Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Partai Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi langkah pemerintah yang akan melakukan vaksinasi perdana pada 13 Januari mendatang. Apalagi, sosok yang mendapatkan vaksin pertama ialah Presiden Jokowi.
"Ini tentu akan menjadi simbol bahwa vaksin yang disuntikkan benar-benar aman. Saya dengar mau disiarkan live juga. Ya tambah bagus. Biar masyarakat bisa menyaksikan," kata Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya, Rabu (6/1).
Meski begitu, Saleh mengingatkan, emergency use authorization (EUA) vaksin ini belum dikeluarkan oleh BPOM. Karena itu, ia meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk segera berkoordinasi dengan BPOM terkait hal ini.
Baca Juga:
Jokowi Akan Divaksin COVID-19 Pertama dan Disiarkan Langsung
"Sebab, tidak mungkin dilakukan vaksinasi sementara izin edar daruratnya belum disetujui. Kalau sudah ditetapkan vaksinasi perdana tanggal 13, lalu izin edarnya keluar kapan? Apakah sudah ada kepastian akan dikeluarkan sebelum tanggal 13 itu," ujarnya.
Anggota Komisi IX DPR ini berharap BPOM tetap independen dan menjaga integritas terkait EUA ini.
Ia meminta BPOM tidak terburu-buru menguarkan izin edar hanya karena Menkes sudah menetapkan vaksinasi perdana pada 13 Januari.
"Kalau memang belum selesai, selesaikan saja dulu dengan baik," imbuh Saleh.
Baca Juga:
Jokowi Disebut Bakal Disuntik Vaksin Rabu Depan, Ini Kata Sekjen PDIP
Ketua DPP PAN ini melanjutkan, peranan BPOM dalam hal ini sangat penting, guna memberikan informaasi soal mutu, manfaat, dan keamanan vaksin yang akan disuntikkan.
"Masyarakat tentu meletakkan semua keamanan dari vaksin yang ada saat ini kepada BPOM. Presiden pun kelihatannya pasti menunggu EUA dari BPOM. Sebagai penerima vaksin perdana, presiden pasti akan mengikuti semua aturan yang ada," pungkas Saleh. (Pon)
Baca Juga:
