Eddy Flo
MerahPutih.Com - Sorotan publik terhadap pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat kasus korupsi namun tetap bekerja seperti bisa benar-benar mengejutkan. Bahkan, para PNS tersebut masih menerima gaji dari pemerintah.
Kementerian Dalam Negeri selaku kepala para pamong negara itu telah mengeluarkan surat edaran mendesak agar para PNS terlibat korupsi dipecat. Menanggapi hal tersebut, pemerintah provinsi Papua Barat menegaskan paling lambat Desember 2018, SK pemecatan PNS koruptor diterbitkan.
"Paling lambat bulan Desember sudah direalisasikan. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terus mendesak, kalau dipikir-pikir ada benarnya karena mereka (PNS koruptor) menerima gaji. Sehingga kalau sudah dipecat beban negara berkurang," kata Inspektur Daerah Papua Barat, Sugiyono di Manokwari, Jumat (14/9).
Ia mengutarakan, tim sudah terbentuk dan sedang menyiapkan surat untuk segera disampaikan kepada Kejaksaan. Tim akan meminta data PNS Papua Barat yang terjerat korupsi baik yang sedang menjalani proses hukuman maupun mantan narapidana atau yang sudah selesai menjalani hukuman.
"Bapak sekda baru saja kembali, surat sedang disiapkan. Kalau beliau sudah menandatangi, segera kita serahkan ke Kejaksaan," lanjut Sugiyono.
Paling lambat pekan depan, kata dia, surat sudah diserahkan. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kejaksaan juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi serta KPK.
Menurut Sugiyono sebagaimana dilansir Antara, pemecatan bagi PNS koruptor cukup sederhana yakni melalui penerbitan SK pemberhentian tidak dengan hormat. Pihaknya yakin, paling lambat Desember SK sudah diterbitkan.
"Sebetulnya sesaui aturan, begitu ditetapkan sebagai tersangka, mereka harus diberhentikan sementara. Selanjutnya, jika terbukti bersalah dan memperoleh putusan inkrah (putusan hukum tetap) SK pemberhentian dengan hormat harus diterbitkan," ujarnya.
Sugiyono menambahkan, selain dipecat PNS koruptor wajib mengembalikan gaji yang sudah diperoleh setelah menerima putusan inkrah atas perkaranya. Mereka juga wajib mengembalikan seluruh aset yang diberikan negara selama menjabat.
"Pokoknya bersih, termasuk gaji pensiun putus. Mereka tidak akan memperolehnya," tandasnya.(*)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Respon Ijtima Ulama II, KIK: Ulama NU Jauh Lebih Besar dari Anggota Ijtima
