PAN Kesulitan Masuk Lingkar Kekuasaan jika Demokrat Gabung Koalisi Jokowi-Ma'ruf

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 29 April 2019
PAN Kesulitan Masuk Lingkar Kekuasaan jika Demokrat Gabung Koalisi Jokowi-Ma'ruf

Direktur Indopolling Network Wempy Hadir memberikan keterangan terkait hasil survei Pilpres 2019 (MP/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Partai Amanat Nasional (PAN) santer dikabarkan tengah mendekati Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Hal ini terlihat dari semakin intensnya komunikasi politik antara PAN dengan koalisi partai politik pengusung petahana.

Pengamat politik Wempy Hadir mengatakan, PAN mesti bersabar sebab Demokrat juga sedang dilakukan pendekatan oleh TKN Jokowi-Maruf Amin untuk membicarakan pilpres.

"Kalau Demokrat masuk dalam koalisi Jokowi-Maruf Amin, maka menurut saya PAN akan sulit untuk masuk dalam kekuasaan," kata Wempy kepada Merahputih.com di Jakarta, Senin (29/4).

Wempy menganggap, Partai besutan Zulkifli Hasan itu sangat lincah dalam melihat peluang untuk masuk dalam kekuasaan dan momentum untuk menyelamatkan partai.

"Pada 2014 yang lalu juga terjadi hal yang sama. Kalau PAN bergabung ke kubu Jokowi dalam koalisi Indonesia hebat, publik tidak heran," ungkap Wempy.

Ketum PAN Zulkifli Hasan beserta Istri saat mendatangi TPS 167 Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur untuk menggunakan hak pilihnya, Rabu (17/4/2019). (Devy Nindy Sari Ramadhan/dok)

Wempy melanjutkan, secara matematis, kekuatan Jokowi-Maruf Amin di DPR sudah semakin kokoh sehingga tidak perlu koalisi yang terlalu gemuk. Tercatat dari hasil hitung cepat, mereka menguasai sekitar 53 persen.

"Karena koalisi yang gemuk akan menyulikan dalam membagi kekuasaan dan dalam mengambil keputusan," jelas Wempy.

Kalau PAN dan Demokrat masuk dalam koalisi Jokowi-Maruf Amin, tentu mereka mendapatkan jatah yang sangat sedikit. Karena masuk di akhir.

"Artinya mereka tidak bisa menuntut secara dengan parpol yang sedari awal mendukung Jokowi-Maruf Amin," jelas Direktur Indo Polling Network ini. (Knu)

#PAN #Partai Demokrat
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Diharapkan, Purbaya mampu memanfaatkan momentum dukungan publik untuk memperkuat kepercayaan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang konkret.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Indonesia
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Narasi yang beredar menyebut seolah-olah hubungan antara pendiri Partai Demokrat dan Kapolri tidak akrab.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Indonesia
Mahasiswa Demo di Gedung DPRD DKI Soroti Flexing Bebizie
Tindakan flexing Bebizie dinilai tidak etis dilakukan seorang pejabat publik.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
Mahasiswa Demo di Gedung DPRD DKI Soroti Flexing Bebizie
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Imbas Kemarahan Rakyat, PAN Ajukan Penghentian Gaji hingga Fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya
PAN telah mengajukan penghentian gaji hingga fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya. Hal itu imbas dari kemarahan rakyat atas komentar keduanya.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Imbas Kemarahan Rakyat, PAN Ajukan Penghentian Gaji hingga Fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya
Indonesia
PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya Sebagai Anggota DPR
Penonaktifan keduanya imbas dari pernyataan dan aksi joget Eko dan Uya Kuya di Gedung DPR yang memicu kemarahan rakyat.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Agustus 2025
PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya Sebagai Anggota DPR
Indonesia
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, kasus kematian balita di Sukabumi menjadi bukti gagalnya negara melindungi rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Bagikan