Panen Raya Kolaborasi Polri dengan Petani, 1.200 Ton Jagung Diekspor ke Malaysia

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 05 Juni 2025
Panen Raya Kolaborasi Polri dengan Petani, 1.200 Ton Jagung Diekspor ke Malaysia

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.(foto: Setpres)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - POLRI melepas ekspor 1.200 ton jagung ke Serawak, Malaysia, dan memulai pembangunan 18 gudang penyimpanan di 12 provinsi, Kamis (5/6). Kegiatan ini menjadi bagian dari Panen Raya Jagung Kuartal II Tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan panen raya yang dilaksanakan di Kabupaten Bengkayang tersebut menjadi simbol kebangkitan pertanian berbasis kolaborasi antara Polri dan masyarakat. Dari 218,35 hektare lahan yang digarap, hasil panen kini mencapai 9,3 ton per hektare, naik tajam dari 2 ton per hektare sebelum dikelola secara modern.

"Saat ini hasil panen dapat meningkat secara signifikan," ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kamis (5/6).

Peningkatan produktivitas ini juga tak lepas dari penggunaan bibit unggul Hibrida P27 dan pupuk presisi MIGO Bhayangkara, hasil riset Polda Kalbar. Para petani kini menikmati peningkatan pendapatan hingga Rp 4 juta per bulan, dari sebelumnya hanya sekitar Rp 500 ribu.

Baca juga:

2026 Setop Impor Jagung, Prabowo Ingin Indonesia Jadi Lumbung Pangan Dunia


Demi menjawab tantangan surplus produksi yang diperkirakan mencapai hingga 6 juta ton, Polri bekerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap panen jagung dengan harga pembelian pemerintah Rp 5.500 per kg.

Tak hanya itu, pelepasan ekspor jagung pun kini menjadi kenyataan. Selain dari Kalbar, ekspor juga dilakukan dari Gorontalo (27 ribu ton) dan NTB (20 ribu ton). Untuk menunjang kelancaran distribusi dan penyimpanan hasil panen, Polri menggandeng Bulog untuk membangun 18 gudang penyimpanan di lahan milik Polri. Gudang-gudang ini memiliki total kapasitas 18 ribu ton dan ditargetkan akan selesai pada Agustus 2025.

Di sisi hilir, Polri juga menjalin kerja sama dengan perusahaan pakan ternak seperti PT Japfa dan PT Charoen Pokphand untuk mengelola hasil panen melalui 47 feedmills di 17 provinsi. Selain itu, dua pabrik baru juga dalam proses pembangunan, satu di Kabupaten Maros, Provinsi Sulsel, dan satu lagi di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Itu akan menjadi pengolahan pakan ternak terbesar di Asia Tenggara.

Selain itu, Polri juga berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk menyatukan kepentingan dari hulu hingga hilir. Kolaborasi ini ditunjukkan melalui Koperasi Produsen Teguh Sejahtera yang menjalin kerja sama ekspor dengan perusahaan pengolah hasil pertanian di Malaysia.

Kerja sama ekspor yang telah disepakati adalah pemenuhan 20 ribu ton jagung secara bertahap dan hari ini akan dilepas ekspor perdana sebanyak 1.200 ton seharga Rp. 5.900 per kg.

Dengan pendekatan menyeluruh dari hulu ke hilir, Polri membuktikan stabilitas nasional juga mencakup ketahanan pangan.(knu)

Baca juga:

Indonesia Siap Ekspor 27 Ribu Ton Jagung, Kelapa Segera Menyusul



#Polri #Impor Jagung #Stok Pangan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Akui Anak Buahnya Gegabah, Kapolres Jakpus Akan Bina Bhabinkamtibmas di Insiden 'Es Gabus'
Kapolres Jakpus mengakui kasus es gabus terjadi karena aparat Bhabinkamtibmas dan Babinsa terlalu terburu-buru tanpa berkoordinasi dengan pihak berkompeten.
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Januari 2026
Akui Anak Buahnya Gegabah, Kapolres Jakpus Akan Bina Bhabinkamtibmas di Insiden 'Es Gabus'
Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Delapan poin yang telah ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersifat mengikat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Indonesia
Mutasi 85 Perwira Polri, Pengamat Ingatkan Jangan Sekadar Formalitas
Polri memutasi 85 perwira pada Januari 2026. Pengamat kepolisian mengingatkan mutasi harus jadi instrumen reformasi, bukan sekadar rutinitas administratif.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
Mutasi 85 Perwira Polri, Pengamat Ingatkan Jangan Sekadar Formalitas
Indonesia
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
PKB menegaskan Polri harus tetap berada di bawah Presiden dan menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
Indonesia
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
Kepercayaan publik tidak dibangun dari pidato atau laporan, tetapi dari tindakan nyata
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
Indonesia
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Peningkatan kesejahteraan bukan sekadar soal angka di atas kertas
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Indonesia
Kapolri Sigit Tolak Polri di Bawah Kementerian, Nanti Ada 2 Matahari Kembar
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan penolakannya terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Wisnu Cipto - Senin, 26 Januari 2026
Kapolri Sigit Tolak Polri di Bawah Kementerian, Nanti Ada 2 Matahari Kembar
Indonesia
Panggil Kapolri, DPR Pertanyakan soal Kebebasan Berekspresi di Indonesia
Semakin persuasif respons Polri, semakin baik citranya. Sebaliknya, semakin represif, maka akan semakin negatif.
Dwi Astarini - Senin, 26 Januari 2026
Panggil Kapolri, DPR Pertanyakan soal Kebebasan Berekspresi di Indonesia
Indonesia
Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden Merupakan Mandat Reformasi 1998
Pemisahan dari TNI menjadi pijakan Polri untuk bertransformasi menuju konsep civilian police.
Dwi Astarini - Senin, 26 Januari 2026
Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden Merupakan Mandat Reformasi 1998
Bagikan