niat terdalam pembentukan awal.
Menurutnya, sejak awal sudah terlihat bagaimana sikap pansus yang tidak ingin memperkuat KPK dan justru ingin memperlemah, baik dengan pelucutan wewenang penuntutan atau dengan rekomendasi tersebut.
Mencermati manuver tersebut, Ray menilai Presiden Jokowi harus segera bersikap dan mengambil posisi.
"Sejatinya posisi Presiden diuji apakah masih berjalan sesuai dengan Nawa Citanya, karena sekarang sudah terlontar niat terdalam dari proses semua ini apakah ingin melumpuhkan karena dibekukan atau dicabut kewenangannya," kata Ray Rangkuti di D'Hotel Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (10/9).
Menurutnya, Presiden Jokowi tidak boleh lagi bersikap netral saja tetapi harus mengambil posisi. Saat ini semakin menguat desakan agar Presiden harus bersikap tegas.
"Sekarang makin menguat keinginan publik agar Presiden tidak menunjukan posisi netral saja tapi harus bersikap," ujarnya.
Ray mengatakan, Presiden harus memperlihatkan posisinya yang berseberangan dengan sikap Pansus jika ingin menjaga wibawa pemerintahan.
"Paling awal memperlihat sikapnya, posisinya, misalnya seperti Golkar saja berani padahal ada di Pansus Angket. Ngomong begitu lho, saya tidak setuju KPK dibekukan atau dilemahkan," kata dia.
Sebelumnya, Anggota DPR Fraksi PDIP Hendry Yosodiningrat mengungkapkan sejumlah rekomendasi hasil investigasi Pansus Angket KPK.
Dalam rekomendasi itu, tertuang niat Pansus untuk membekukan sementara KPK dan menyerahkan penanganan kasus ke pihak kepolisian dan Kejaksaan Agung.
Belakangan, Jokowi angkat bicara terkait KPK. Ia mengatakan, tak akan membiarkan KPK diperlemah. "Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama menjaga KPK," katanya usai meresmikan jalan tol Jombang-Mojokerto di Gerbang Tol Mojokerto, Jawa Timur, Minggu (10/9), seperti dilansir Antara.
Melalui media sosial, Jokowi juga menyuarakan dukungannya terhadap KPK. "Kita harus menjaga KPK. Korupsi adalah kejahatan luar biasa," kata Jokowi melalui akun Twitter. (Fdi)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Jokowi Tak Akan Biarkan KPK Diperlemah
Bagikan
Berita Terkait
Pengamat Nilai RUU ASN Hambat Otonomi, Berpotensi Munculkan Konflik Pemerintah Pusat dan Daerah

Ray Rangkuti Sebut Wacana Gubernur Ditunjuk Presiden sebagai Ambisi Menempatkan Orang Dekat

Sama-Sama Mampu Menangkan Pilpres, Ganjar dan Prabowo Sulit Dipasangkan

Putusan PN Jakpus Dinilai Bisa jadi Pelajaran bagi KPU untuk Bertindak Adil

Isu Penundaan Pemilu 2024 Hanya Beredar di Lingkungan Istana

Mahfud MD Ditantang Buka Siapa di Balik Putusan Penundaan Pemilu 2024

Erick Thohir Dinilai Punya 'Modal Kuat' jadi Cawapres 2024
