PAN: Oposisi Bukan Barang Haram


Partai Amanat Nasional. Foto: Net
MerahPutih.com - DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat mengaku siap jika memang DPP memutuskan untuk mengambil sikap sebagai oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). PAN bahkan siap menjadi partai oposisi sekalipun hanya sendiri.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPW PAN Ahmad Najib Qodratullah saat menanggapai posisi PAN di periode kedua presiden Jokowi ini.
Baca Juga
Sepakat dengan Jokowi, Elite PAN: Menjadi Oposisi Itu Terhormat!
"Jangankan ada PKS. Tinggal nyisa satu partai saja kalau itu menjadi keputusan partai sebagai kader kita harus siap dan tunduk untuk menjalankanya. Sebab, kalau PAN pasti menunggu arahan dpp, dan apapun keputusan DPP kita akan tunduk," ujarnya saat dihubungi, Minggu, (13/10).

Najib mengaku saat ini DPP PAN tengah mengkaji posisi yang tepat untuk partai pimpinan Zulkifli Hasan ini. Karena keputusan ini jelas memerlukan komprehensif.
Baca Juga
"Tapi yang jelas oposisi itu bukan barang haram, rakyat senang kalau ada check balance dalam kekuasaan. Pemerintah pun tentu menyambut hal itu sepanjang demi kemajuan bangsa," tandas Najib.
Sebelumnya,Wasekjen PAN Saleh P Daulay mengaku kemungkinan pada periode ini bakal berada di luar pemerintah.
Baca Juga
Ketika Dua Sabahat PKS dan Gerindra Berbeda Pandangan Soal Oposisi
Hal tersebut, kata Saleh, sedianya sudah sampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Amien Rais maupun Ketua Umum Zulkifli Hasan saat hut PAN beberapa bulan lalu.
"PAN sejauh ini memang sudah menyampaikan ke publik, kelihatannya kita akan berada di luar pemerintahan. Jadi pada waktu ulang tahun PAN kemarin bulan Agustus, baik Ketua Dewan Kehormatan maupun Ketua Umum, kami sudah menyampaikan bahwa periode ini kelihatannya kita akan berada di luar pemerintahan," kata Saleh. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
4 Provinsi Bakal Dipilih Jadi Tempat Swasembada Pangan, Air dan Energi, Rp 8 Triliun Buat Cetak Sawah Baru

80.000 Kopdes Diresmikan, Zulhas Sebut ini Wajah Baru Koperasi Indonesia

Peresmian 80.000 Kopdes Merah Putih, Zulhas: Wajah Baru Koperasi Indonesia

Tinjau Koperasi Merah Putih di Klaten, Zulhas: Presiden Prabowo Siap Resmikan 21 Juli 2025

PAN Kaji Dampak Putusan MK soal Pemilu Terpisah, Khawatirkan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Daerah

Belasan Ribu Koperasi Merah Putih Belum Miliki Legalitas Badan Hukum, Target Beres Akhir Juni

Presiden Prabowo Bentuk Satgas Koperasi Merah Putih, Permudah Pasok Pangan ke Desa

Menko Zulhas Yakin Koperasi Merah Putih Hancurkan Dominasi Tengkulak
Modal Awal Koperasi Merah Putih dari Negara Maksimal Rp 3 Miliar, Tenor Balik 6 Tahun

Jatah Rp 5 Miliar Tiap Koperasi Desa Merah Putih, Pemerintah Prabowo Butuh Uang Rp 400 Triliun
