Pemilu 2019

PAN Imbau Seluruh Kadernya untuk Abaikan Seruan People Power Amien Rais

Eddy FloEddy Flo - Senin, 20 Mei 2019
 PAN Imbau Seluruh Kadernya untuk Abaikan Seruan People Power Amien Rais

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Bara Hasibuan (MP/Kanugraha)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan meminta kepada seluruh kader partainya untuk tidak terlibat dalam aksi 22 Mei mendatang.

Aksi yang diklaim sebagai 'Kedaulatan Rakyat' itu digagas politisi senior PAN Amien Rais guna menolak pengumuman hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Bara, kader PAN sebaiknya mengabaikan seruan people power Amien Rais.

“Saya pikir bagaimana masing-masing partai memberikan imbauaan kepada anggotanya untuk tidak ikut-ikutan gerakan apapun itu namanya. People power atau apa sudah berganti nama,” kata Bara Hasibuan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/5).

Meski people power kini berganti nama menjadi 'Kedaulatan Rakyat' lanjut Bara, tetap saja menimbulkan keresahan dan kerusakan dalam masyarakat. Apalagi, Bara mengingatkan seruan people power atau kedaulatan rakyat adalah wujud dari kemunduran demokrasi.

“Jadi yang berbahaya dari konsep people power ini walaupun saya juga tak yakin akan berkembang dan juga sudah ada penolakan, menimbulkan delegitimasi,” ujar Bara Hasibuan.

Bara Hasibuan tolak seruan people power Amien Rais
Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan (Foto: Twitter @barahasibuan1)

Bara menilai jika konsep people power itu bisa diwujudkan dalam bentuk nyata untuk menolak hasil pemilu akan sangat berbahaya. Sebab akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sejumlah elite negeri ini.

“Yang berbahaya ini menimbulkan delegitimasi. Menimbulkan distrust (Ketidakpercayaan) kepada lembaga demokrasi resmi yang justru sedang bekerja keras menyelesaikan proses ini,” tegas Bara.

Terkait dengan pemeriksaan Amies Rais dalam kasus dugaan makar, Bara yakin institusi kepolisian berlaku profesional.

“Ya kami tentu menghormati proses hukum. Kami juga meminta kepada kepolisian bersikap profesional,” ujar Bara kepada wartawan di Kompleks MPR/DPR.

Menurut Bara dirinya masih berprasangka baik kepada kepolisian untuk menegakkan hukum secara tegas dan tidak melanggar prinsip demokrasi. Ia pun meyakini Kepolisian akan bersikap adil.

“Jadi, kami meminta dan tentu kami juga kepolisian bisa bersikap profesional dan melakukan pemeriksaan tanpa melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan peraturan yang ada mengenai makar di Indonesia,” katanya.

Bara Hasibuan juga memastikan tidak akan melakukan intervensi kepada sejumlah kasus makar yang tengah ditangani kepolisian. Termasuk kasus makar yang tengah membelit Amien Rais.

“Tentu di sini terserah dan tergantung pada kepolisian untuk menindaklanjuti laporan tersebut,” tandasnya.

Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengagendakan pemanggilan Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais, untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan makar dengan tersangka Eggi Sudjana pada hari ini Senin 20 Mei 2019. Amien Rais dilaporkan caleg PDI Perjuangan Dewi Tanjung atas tuduhan makar.(Knu)

#PAN #Amien Rais #Pemilu 2019 #Komisi Pemilihan Umum
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Indonesia
Amien Rais, Refly Harun, dan Rismon Datangi PN Solo untuk Sidang Ijazah Palsu
Amien Rais mengatakan, sampai kapan pun, Jokowi tidak akan menunjukkan ijazahnya karena memang tidak punya ijazah.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Desember 2025
Amien Rais, Refly Harun, dan Rismon Datangi PN Solo untuk Sidang Ijazah Palsu
Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Indonesia
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Diharapkan, Purbaya mampu memanfaatkan momentum dukungan publik untuk memperkuat kepercayaan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang konkret.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Indonesia
Mahasiswa Demo di Gedung DPRD DKI Soroti Flexing Bebizie
Tindakan flexing Bebizie dinilai tidak etis dilakukan seorang pejabat publik.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
Mahasiswa Demo di Gedung DPRD DKI Soroti Flexing Bebizie
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Imbas Kemarahan Rakyat, PAN Ajukan Penghentian Gaji hingga Fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya
PAN telah mengajukan penghentian gaji hingga fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya. Hal itu imbas dari kemarahan rakyat atas komentar keduanya.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Imbas Kemarahan Rakyat, PAN Ajukan Penghentian Gaji hingga Fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya
Indonesia
PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya Sebagai Anggota DPR
Penonaktifan keduanya imbas dari pernyataan dan aksi joget Eko dan Uya Kuya di Gedung DPR yang memicu kemarahan rakyat.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Agustus 2025
PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya Sebagai Anggota DPR
Indonesia
PAN Puji Sikap PDIP ke Pemerintah Prabowo Jaga Kualitas Demokrasi
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan PDIP bersikap tidak masuk ke dalam kabinet, tetapi bakal mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang prorakyat.
Wisnu Cipto - Senin, 04 Agustus 2025
PAN Puji Sikap PDIP ke Pemerintah Prabowo Jaga Kualitas Demokrasi
Bagikan