Panglima TNI Minta Prajuritnya Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 09 Februari 2023
Panglima TNI Minta Prajuritnya Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono (kiri) usai memimpin upacara alih komando dan pengendalian Pasukan Pemukul Reaksi Cepat TNI di Malang, Senin (6/2/2023). (ANTARA/Vicki Febrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemilu 2024 sudah di depan mata. Bahkan, "panasnya" persaingan antar-bakal calon pemimpin mulai terlihat.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono kembali mengingatkan para prajurit TNI agar tidak terlibat dalam politik praktis khususnya dalam menyongsong Pemilu 2024.

Menurut Yudo, prajurit TNI harus memegang prinsip netralitas dalam pemilu.

Baca Juga:

Gugus Tugas Bawaslu hingga Dewan Pers Diharapkan Turunkan Ketegangan Pemilu 2024

Diketahui, 2023 merupakan tahun politik dengan berbagai dinamika yang bakal terjadi menjelang Pemilu 2024.

"Ke depan tentunya juga dalam Pemilu 2024 bahwa sekarang ini saya sudah tekankan kepada mereka netralitas TNI dan tidak ikut dalam politik praktis," ujar Yudo dalam konferensi pers usai Rapim TNI 2023 di Jakarta, Kamis (9/2).

Yudo mengatakan, netralitas TNI merupakan amanat undang-undang. Selain itu, kata Yudo, netralitas TNI ini juga merupakan perintah dari Presiden Jokowi sebagai panglima tertinggi.

"Netralitas kita juga merupakan perintah Presiden sebagai panglima tertinggi harus kita laksanakan. Yang terpenting netralitas TNI adalah harapan seluruh rakyat yang harus kita junjung tinggi," tegas Yudo.

Baca Juga:

Bawaslu Gandeng PPATK Awasi Potensi Pencucian Uang untuk Dana Pemilu

Pada 2023, kata Yudo, TNI sudah mulai terlibat dalam pengamanan berbagai tahapan Pemilu 2024.

Menurut dia, TNI harus berpartisipasi untuk memastikan tahapan pemilu berjalan damai, lancar, dan stabil.

"Jadi dari sekarang harus sudah antisipasi memberikan pemahaman kepada prajurit, memberi pemahaman juga kepada keluarga," ungkap dia.

Yudo meminta berbagai pimpinan mulai dari tingkat pleton, kompi, batalyon, koramil, kodim dan tingkatan di atasnya harus sering memberikan arahan dan pemahaman kepada anggotanya soal netralitas TNI.

"Jangan sampai nanti begitu mendekat 2024 mereka belum paham, melakukan hal-hal yang melanggar hukum, rugi sendiri. Sehingga dari sekarang ini harus sudah dimulai diberikan pemahaman-pemahaman kepada mereka," kata Yudo. (Knu)

Baca Juga:

Dasco Harap Hakim MK Dengarkan Pertimbangan DPR Soal Sistem Pemilu

#Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Bagikan