PAN: Pemerintah dan Oposisi Sama-Sama Terhormat

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Senin, 15 Juli 2019
PAN: Pemerintah dan Oposisi Sama-Sama Terhormat

Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno. (Foto: @eddy_soeparno)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno mengungkapkan, sikap resmi partainya akan disampaikan oleh Ketua Umum, Zulkifli Hasan seusai rakernas.

"Mengenai arah politik dari partai, saya kira itu akan ditentukan oleh Ketua Umum," kata Eddy kepada wartawan di kantor DPP PAN, Jalan Daksa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7).

Baca Juga:

Eddy melanjutkan, oposisi atau gabung ke pemerintah sama-sama terhormat. Yang terpenting, menurutnya bagaimana partai bisa menjalankan dan mengabdi untuk masyarakat.

Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno. (MP/Mauritz)
Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno. (MP/Mauritz)

"Tapi saya kira oposisi atau pemerintah dua-duanya sangat terhormat yang penting bagaimana kita itu dalam jalankan kegiatan pengabdian ke masyarakat itu dirasakan oleh masyarakat. Itu saja yang penting," jelas Eddy.

Dia menyinggung peran PAN ketika berada di pemerintahan tapi mengkritik kebijakan Jokowi.

"Ketika kita masih berada di gerbong pemerintah sampai dengan tahun lalu kan PAN, meski jadi bagian pemerintah, kita beda pandangan ketika Perppu Ormas diajukan itu PAN beda pandangan. Berarti bahwa kalau memang ada hal yang kita sampaikan yang beda dengan pemerintah kami akan sampaikan, jadi pandangan kritis, konstruktif, tapi beretika tetap kita jalankan," kata Eddy.

Eddy juga mengatakan belum memastikan apakah PAN kembali mengajukan 'portofolio' sang ketum untuk paket Ketua MPR.

"Bagaimanapun, saya rasa bahwa PAN itu memiliki kader yang sekarang menjadi anggota DPR lagi pasti akan membawa manfaat," lanjutnya. (Knu)

Baca Juga:

#PAN
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
PAN menegaskan tindakan yang dilakukan Fikri Thobari merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak mencerminkan nilai serta prinsip partai.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
Indonesia
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
PAN menghormati proses hukum terkait OTT Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari yang sedang berjalan di KPK
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
Indonesia
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai wacana yang digagas PAN sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Februari 2026
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Indonesia
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Diharapkan, Purbaya mampu memanfaatkan momentum dukungan publik untuk memperkuat kepercayaan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang konkret.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Bagikan