PDIP Sebut PAN Sebagai Teman Baik

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 02 Juni 2023
PDIP Sebut PAN Sebagai Teman Baik

Pertemuan PAN dan PDIP. (Foto: Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyambut kehadiran Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan bersama jajarannya di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat (2/6).

Hasto menceritakan bagaimana PDIP dan PAN menjalin hubungan sudah sejak lama. Bahkan saat dirinya di Komisi VI DPR RI sudah bersama Zulhas dan Totok Daryanto. Tak hanya itu, Sekjen PAN Eddy Soeparno juga teman bersepedanya.

Baca Juga:

Politikus PDIP: Pancasila Ideologi Penjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa

"Terima kasih Pak Zul beliau ini ketika kami menjadi anggota Komisi VI, bersama-sama di Komisi VI dengan Pak Totok, jadi sudah lama mengenal Pak Zul yang didampingi bapak Sekjen PAN, Mas Eddy Soeparno, teman naik sepeda juga,” kata Hasto di Aula DPP PDIP.

Ia menyambut satu-persatu rekan-rekan PAN. Hasto juga sempat berkelakar dengan kehadiran kader PAN yang baru Priyo Budi Santoso. Diketahui, yang bersangkutan pernah menjadi kader Golkar dan Berkarya. Kini menggenakan jas PAN.

"Ini yang menjadi perbincangan khusus, Mas Priyo Budi Santoso,” kata Hasto yang disambut dengan tawa.

Selain itu, Hasto pun memperkenalkan satu-satu jajaran DPP PDIP yang hadir secara komplit.

"Full menyambut dengan kegembiraan kehadiran Partai Amanat Nasional,” ungkapnya.

Selain itu, Hasto pun sempat menceritakan bagaimana Eddy Soeparno terkejut dengan kehadiran awak media yang begitu ramai.

"Karena yang datang adalah simbol kemajuan dan matahari yang di dalam marsnya (PAN) menyinari alam semesta termasuk juga menyinari kantor PDI Perjuangan pada sore hari ini," katanya.

Selain itu, Hasto juga menceritakan video ucapan selamat dari Megawati ke Zulhas pada tahun 2020 diputarkan kembali, di mana di tahun tersebut Zulhas terpilih lagi menjadi Ketum PAN. Menurut dia, ini menunjukan bahwa komunikasi PDIP dan PAN sudah dibangun sejak lama.

"Jadi Ibu secara konsisten komunikasinya sangat baik dengan PAN, sementara yang lain baru mendekat,” ungkap Hasto.

Hasto meminta izin untuk membuka pertemuan yang dilakukan secara tertutup, di mana menurutnya pertemuan kali ini dalam momentum Hari Lahir Pancasila.

"Sehingga spirit ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan persatuan Indonesia dan musyawarah dan tekad kita untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat yang makmur menjadi landasan yang sangat penting," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Kader PDIP Solo Respons Turunnya Elektabilitas Ganjar dengan Spanduk

#Pilpres #Pemilu #Pilpres AS
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan