PAN: Oposisi Bukan Barang Haram

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 13 Oktober 2019
PAN: Oposisi Bukan Barang Haram

Partai Amanat Nasional. Foto: Net

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat mengaku siap jika memang DPP memutuskan untuk mengambil sikap sebagai oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). PAN bahkan siap menjadi partai oposisi sekalipun hanya sendiri.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPW PAN Ahmad Najib Qodratullah saat menanggapai posisi PAN di periode kedua presiden Jokowi ini.

Baca Juga

Sepakat dengan Jokowi, Elite PAN: Menjadi Oposisi Itu Terhormat!

"Jangankan ada PKS. Tinggal nyisa satu partai saja kalau itu menjadi keputusan partai sebagai kader kita harus siap dan tunduk untuk menjalankanya. Sebab, kalau PAN pasti menunggu arahan dpp, dan apapun keputusan DPP kita akan tunduk," ujarnya saat dihubungi, Minggu, (13/10).

Ketua DPW Partai Amanat Nasional Jawa Barat Ahmad Najib Qodratullah (Foto Antara Jabar/Ajat Sudrajat)
Ketua DPW Partai Amanat Nasional Jawa Barat Ahmad Najib Qodratullah (Foto Antara Jabar/Ajat Sudrajat)

Najib mengaku saat ini DPP PAN tengah mengkaji posisi yang tepat untuk partai pimpinan Zulkifli Hasan ini. Karena keputusan ini jelas memerlukan komprehensif.

Baca Juga

Bima Arya: Banyak DPP PAN Ingin Jadi Oposisi

"Tapi yang jelas oposisi itu bukan barang haram, rakyat senang kalau ada check balance dalam kekuasaan. Pemerintah pun tentu menyambut hal itu sepanjang demi kemajuan bangsa," tandas Najib.

Sebelumnya,Wasekjen PAN Saleh P Daulay mengaku kemungkinan pada periode ini bakal berada di luar pemerintah.

Baca Juga

Ketika Dua Sabahat PKS dan Gerindra Berbeda Pandangan Soal Oposisi

Hal tersebut, kata Saleh, sedianya sudah sampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Amien Rais maupun Ketua Umum Zulkifli Hasan saat hut PAN beberapa bulan lalu.

"PAN sejauh ini memang sudah menyampaikan ke publik, kelihatannya kita akan berada di luar pemerintahan. Jadi pada waktu ulang tahun PAN kemarin bulan Agustus, baik Ketua Dewan Kehormatan maupun Ketua Umum, kami sudah menyampaikan bahwa periode ini kelihatannya kita akan berada di luar pemerintahan," kata Saleh. (Pon)

#Partai Amanat Nasional #Zulkifli Hasan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Umumkan Tersangka Baru Suap Bupati Rejang Lebong: Politikus PAN Merangkap TA di Pemkab
KPK tetapkan Dirut PT CMC Eko Yusanto & politikus PAN B. Daditama sebagai tersangka baru suap Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari. Simak perannya!
Wisnu Cipto - Selasa, 20 Oktober 2026
KPK Umumkan Tersangka Baru Suap Bupati Rejang Lebong: Politikus PAN Merangkap TA di Pemkab
Indonesia
Pemerintah Siapkan 4 Langkah Benahi MBG, dari Pemerataan hingga Pengawasan Dapur
Pemerintah menyiapkan empat langkah pembenahan MBG, mulai dari pemerataan wilayah 3T, penertiban SPPG, peningkatan mutu makanan, hingga validasi data penerima.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan 4 Langkah Benahi MBG, dari Pemerataan hingga Pengawasan Dapur
Indonesia
Operasional Dimulai, Pejabat Mulai Dibagi Tugas Kunjungan Pantau Koperasi Merah Putih
Pemantauan tahap pertama menyasar sekitar 8.000 koperasi, dengan pengecekan yang direncanakan berlangsung selama delapan hari
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Operasional Dimulai, Pejabat Mulai Dibagi Tugas Kunjungan Pantau Koperasi Merah Putih
Indonesia
Manajer KDKMP Mulai Bertugas 1 Oktober 2026, Gajinya Capai Rp 8,3 Juta
KDKMP ditargetkan mulai beroperasi 1 Oktober 2026. Sebanyak 28.891 manajer telah dikontrak dengan gaji Rp6,8 juta hingga Rp8,3 juta.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Manajer KDKMP Mulai Bertugas 1 Oktober 2026, Gajinya Capai Rp 8,3 Juta
Indonesia
Tok! Gaji Manajer Koperasi Merah Putih Paling Tinggi Rp 8,3 Juta Bukan Belasan Juta
Menko Pangan Zulkifli Hasan meluruskan isu gaji manajer KDKMP, menegaskan total penghasilan paling tinggi berkisar Rp 8,3 juta disesuaikan UMK daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 September 2026
Tok! Gaji Manajer Koperasi Merah Putih Paling Tinggi Rp 8,3 Juta Bukan Belasan Juta
Indonesia
Prabowo Sebut Pakar Pesan Pemimpin Tidak Boleh Joget, Rakyat Kita Suka Joget
“Saya sudah dipesan saya tidak boleh joget. Jadi, pakar-pakar itu, mereka merasa tidak pantas pemimpin Indonesia joget. Gimana? Rakyat kita suka joget kok,” kata Prabowo
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026
Prabowo Sebut Pakar Pesan Pemimpin Tidak Boleh Joget, Rakyat Kita Suka Joget
Indonesia
PAN Tegaskan Bakal Terus Bersama Prabowo Subianto
Zulhas mengatakan kebersamaan tersebut bukan semata-mata didasarkan pada kalkulasi politik atau keinginan untuk berada dalam pemerintahan,
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PAN Tegaskan Bakal Terus Bersama Prabowo Subianto
Indonesia
PAN Akomodir Pilkada Tanpa Wakil, Kesan Sekarang Sering Berkonflik Dengan Kepala Daerah
"Selama ini memang terasa ada yang kurang dalam sistem pilkada. Sudah tepat dievaluasi. Bahkan kalau dinilai tidak baik, bisa diganti kapan saja," kata Saleh
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Agustus 2026
PAN Akomodir Pilkada Tanpa Wakil, Kesan Sekarang Sering Berkonflik Dengan Kepala Daerah
Indonesia
Zulhas Ungkap Masalah di BGN, Pemerintah Setop Sementara Pembangunan SPPG Baru
Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut masih banyak masalah di BGN. Pemerintah menghentikan sementara pembangunan SPPG baru dan fokus pada evaluasi MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
Zulhas Ungkap Masalah di BGN, Pemerintah Setop Sementara Pembangunan SPPG Baru
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Beredar informasi yang menyebut Zulkifli Hasan meminta dana tambahan untuk program Kopdes Merah Putih. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 24 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Bagikan