PAN dan PDIP Janjikan Pertemuan Lanjutan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 02 Juni 2023
PAN dan PDIP Janjikan Pertemuan Lanjutan

Pertemuan elit PDIP dan PAN. (Foto: Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas Bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) di markas PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Jumat (2/6).

Zulhas mengaku mendiskusikan banyak hal dalam pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan jajaran partai berlambang banteng.

Baca Juga:

PDIP Sebut PAN Sebagai Teman Baik

“Kami sangat panjang berdiskusi tentu terkait berbagai hal yang mengenai kebangsaan kita, dan tentu juga tujuan pokok hari ini adalah tentang kontestasi Pilpres 2024 mendatang,” kata Zulhas.

Pria yang menjabat Menteri Perdagangan (Mendag) ini juga mengaku sangat dekat dengan Megawati. Bahkan, kata Zulhas, dirinya kerap dibantu oleh Megawati.

"Saya dengan Mbak Mega ini dekat, Mbak Mega itu dengan PAN baik sekali, teman-teman media mungkin enggak tahu, bahwa kami ini sering dibantu dengan Mbak Mega," ungkapnya.

"Dan juga Puan ini sebetulnya dengan kami punya ikatan karena daerah yang sama, jadi dekat juga. Oleh karena itu, PDI Perjuangan dan PAN itu tidak jauh, dekat. Oleh karena itu diskusinya juga enak penuh kekeluargaan, penuh persahabatan," katanya.

Zulhas menegaskan, pertemuan PAN dengan PDIP adalah pertemuan perdana setelah Indonesia dipanda pandemi COVID-19 dua tahun lamanya.

“Banyak hal yang kami diskusikan, saling pengertian, saling memahami satu dan yang lain karena baru pertama kali, tentu kita akan diskusikan di PAN dan kami akan lakukan pertemuan-pertemuan lanjutan karena Mbak Mega sudah membuat tim,” jelas dia.

PDIP telah membuat dua tim menyongsong Pilpres 2024. Tim Pemenangan yang diketuai oleh Puan Maharani dan Tim Koordinasi Relawan yang dipimpin oleh Ahmad Basarah.

“Yang pertama dibuat Mbak Puan dan satu lagi oleh Pak Ahmad Basarah,” lanjutnya.

Zulhas berharap akan ada pertemuan lanjutan dengan jajaran elite PDIP.

“Kita harapkan ada pertemuan-pertemuan lanjutan setelah dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional melakukan diskusi-diskusi apa yang kami bahas tadi,” katanya. (Pon)

Baca Juga:

PPP Ajak PAN Dukung Ganjar di Pilpres 2024

#Pemilu 2024 #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Bagikan