PAN: Oposisi Bukan Barang Haram

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 13 Oktober 2019
PAN: Oposisi Bukan Barang Haram

Partai Amanat Nasional. Foto: Net

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat mengaku siap jika memang DPP memutuskan untuk mengambil sikap sebagai oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). PAN bahkan siap menjadi partai oposisi sekalipun hanya sendiri.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPW PAN Ahmad Najib Qodratullah saat menanggapai posisi PAN di periode kedua presiden Jokowi ini.

Baca Juga

Sepakat dengan Jokowi, Elite PAN: Menjadi Oposisi Itu Terhormat!

"Jangankan ada PKS. Tinggal nyisa satu partai saja kalau itu menjadi keputusan partai sebagai kader kita harus siap dan tunduk untuk menjalankanya. Sebab, kalau PAN pasti menunggu arahan dpp, dan apapun keputusan DPP kita akan tunduk," ujarnya saat dihubungi, Minggu, (13/10).

Ketua DPW Partai Amanat Nasional Jawa Barat Ahmad Najib Qodratullah (Foto Antara Jabar/Ajat Sudrajat)
Ketua DPW Partai Amanat Nasional Jawa Barat Ahmad Najib Qodratullah (Foto Antara Jabar/Ajat Sudrajat)

Najib mengaku saat ini DPP PAN tengah mengkaji posisi yang tepat untuk partai pimpinan Zulkifli Hasan ini. Karena keputusan ini jelas memerlukan komprehensif.

Baca Juga

Bima Arya: Banyak DPP PAN Ingin Jadi Oposisi

"Tapi yang jelas oposisi itu bukan barang haram, rakyat senang kalau ada check balance dalam kekuasaan. Pemerintah pun tentu menyambut hal itu sepanjang demi kemajuan bangsa," tandas Najib.

Sebelumnya,Wasekjen PAN Saleh P Daulay mengaku kemungkinan pada periode ini bakal berada di luar pemerintah.

Baca Juga

Ketika Dua Sabahat PKS dan Gerindra Berbeda Pandangan Soal Oposisi

Hal tersebut, kata Saleh, sedianya sudah sampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Amien Rais maupun Ketua Umum Zulkifli Hasan saat hut PAN beberapa bulan lalu.

"PAN sejauh ini memang sudah menyampaikan ke publik, kelihatannya kita akan berada di luar pemerintahan. Jadi pada waktu ulang tahun PAN kemarin bulan Agustus, baik Ketua Dewan Kehormatan maupun Ketua Umum, kami sudah menyampaikan bahwa periode ini kelihatannya kita akan berada di luar pemerintahan," kata Saleh. (Pon)

#Partai Amanat Nasional #Zulkifli Hasan
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Beredar informasi yang menyebut Zulkifli Hasan meminta dana tambahan untuk program Kopdes Merah Putih. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 24 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Indonesia
Harga Minyakita Mahal Akibat Masalah Distribusi
Harga Minyakita di Pulau Jawa dan Sumatera, diklaim relatif telah sesuai harga eceran tertinggi (HET), sedangkan sejumlah wilayah timur Indonesia masih menghadapi disparitas harga.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Mei 2026
Harga Minyakita Mahal Akibat Masalah Distribusi
Indonesia
Kendalikan Harga Telur Ayam, Bulog Diperintahkan Gelontorkan Jagung Pakan ke Peternak
Langkah tersebut perlu segera dilakukan karena peternak telur menghadapi tekanan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Mei 2026
Kendalikan Harga Telur Ayam, Bulog Diperintahkan Gelontorkan Jagung Pakan ke Peternak
Indonesia
Pemerintah Tegaskan tak Ada Jalur 'Ordal' Rekrutmen Koperasi dan Kampung Nelayan Merah Putih
Pemerintah menutup ruang bagi calon pelamar yang ingin masuk melalui koneksi pihak tertentu atau jalur tidak resmi lainnya.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Pemerintah Tegaskan tak Ada Jalur 'Ordal' Rekrutmen Koperasi dan Kampung Nelayan Merah Putih
Indonesia
Lowongan 30 Ribu Manajer Koperasi Merah Putih Dibuka 24 April, Statusnya PKWT 2 Tahun!
Pemerintah resmi membuka rekrutmen besar-besaran untuk mengisi 30 ribu posisi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 April 2026
Lowongan 30 Ribu Manajer Koperasi Merah Putih Dibuka 24 April, Statusnya PKWT 2 Tahun!
Indonesia
Pemerintah Klaim 61,2 Juta di 38 Provinsi Terima Makan Bergizi Gratis
Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjamin mutu layanan, mempercepat penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS), serta menjaga stabilitas pasokan pangan lokal.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Maret 2026
Pemerintah Klaim 61,2 Juta di 38 Provinsi Terima Makan Bergizi Gratis
Indonesia
Dianggap Pencitraan saat Panggul Beras, Zulhas Santai Tanggapi Hujatan Netizen
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menanggapi santai hujatan netizen terhadap dirinya. Ia dianggap pencitraan saat memanggul beras.
Soffi Amira - Selasa, 09 Desember 2025
Dianggap Pencitraan saat Panggul Beras, Zulhas Santai Tanggapi Hujatan Netizen
Indonesia
Dihujat Pencitraan Saat Bencana, Zulhas: 1 Karung Beras pun Penting
Zulhas mengungkapkan aksi panggul beras yang dilakukannya kini menjadi bahan candaan warga.
Wisnu Cipto - Senin, 08 Desember 2025
Dihujat Pencitraan Saat Bencana, Zulhas: 1 Karung Beras pun Penting
Indonesia
Presiden Prabowo Kasi Peringatan, Eddy Soeparno Tegaskan Menteri PAN Bekerja dengan Baik
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang juga menjabat Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan menjadi salah satu menteri yang paling banyak menerima instruksi presiden (inpres) maupun keputusan presiden (keppres).
Dwi Astarini - Selasa, 21 Oktober 2025
Presiden Prabowo Kasi Peringatan, Eddy Soeparno Tegaskan Menteri PAN Bekerja dengan Baik
Indonesia
Menkeu Purbaya Respons Zulhas soal Anggaran MBG tak Bisa Dialihkan
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, merespons pernyataan Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, soal anggaran MBG tak bisa dialihkan siapapun.
Soffi Amira - Selasa, 14 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Respons Zulhas soal Anggaran MBG tak Bisa Dialihkan
Bagikan