PAN Pastikan RUU IKN Disahkan di Januari 2022

MerahPutih.com - Pemilihan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) baru Indonesia, diklaim telah melalui proses panjang oleh pemerintah pusat, khususnya Presiden Joko Widodo.

Wakil Ketua MPR dan juga Ketum PAN Zulkifli Hasan, mengatakan, pemindahan ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur ini,merupakan momentum tepat untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.

Baca Juga:

Kementerian PUPR Tunggu UU IKN Bangun Jalan Tol di Ibu Kota Baru

Mantan Ketua MPR meyakini, dengan adanya IKN baru bakal terjadi keseimbangan baru, program pembangunan tidak hanya terjadi di wilayah Jawa, melainkan di Kalimantan dan wilayah timur ikut merasakan.

"Insya Allah UU IKN akan selesai pada Januari 2022. Saya sangat mendukung, memang ada beberapa pihak yang tidak mendukung karena alasan pandemi," katanya.

Ia meminta dengan rencana kepindahan ibu kota, secepatnya agar Kalimantan Timur yang kaya sumber daya dan telah berkontribusi besar terhadap pembangunan Indonesia, dapat menyejahterakan rakyatnya.

Hal itu diungkapkan Zulkifli pada pelantikan pengurus DPP Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) Kalimantan Timur periode 2020-2024 di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu lantai 1 Kantor Gubernur Kalimantan Timur.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor secara resmi membuka Sosialisasi Kota Cerdas (Smart City) Dalam Rangka Penyusunan Masterplan Kota Cerdas Pada Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Baru.

"Kepada Pak Presiden saya usulkan bangunan gedung itu berjauh-jauhan di antara pohon-pohon dan hutan. Itu yang akan kami buktikan. Semua harus smart dan berwawasan lingkungan," kata Isran Noor dikutip Antara.

Gubernur Isran Noor mengatakan, konsep mempersiapkan IKN dengan cerdas dan berwawasan lingkungan tersebut sering disampaikan kepada para tamu negara, tamu daerah termasuk pula wartawan nasional dan mancanegara yang secara khusus datang ke Kaltim.

Ketua Tim Pembimbing Smart City Ibu Kota Negara Baru Dr Lukito Edi Nugroho menjelaskan, pembahasan smart city bukan hanya meliputi ibu kota negara, tetapi juga bersinggungan dengan kawasan.

"Daerah juga harus siap dengan berbagai perubahan isu yang terjadi sebagai akibat dari pembangunan smart city di IKN," ujar Lukito.

Perubahan isu dan berbagai kemajuan akan berlangsung sangat kompleks. Daerah tidak akan bisa bergerak sendiri. Maka hal ini memerlukan payung bersama, agar semua kawasan dapat tumbuh dan berkembang secara baik, secara bersamaan sebagaimana yang akan terjadi di kawasan smart city IKN. (*)

Baca Juga:

Calon Ibu Kota Dilanda Banjir, PKS: Early Warning Untuk Tidak Pindahkan IKN