PAN: Oposisi Bukan Barang Haram

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 13 Oktober 2019
PAN: Oposisi Bukan Barang Haram

Partai Amanat Nasional. Foto: Net

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat mengaku siap jika memang DPP memutuskan untuk mengambil sikap sebagai oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). PAN bahkan siap menjadi partai oposisi sekalipun hanya sendiri.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPW PAN Ahmad Najib Qodratullah saat menanggapai posisi PAN di periode kedua presiden Jokowi ini.

Baca Juga

Sepakat dengan Jokowi, Elite PAN: Menjadi Oposisi Itu Terhormat!

"Jangankan ada PKS. Tinggal nyisa satu partai saja kalau itu menjadi keputusan partai sebagai kader kita harus siap dan tunduk untuk menjalankanya. Sebab, kalau PAN pasti menunggu arahan dpp, dan apapun keputusan DPP kita akan tunduk," ujarnya saat dihubungi, Minggu, (13/10).

Ketua DPW Partai Amanat Nasional Jawa Barat Ahmad Najib Qodratullah (Foto Antara Jabar/Ajat Sudrajat)
Ketua DPW Partai Amanat Nasional Jawa Barat Ahmad Najib Qodratullah (Foto Antara Jabar/Ajat Sudrajat)

Najib mengaku saat ini DPP PAN tengah mengkaji posisi yang tepat untuk partai pimpinan Zulkifli Hasan ini. Karena keputusan ini jelas memerlukan komprehensif.

Baca Juga

Bima Arya: Banyak DPP PAN Ingin Jadi Oposisi

"Tapi yang jelas oposisi itu bukan barang haram, rakyat senang kalau ada check balance dalam kekuasaan. Pemerintah pun tentu menyambut hal itu sepanjang demi kemajuan bangsa," tandas Najib.

Sebelumnya,Wasekjen PAN Saleh P Daulay mengaku kemungkinan pada periode ini bakal berada di luar pemerintah.

Baca Juga

Ketika Dua Sabahat PKS dan Gerindra Berbeda Pandangan Soal Oposisi

Hal tersebut, kata Saleh, sedianya sudah sampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Amien Rais maupun Ketua Umum Zulkifli Hasan saat hut PAN beberapa bulan lalu.

"PAN sejauh ini memang sudah menyampaikan ke publik, kelihatannya kita akan berada di luar pemerintahan. Jadi pada waktu ulang tahun PAN kemarin bulan Agustus, baik Ketua Dewan Kehormatan maupun Ketua Umum, kami sudah menyampaikan bahwa periode ini kelihatannya kita akan berada di luar pemerintahan," kata Saleh. (Pon)

#Partai Amanat Nasional #Zulkifli Hasan
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
4 Provinsi Bakal Dipilih Jadi Tempat Swasembada Pangan, Air dan Energi, Rp 8 Triliun Buat Cetak Sawah Baru
"Nanti kita tetapkan, mana yang menjadi kawasan prioritas untuk proyek strategis ini. Yang sudah ada (opsi) yaitu di Wanam, Merauke, Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan,” ujar Zulhas
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 Agustus 2025
4 Provinsi Bakal Dipilih Jadi Tempat Swasembada Pangan, Air dan Energi, Rp 8 Triliun Buat Cetak Sawah Baru
Indonesia
80.000 Kopdes Diresmikan, Zulhas Sebut ini Wajah Baru Koperasi Indonesia
Memastikan peresmian Koperasi Desa Merah Putih menjadi tonggak awal gerakan koperasi modern efektif digital.
Dwi Astarini - Senin, 21 Juli 2025
80.000 Kopdes Diresmikan, Zulhas Sebut ini Wajah Baru Koperasi Indonesia
Indonesia
Peresmian 80.000 Kopdes Merah Putih, Zulhas: Wajah Baru Koperasi Indonesia
Sebanyak 108 koperasi desa (kopdes) Merah Putih sudah siap beroperasi.
Frengky Aruan - Senin, 21 Juli 2025
Peresmian 80.000 Kopdes Merah Putih, Zulhas: Wajah Baru Koperasi Indonesia
Indonesia
Tinjau Koperasi Merah Putih di Klaten, Zulhas: Presiden Prabowo Siap Resmikan 21 Juli 2025
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meninjau kesiapan Koperasi Desa Merah Putih di Klaten.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 13 Juli 2025
Tinjau Koperasi Merah Putih di Klaten, Zulhas: Presiden Prabowo Siap Resmikan 21 Juli 2025
Indonesia
PAN Kaji Dampak Putusan MK soal Pemilu Terpisah, Khawatirkan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Daerah
Putusan MK soal pemilu terpisah akan berdampak pada perpanjangan masa jabatan sejumlah pejabat publik di daerah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 02 Juli 2025
PAN Kaji Dampak Putusan MK soal Pemilu Terpisah, Khawatirkan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Daerah
Indonesia
Belasan Ribu Koperasi Merah Putih Belum Miliki Legalitas Badan Hukum, Target Beres Akhir Juni
Ada sekitar 15 ribuan Koperasi Merah Putih belum memiliki legalitas dari Kementerian Hukum.
Wisnu Cipto - Rabu, 25 Juni 2025
Belasan Ribu Koperasi Merah Putih Belum Miliki Legalitas Badan Hukum, Target Beres Akhir Juni
Indonesia
Presiden Prabowo Bentuk Satgas Koperasi Merah Putih, Permudah Pasok Pangan ke Desa
Untuk mempercepat implementasi Koperasi Desa Merah Putih, Prabowo memanggil 12 menteri Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Hambalang.
Dwi Astarini - Selasa, 24 Juni 2025
Presiden Prabowo Bentuk Satgas Koperasi Merah Putih, Permudah Pasok Pangan ke Desa
Indonesia
Menko Zulhas Yakin Koperasi Merah Putih Hancurkan Dominasi Tengkulak
Koperasi juga dapat membangun gudang penyimpanan jagung dan beras, bahkan berpotensi bekerja sama dengan Bulog
Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Mei 2025
Menko Zulhas Yakin Koperasi Merah Putih Hancurkan Dominasi Tengkulak
Indonesia
Modal Awal Koperasi Merah Putih dari Negara Maksimal Rp 3 Miliar, Tenor Balik 6 Tahun
Ditargetkan dapat terbentuk sekitar 80.000 Kopdes Merah Putih yang aktif dan sehat di seluruh nusantara.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Mei 2025
Modal Awal Koperasi Merah Putih dari Negara Maksimal Rp 3 Miliar, Tenor Balik 6 Tahun
Indonesia
Jatah Rp 5 Miliar Tiap Koperasi Desa Merah Putih, Pemerintah Prabowo Butuh Uang Rp 400 Triliun
Total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 400 triliun untuk membangun 80 ribu Kopdes Merah Putih di seluruh nusantara.
Wisnu Cipto - Kamis, 08 Mei 2025
Jatah Rp 5 Miliar Tiap Koperasi Desa Merah Putih, Pemerintah Prabowo Butuh Uang Rp 400 Triliun
Bagikan