Pansel Cari Orang Berintegritas Tinggi untuk Nahkodai KPU dan Bawaslu

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 16 Oktober 2021
Pansel Cari Orang Berintegritas Tinggi untuk Nahkodai KPU dan Bawaslu

Ilustrasi Pilkada. (MP/Rizky Fitrianto).

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - Tim Pansel calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mulai bekerja mencari siapa yang bakal menahkodai dua lembaga itu jelang Pemipu 2024.

Anggota Pansel, Endang Sulastri harus memilih anggota Bawaslu dan KPU yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi.

"Karena apa, karena begitu dia dilantik harus bekerja. Kenapa integritas itu penting karena, 2024 merupakan arena pertarungan yang luar biasa," kata Endang kepada wartawan, Jumat (15/10).

Baca Juga:

Demokrat Kritik Eks Tim Sukses Jokowi Jadi Ketua Seleksi Anggota KPU-Bawaslu

Endang mencontohkan, pada Pilpres 2024 Presiden Joko Widodo dipastikan tak bisa mencalonkan lagi. Sehingga banyak calon pemimpin baru yang bakal mati-matian berebut kursi Presiden.

"Tekanan itu mesti akan banyak buat temen-temen KPU dan Bawaslu kedepan," jelas Endang.

Mendagri Tito Karnavian bersama Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu RI masa jabatan 2022-2027 Juri Ardiantoro dan anggota timsel lainnya pada konferensi pers usai penyerahan Keppres soal timsel di Jakarta, Selasa (12/10/2021). ANTARA/Boyke Ledy Watra/am.
Mendagri Tito Karnavian bersama Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu RI masa jabatan 2022-2027 Juri Ardiantoro dan anggota timsel lainnya pada konferensi pers usai penyerahan Keppres soal timsel di Jakarta, Selasa (12/10/2021). ANTARA/Boyke Ledy Watra/am.

Endang juga mewaspadai adanya potensi kerumitan tahapan Pemilu. "Yang perlu diwaspadai sekarang ini, sistem politik sudah dikuasai oleh oligarki. Ini harus menjadi perhatian bagi penyelenggara pemilu," sebut Endang yang juga seorang akademisi ini.

Endang juga memiliki perhatian dengan adanya mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang diproses hukum KPK. Tentu, peristiwa itu tak boleh terulang dengan adanya masukan dari masyarakat.

Baca Juga:

Jaga Marwah KPU-Bawaslu, PKS: Tim Pansel Sebaiknya Diisi Figur Netral

"Kami berharap masyarakat itu turut berpartisipasi seluas-luasnya untuk mendafatarkan diri yang memenuhi syarat," jelas Endang.

Ia hanya berharap, makin banyak masyarakat yang ikut mendaftar. "Kami semakin banyak alteratif, makin banyak pilihan, semakin kemudian kami bisa menjaring mana yang terbaik diantara yang baik," tutup Endang. (Knu)

#KPU #Bawaslu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati pada pilkada ulang harus diselenggarakan dengan penuh integritas, taati aturan berlaku.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Indonesia
KPU Tunggu Aturan Baru dari DPR dan Pemerintah Terkait Putusan MK tentang Jadwal Pemilu dan Pilkada
Jadi kita tunggu saja seperti apa berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
KPU Tunggu Aturan Baru dari DPR dan Pemerintah Terkait Putusan MK tentang Jadwal Pemilu dan Pilkada
Indonesia
2 Paslon Saling Klaim Menangi Pilkada Papua, KPU: Tunggu Hasil Resmi
Hal ini disampaikan Ketua KPU Papua Diana Simbiak, terlebih setelah dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur saling klaim kemenangan.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Agustus 2025
2 Paslon Saling Klaim Menangi Pilkada Papua, KPU: Tunggu Hasil Resmi
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
KPU Susun Materi Revisi Undang-Undang Pemilu Untuk Dibahas Dengan DPR RI
Hal lainnya yang juga akan dibahas dengan DPR adalah soal penggunaan sistem informasi dalam berbagai aspek kepemiluan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 Juli 2025
KPU Susun Materi Revisi Undang-Undang Pemilu Untuk Dibahas Dengan DPR RI
Indonesia
Enggan Komentari Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, KPU: Kami Cuma Pelaksana UU
KPU enggan mengomentari putusan MK soal pemisahan pemilu. KPU mengungkapkan, hanya memiliki posisi sebagai pelaksana undang-undang.
Soffi Amira - Kamis, 10 Juli 2025
Enggan Komentari Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, KPU: Kami Cuma Pelaksana UU
Indonesia
Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, Ketua KPU Usulkan Seleksi Penyelenggara Dilakukan Serentak
Putusan MK harus menjadi titik untuk perbaikan sistem pemilu.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 Juli 2025
Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, Ketua KPU Usulkan Seleksi Penyelenggara Dilakukan Serentak
Indonesia
Proses Sidang Pemisahan Pemilu Terkesan ‘Ditutupi’, Pengamat Curiga Ada Skenario Besar yang Dilakukan Elit Politik
Sistem Pemilu di Indonesia kembali berubah usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terbaru.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 30 Juni 2025
Proses Sidang Pemisahan Pemilu Terkesan ‘Ditutupi’, Pengamat Curiga Ada Skenario Besar yang Dilakukan Elit Politik
Indonesia
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Afifuddin mengaku telah membatasi jumlah pemilih di setiap TPS untuk meminimalkan korban
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 Juni 2025
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Indonesia
KPU: Tahapan Pemilu 2029 Dimulai Tahun 2027
KPU akan melakukan simulasi tahapan Pemilu 2029 paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 28 Juni 2025
KPU: Tahapan Pemilu 2029 Dimulai Tahun 2027
Bagikan