Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

PDIP Sebut PAN Sebagai Teman Baik

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 02 Juni 2023
PDIP Sebut PAN Sebagai Teman Baik

Pertemuan PAN dan PDIP. (Foto: Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyambut kehadiran Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan bersama jajarannya di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat (2/6).

Hasto menceritakan bagaimana PDIP dan PAN menjalin hubungan sudah sejak lama. Bahkan saat dirinya di Komisi VI DPR RI sudah bersama Zulhas dan Totok Daryanto. Tak hanya itu, Sekjen PAN Eddy Soeparno juga teman bersepedanya.

Baca Juga:

Politikus PDIP: Pancasila Ideologi Penjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa

"Terima kasih Pak Zul beliau ini ketika kami menjadi anggota Komisi VI, bersama-sama di Komisi VI dengan Pak Totok, jadi sudah lama mengenal Pak Zul yang didampingi bapak Sekjen PAN, Mas Eddy Soeparno, teman naik sepeda juga,” kata Hasto di Aula DPP PDIP.

Ia menyambut satu-persatu rekan-rekan PAN. Hasto juga sempat berkelakar dengan kehadiran kader PAN yang baru Priyo Budi Santoso. Diketahui, yang bersangkutan pernah menjadi kader Golkar dan Berkarya. Kini menggenakan jas PAN.

"Ini yang menjadi perbincangan khusus, Mas Priyo Budi Santoso,” kata Hasto yang disambut dengan tawa.

Selain itu, Hasto pun memperkenalkan satu-satu jajaran DPP PDIP yang hadir secara komplit.

"Full menyambut dengan kegembiraan kehadiran Partai Amanat Nasional,” ungkapnya.

Selain itu, Hasto pun sempat menceritakan bagaimana Eddy Soeparno terkejut dengan kehadiran awak media yang begitu ramai.

"Karena yang datang adalah simbol kemajuan dan matahari yang di dalam marsnya (PAN) menyinari alam semesta termasuk juga menyinari kantor PDI Perjuangan pada sore hari ini," katanya.

Selain itu, Hasto juga menceritakan video ucapan selamat dari Megawati ke Zulhas pada tahun 2020 diputarkan kembali, di mana di tahun tersebut Zulhas terpilih lagi menjadi Ketum PAN. Menurut dia, ini menunjukan bahwa komunikasi PDIP dan PAN sudah dibangun sejak lama.

"Jadi Ibu secara konsisten komunikasinya sangat baik dengan PAN, sementara yang lain baru mendekat,” ungkap Hasto.

Hasto meminta izin untuk membuka pertemuan yang dilakukan secara tertutup, di mana menurutnya pertemuan kali ini dalam momentum Hari Lahir Pancasila.

"Sehingga spirit ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan persatuan Indonesia dan musyawarah dan tekad kita untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat yang makmur menjadi landasan yang sangat penting," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Kader PDIP Solo Respons Turunnya Elektabilitas Ganjar dengan Spanduk

#Pilpres #Pemilu #Pilpres AS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Bagikan