PAN Klarifikasi Isu Ridwan Kamil Dampingi Airlangga di Pilpres 2024

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 16 Mei 2022
PAN Klarifikasi Isu Ridwan Kamil Dampingi Airlangga di Pilpres 2024

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Foto: MP/Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pertemuan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan disinyalir membicarakan Pilpres 2024 mendatang.

Ridwan Kamil disebut-sebut akan menjadi pendamping Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Namun, hal ini dibantah oleh Sekjen PAN Eddy Soeparno.

Baca Juga

AHY Silaturahmi ke Airlangga, Saling Memaafkan hingga Jajaki Koalisi

Menurut Eddy, pertemuan antara Ridwan Kamil dan Zulkifli Hasan hanya bentuk silaturahmi halalbihalal pasca Idul Fitri.

"Di mana Pak Ridwan Kamil datang untuk lakukan silaturahmi secara kekeluargaaan dan beberapa pengurus PAN seperti Kang Bima Arya dan Saleh Daulay," kata Eddy dalam keterangan video, Senin (16/5).

Eddy menjelaskan, dalam Koalisi Indonesia Bersatu belum mengerucut nama calon presiden yang akan diusung untuk Pemilu 2024. Pencapresan masih dibahas dan belum menghasilkan sebuah konklusi.

Suasana konferensi pers Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto di Rumah Heritage Jakarta, Kamis (12/5/2022). ANTARA/Putu Indah Savitri

Nantinya, kata Eddy, para ketum partai di Koalisi Indonesia Bersatu akan menggelar pertemuan lanjutan untuk merumuskan berbagai hal terkait pesta demokrasi lima tahunan.

"Belum dibahas secara konklusif sehingga ini adalah sebuah pembahasan yang nanti akan dilakukan secara progresif ke depannya. Kita dalam Koalisi Indonesia Bersatu akan bertemu lagi di tim kerjanya agar bisa menindaklanjuti apa yang dibahas oleh para ketum kita," ujarnya.

Baca Juga

SMRC Paparkan Duet Prabowo-Puan Dihadapkan dengan Anies-AHY dan Ganjar-Airlangga

Diketahui, tiga hari setelah Koalisi Indonesia Bersatu terbentuk pada Kamis (12/5), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunjungi kediaman Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pada Minggu (15/5).

Pria yang karib disapa Zulhas ini mengakui kedatangan orang nomor satu di Jawa Barat itu membicarakan ihwal situasi Koalisi Indonesia Bersatu.

Zulhas menegaskan, fokus Koalisi Indonesia Bersatu ini mengusung politik gagasan. Indonesia, kata dia, akan lebih baik jika memiliki gagasan, melakukan terobosan dan menjaga persatuan.

Baca Juga

Koalisi Golkar-PPP-PAN Lanjutkan Visi Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2024

Sementara itu, dua jam setelah melakukan pertemuan di rumah Zulhas, Ridwan Kamil melanjutkan safari politiknya ke rumah Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

Airlangga menyebut, Koalisi Indonesia Bersatu membuka peluang untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilpres 2024. Namun, mengenai capres-cawapres yang akan diusung koalisi, Airlangga menegaskan akan membahasnya bersama dengan parpol lain dalam koalisi.

Ridwan Kamil saat ditanya kemungkinan mendampingi Airlangga di Pilpres 2024 menjawab, pembicaraan belum sampai ke tahap tersebut.

”Tapi kalau takdirnya sudah sampai ke situ, pertanyaannya pasti juga bisa dijawab dengan mudah,” ujar Ridwan Kamil. (Pon)

Baca Juga:

Ridwan Kamil Nyatakan Jawa Barat Siap Hadapi Mudik Lebaran 2022

#Pilpres 2024 #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Update Pemilu Amerika: Demokrat Resmi Kunci Mayoritas Kongres, Republik Terseok
Update hasil pemilu AS terbaru hari ini! Partai Demokrat diproyeksikan sukses menyapu bersih mayoritas kursi DPR dan Senat. Simak data lengkap kehancuran benteng Republik di sini.
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
Update Pemilu Amerika: Demokrat Resmi Kunci Mayoritas Kongres, Republik Terseok
Dunia
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Kemenangan tersebut memberi Lula masa jabatan presiden keempat yang tidak berurutan, setelah menang pada 2002, 2006, dan 2022.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Indonesia
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan syarat pendidikan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka. Lalu, apa alasannya?
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Bagikan